Perkembangan negara kesejahteraan telah mengubah kedudukan anggaran negara dari instrumen yang semata-mata bersifat fiskal menjadi instrumen konstitusional yang berkaitan erat dengan keadilan distributif dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal masih banyak dikaitkan dengan doktrin open legal policy yang dapat membatasi pengujian konstitusional secara substantif terhadap pilihan kebijakan anggaran pembentuk undang-undang. Artikel ini mengkaji batas konstitusional intervensi yudisial terhadap kebijakan fiskal melalui pengujian kebijakan pensiun pejabat negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah terutama berfokus pada ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dengan struktur ketatanegaraan pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan belum mengembangkan kerangka substantif untuk menguji distribusi fiskal berdasarkan prinsip keadilan distributif, proporsionalitas, kesetaraan, dan dampak sosial kebijakan anggaran. Putusan tersebut dengan demikian belum membentuk kerangka constitutional budget review yang koheren dalam pengujian kebijakan fiskal. Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan constitutional budget justice sebagai paradigma analitis baru dalam pengujian konstitusional terhadap kebijakan fiskal dalam negara kesejahteraan. Konsep ini mengintegrasikan diskresi kebijakan fiskal, keadilan distributif, perlindungan hak konstitusional, dan judicial restraint, yang dioperasionalkan melalui model limited judicial intervention. Dalam model ini, Mahkamah Konstitusi tidak menentukan prioritas atau rincian alokasi anggaran, tetapi dapat menguji kebijakan fiskal ketika dampak distribusinya menimbulkan persoalan konstitusional yang dapat diidentifikasi berdasarkan rasionalitas, proporsionalitas, kesetaraan, hak sosial, dan kesejahteraan publik.