Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Transformative Sospol : Jurnal Sosial Politik Journal of Governance Innovation Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Ulfah, Irma Fitriana
Universitas Brawijaya
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Pemilu 2014: Politisi Pencari Kursi di Senayan Rahman, Fathur; Ulfah, Irma Fitriana; Danar, Oscar Radyan
Jurnal Transformative Vol 4, No 2 (2018): Pilkada Serentak dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.632 KB)

Abstract

General Elections can be used as evidence as well as evaluation of the recruitment process, political circulation. This paper proves that in the 2014 Election there has been a stagnation in political circulation. As well as, the 2014 elections, where many candidates for peoples representatives are still filled by old politicians. After becoming a member of the House of Representatives for a long time, he became a member of the DPD, and vice versa. As a result, there is still a strong intervention by political parties in placing their cadres. As a result, there is often political decay like corruption.
TATA KELOLA PRODUKSI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI MASYARAKAT DESA WONOCOLO DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE TAHUN 2015-2016 Maulidina, Bella; Rahman, Fathur; Ulfah, Irma Fitriana
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata kelola pertambangan minyak bumi membutuhkan beberapa aktor kepentingan yang dapat menunjang pola hubungan jaringan untuk keberlangsungan koordinasi potensi sumber daya alam. Begitu juga kegiatan tata kelola pertambangan minyak yang berada di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro terdapat relasi antar aktor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata kelola dari pertambangan minyak bumi yang berada di Desa Wonocolo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Governance Rhodes. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Indikator Governance Rhodes terdiri dari, pengorganisasian diri dikelompokkan dalam peranan dan tugas masing-masing aktor kepentingan yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2012. Jaringan interorganisasional terdapat jaringan-jaringan kelompok kepentingan. Aturan main bersifat informal berjalan sesuai dengan kesepakatan semua pemangku kepentingan. Pertukaran sumber daya semua aktor kepentingan saling ketergantungan. Otonomi fungsi aktor. Berdasarkan kelima indikator tersebut dalam pelaksanaan tata kelola pertambangan minyak bumi masyarakat di Desa Wonocolo belum berjalan dengan efektif.
ANALISIS PROBLEMATIKA PERIZINAN PERTAMBANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN PASURUAN) Ambarwati, Rizky Dwi Septi; Ulfah, Irma Fitriana; Hakim, Muhammad Lukman
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang problematika perizinan pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pasuruan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan new institusionalism berdasarkan institusionalis empiris. Metode yang digunakan adalah kualitatif deksriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat peran dari aktor yaitu Pemerintah sebagai pemberi izin, swasta sebagai pemohon, dan masyarakat yang menerima dampak. Permasalahan perizinan ini diakibatkan dari perpindahan wewenang dari kabupaten beralih ke provinsi. Permasalahan yang banyak terjadi adalah pada saat peninjauan lapangan. Dimana, dalam proses peninjauan lapangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan kurang efektifnya kebijakan baru. Hal ini dilihat dari jarak yang semakin jauh menyebabkan perlunya biaya dan waktu tambahan yang dikeluarkan. Permasalahan lainnya adalah kurang maksimalnya pengawasan terkait pertambangan yang menjadi wewenang dari Pemerintah Pusat, ketidaktahuan pemohon terkait proses perizinan yang baru, dan kendala anggaran dan sumber daya manusia dalam mengurus izin tambang. Sehingga, berakibat pada saling menyalahkannya Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tetap terjalin komunikasi yang baik sebagai bentuk adanya upaya yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang ada.
INOVASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ELEKTRONIK LAHIR DAN MATI PADA APLIKASI E-LAMPID (Studi kasus di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2017) Yuniar, Chikita; Setiawan, Andi; Ulfah, Irma Fitriana
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini inovasi sistem administrasi kependudukan elektronik lahir dan mati pada aplikasi E-LAMPID di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif analisa. Kajian ini menganalisis inovasi E-LAMPID dengan menggunakan teori tahapan inovasi Bruno Dente dan Paola Coletti yang terdiri dari 4 tahapan. Pertama, inovasi agenda. Perencanaan awal lahirnya inovasi E-LAMPID hingga pada implementasi inovasi digunakan untuk memperbaiki kekurangan sistem yang sebelumnya. Kedua, inovasi proses. Program inovasi E-LAMPID mampu memberikan beberapa solusi tentang permasalahan lama dan menciptakan hal baru. Ketiga, produk inovasi. Produk inovasi yang dihasilkan mampu membentuk kreasi baru yang dapat memberikan respon positif dari masyarakat. Keempat, komunikasi. Kemampuan untuk meningkatkan komunikasi dari dalam maupun dari luar dengan mempertahankan program inovasi dan mengkampanyekan.
EFEKTIVITAS PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DI DESA SIRNOBOYO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 Aini, Nur; Ulfah, Irma Fitriana; Afala, Laode Machdani
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektivitas diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai. BNPB mencanangkan program desa tangguh bencana tahun 2012 yang harus dijalankan oleh desa-desa yang memiliki ancaman bencana. Desa Sirnoboyo merupakan salah satu desa yang menjalankan program desa tangguh bencana sejak tahun 2012. Untuk mengetahui efektivitas  program Desa Tangguh Bencana Di Desa Sirnoboyo pada tahun 2017 dianalisis menggunakan teori efektivitas milik Lubis dan Huseini serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas miliki Richard M. Steers. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif. Indikator efektivitas Lubis dan Huseini terdiri dari pendektan sumber, pendektan proses, dan pendekatan sasaran. Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo belum efektif. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi efektivitas program desa tangguh bencana sendiri terdiri dari empat karakteristik yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan karakteristik kebijakan dan praktik manajemen. Berdasarkan empat karakteristik tersebut faktor yang mendukung dan mempengaruhi efektivitas program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo yaitu karakteristik organisasi. Hal tersebut karena dalam pelakaksanaanya sudah dinilai efektif.
MANAJEMEN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TEGALWERU, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG Alifiulahtin Utaminingsih; Irma Fitriana Ulfah; Fathur Rahman; Andi Setiawan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-ABDIMAS) Vol 4 No 1 (2017): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2017
Publisher : Publisher UPT P2M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law No. 6 of 2014 provides fresh air for the village government ie one with the allocation of village income derived from the state budget or called the Village Fund (DDS). The priority of DDS use is to finance village-level programs and local activities in the field of development and empowerment. Total DDS received by Tegalweru Village in 2016 amounted to Rp 610,416,000.00 and in 2017 increased to Rp.777.771.000,00. This DDS becomes the largest income for Tegalweru Village compared to ADD and sharing of local taxes and levies. The use of DDS in Tegalweru Village is in line with development priorities and empowerment, but not yet fully accommodated. The areas of development that have been done in 2016 are the development of educational infrastructure facilities, roads, village offices, and community and social development. In 2016 there is no development of production facilities and energy development and environmental sustainability. By 2017, roads, bridges, health facilities, electric power and settlement have been built. In addition to development, both in 2016 and 2017 have also been carried out the empowerment of health and institutional capacity building.
PEMBERDAYAAN APARATUR DESA MELALUI PELATIHAN SISTEM INFORMASI DESA GUNA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT DI DESA TEGALWERU,KECAMATAN DAU,KABUPATEN MALANG Alifiulahtin Utaminingsih; Irma Fitriana Ulfah; Andi Setiawan; Ratnaningsih Damayanti; Devi Farah Azizah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-ABDIMAS) Vol 5 No 1 (2018): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2018
Publisher : Publisher UPT P2M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Not yet optimal quality of administrative services to the community due to the limited ability to use Information Technology apparatus, therefore it is necessary to develop and assist the apparatus in developing IT-based village E-Gov optimally, so that village administration can run better. After knowing the capabilities of the village apparatus in IT utilization, then training, facilitation and mentoring of E-Gov were carried out for village officials to have the skills and abilities to improve the quality of administrative services for the people of Tegalweru Village, Dau District, Malang Regency.Enhancing IT capacity in implementing good governance related to efforts to develop insights and knowledge about E-Gov (mentoring E-Gov and E-Biling, etc.) to village officials (Village Heads, Village Secretaries and all other village apparatus) as an effort to improve the skills of IT use in an effort to improve the quality of services and reporting all village government activities quickly, precisely and effectively.
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA DI DESA SLAMET KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG Fathur Rahman; Irma Fitriana Ulfah; Lukman Hakim
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-ABDIMAS) Vol 5 No 1 (2018): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2018
Publisher : Publisher UPT P2M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem faced by Slamet Village, Tumpang District, Malang Regency is the dependence of village finance on the Central Government. Slamet village does not have PADes, so village finance depends on government assistance and tax revenue sharing. Therefore, one of the village economic empowerments through the establishment of BUMDES is the first step to empowering the village economy in order to obtain PADes. This community service activity was carried out to provide initiation of the establishment of BUMDES in Slamet Village. This activity was attended by all village officials and representatives of several community organizations. The results of this service provide recommendations to map the potential that exists in Slamet Village and provide input to immediately compile the Village Regulation on the establishment of BUMDES. The compilation of this Perdes was the first step in establishing the BUMDES. Without the Perdes, the stages of establishing a BUMDES in improving the empowerment of the village economy cannot be realized.
Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tia Subekti; Irma Fitriana Ulfah
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v7i1.10819

Abstract

IntisariPotret pembangunan pemerintah di berbagai level masih menunjukkan orientasi yang rendah terhadap aspek ketahanan lingkungan. Secara umum kajian terbaru  tentang lingkungan masih menunjukkan bahwa pemerintah belum berperan dengan baik dalam mewujudkan ketahanan lingkungan. Faktor kepemimpinan, regulasi, serta kondisi sosial masyarakat menjadi tantangan utama dalam ketahanan lingkungan. Namun tidak banyak yang mengintegrasikan problem lingkungan ke dalam kajian tentang anggaran. Padahal, pembangunan lingkungan tanpa adanya pengelolaan anggaran berbasis lingkungan adalah keniscayaan. Artikel ini menganalisis bagaimana dampak pengelolaan dana desa terhadap aspek ketahanan lingkungan di level desa. Pencarian data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa  masalah lingkungan belum menjadi isu strategis dalam penentuan pembangunan di level desa. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan belum memperhatikan aspek sustainability dan lingkungan (green budgeting). Sehingga masalah lingkungan akan menjadi ancaman besar bagi pembangunan di masa yang akan datang. Seperti ancaman bencana alam dan sektor pertanian sebagai perekonomian pokok masyarakat desa.  
Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember Irma Fitriana Ulfah; Arief Budi Nugroho
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 6 No. 2 (2020): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v6i2.12899

Abstract

Abstract The prevalence of stunting of children under five in Indonesia is still high, namely 29.6% above the 20% limit set by WHO. In Jember Regency, the number of stunting sufferers reached 17,344 in 2018 and increased in 2019 to 19,870. Meanwhile, efforts to prevent stunting continue to be encouraged by both the central, regional, and village governments. The Local Government of Jember has promoted the 1000 HPK program, although the implementation is still facing obstacles. Thus, it is interesting to analyze the socio-economic factors that cause stunting and local government policies in handling stunting. The research method used is descriptive qualitative and purposive techniques to determine informants as sources. Meanwhile, data collection techniques consisted of in-depth interviews with open-ended questions, direct observation, and written documents. The results showed that the factors causing stunting were early marriage, low level of parental education, lack of income, and inadequate sanitation. Early marriage and low education lead to the unpreparedness of parents in raising children. Most of the informants work in the agricultural sector. In addition, some residents do not have access to proper drinking water and sanitation. The local government has released a good policy to abolished stunting in Jember. The local government also has a special program to improve public health which aims to reduce stunting rates. Bidan and Posyandu and their health committee play an important role in the effort to stunting reduction program. Some of the village governments in Jember have allocated funds to build health facilities such as Poskesdes.
Co-Authors Afala, Laode Machdani Aini, Nur Alifiulahtin Utaminingsih Ambarwati, Rizky Dwi Septi Andik Setiawan Damayanti, Ratnaningsih Danar, Oscar Radyan Devi Farah Azizah Fathur Rahman Fathur Rahman Hakim, Muhammad Lukman Juwita Hayyuning Prastiwi Lukman Hakim Maulidina, Bella Tia Subekti Tia Subekti Yuniar, Chikita