This Author published in this journals
All Journal Jurnal Supremasi
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI BLITAR Eni Irawati; Weppy Susetyo
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.907 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i1.374

Abstract

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi dari substansi hukum tersebut urgen diteliti mengingat pendidikan sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Penelitian hukum empiris di Kota Blitar menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar dalam kerangka sistem pendidikan nasional, memberlakukan kebijakan APBD Pro Rakyat dengan pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan di Kota Blitar, dilengkapi penyediaan fasilitas gratis atas sepatu, seragam, buku, alat tulis, bus sekolah, tas, tablet, SPP, uang gedung, uang saku, dan sepeda gratis. Kebijakan pendidikan APBD Pro Rakyat ini, mengalami sejumlah hambatan dari keluarga anak usia sekolah, kekurang memadainya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Program Pendidikan Gratis, ketidakmerataan penyebaran lembaga sekolah, dan adanya perusahaaan yang mempekerjaan anak sekolah menengah pertama.
TINJAUAN YURIDIS AKAD JUAL BELI TANAH DENGAN SUBJEK HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR M. Fuad Fatoni; Weppy Susetyo
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.735 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i1.376

Abstract

Perkembangan hukum perdata mengenai pengalihan hak milik atas tanah dan bangunan melalui jual beli di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Pada saat ini dapat ditemui praktik jual beli tanah dan bangunan yang berasal dari pemberian hibah/warisan oleh anak yang masih di bawah umur. Bagi seorang anak yang masih di bawah umur yang mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak objek hibah tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dengan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai kedudukan anak beserta akibat hukum jual beli atas tanah dan bangunan yang berasal dari hibah/warisan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder sebagai sumber data utama yang didukung oleh data primer. Â Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan anak dibawah umur tidak sah melakukan jual beli tanah dan bangunan. Akibat hukumnya adalah jual beli tersebut dapat dibatalkan karena syarat kecakapan bertindak tidak terpenuhi. Solusinya, harus ditunjuk wali untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak milik atas tanah yang menjadi haknya tersebut, melalui Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dalam pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT dan mendaftarkan peralihan hak atas tanah dalam rangka mendapat perlindungan hukum bagi pihak penerima hasil perolehan jual beli tanah dan bangunan selaku pemegang hak atas tanah yang baru serta demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.