May Lim Charity
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Inkonstitusional Bersyarat dan Praktik Penegakan Hukum terhadap Wartawan: Kajian Socio-Legal atas Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 May Lim Charity
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 2 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i2.1730

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-XXIII/2025 merupakan kemajuan penting dalam bidang yurisprudensi konstitusional Indonesia yang berkaitan dengan kebebasan pers, yang dicapai melalui reinterpretasi Pasal 8 UU Pers melalui kerangka inkonstitusionalitas bersyarat. Meskipun ketentuan tersebut seolah-olah memberikan “perlindungan hukum” bagi wartawan, sifat deklaratifnya telah menimbulkan ambiguitas normatif dan telah memfasilitasi penuntutan pidana terhadap upaya jurnalistik. Artikel ini melakukan analisis tentang cara Mahkamah merekonstruksi signifikansi konstitusional perlindungan hukum dan mengontekstualisasikan keputusan dalam paradigma keseimbangan konstitusional dan kekebalan fungsional yang lebih luas. Menggunakan metodologi socio-legal yang menggabungkan analisis doktrinal dengan evaluasi kelembagaan, penelitian ini berpendapat bahwa Pengadilan mengubah perlindungan hukum simbolis menjadi perlindungan konstitusional fungsional yang berlabuh dalam prinsip-prinsip proporsionalitas dan rasio ultima. Meskipun demikian, putusan tersebut memicu penyelidikan penting mengenai kesetaraan di hadapan hukum dan batas-batas perlindungan yang berbeda dalam kerangka konstitusionalisme demokratis. Artikel tersebut menegaskan bahwa keputusan tersebut melambangkan bentuk interpretasi konstitusional transformatif, sehingga mengkonfigurasi ulang hubungan antara kebebasan pers dan hukum pidana sekaligus mendefinisikan kembali fungsi peradilan dalam memediasi ketegangan struktural yang melekat dalam kerangka konstitusional Indonesia.
Keadilan Anggaran dan Hak Warga Negara dalam Negara Kesejahteraan: Analisis Doktrinal atas Batas Intervensi Mahkamah Konstitusi terhadap Kebijakan Pensiun Pejabat Negara May Lim Charity
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1786

Abstract

Perkembangan negara kesejahteraan telah mengubah kedudukan anggaran negara dari instrumen yang semata-mata bersifat fiskal menjadi instrumen konstitusional yang berkaitan erat dengan keadilan distributif dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal masih banyak dikaitkan dengan doktrin open legal policy yang dapat membatasi pengujian konstitusional secara substantif terhadap pilihan kebijakan anggaran pembentuk undang-undang. Artikel ini mengkaji batas konstitusional intervensi yudisial terhadap kebijakan fiskal melalui pengujian kebijakan pensiun pejabat negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah terutama berfokus pada ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dengan struktur ketatanegaraan pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan belum mengembangkan kerangka substantif untuk menguji distribusi fiskal berdasarkan prinsip keadilan distributif, proporsionalitas, kesetaraan, dan dampak sosial kebijakan anggaran. Putusan tersebut dengan demikian belum membentuk kerangka constitutional budget review yang koheren dalam pengujian kebijakan fiskal. Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan constitutional budget justice sebagai paradigma analitis baru dalam pengujian konstitusional terhadap kebijakan fiskal dalam negara kesejahteraan. Konsep ini mengintegrasikan diskresi kebijakan fiskal, keadilan distributif, perlindungan hak konstitusional, dan judicial restraint, yang dioperasionalkan melalui model limited judicial intervention. Dalam model ini, Mahkamah Konstitusi tidak menentukan prioritas atau rincian alokasi anggaran, tetapi dapat menguji kebijakan fiskal ketika dampak distribusinya menimbulkan persoalan konstitusional yang dapat diidentifikasi berdasarkan rasionalitas, proporsionalitas, kesetaraan, hak sosial, dan kesejahteraan publik.