Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Kompilasi Hukum
Nizar Denny Cahyadi
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Politik Hukum Peran Oposisi Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Idzhom Ummy Attyyah Maranti; Nizar Denny Cahyadi; I Made Mas Mahayuna; Muhammad Apriadi Abdi Negara; Dewi Kurniawati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dipandang berdasarkan segi etika demokrasi, oposisi politik bisa disebut suatu aktivitas parlementarian yang sangat terhormat, dalam tingkatan demokrasi ia dapat menduduki posisi tertinggi karena sanggup mengendalikan adanya bahaya mayoritarianisme. Meskipunl kita memahami bahwasanya perwakilan rakyat bersifat temporer sedangkan kedaulatan sifatnya permanen, oleh karena itu kontribusi suara dalam pemilihan umum tidak dapat diartikan sebagai penyerahan kedaulatan dari rakyat. Sehingga oposisi dan kritik wajib tetap terdapat dalam nunsa demokrasi, yang diartikan sebagai kelompok masyarakat maupun partai politik yang menduduki peran sebagai oposisi yang mengawasi dan mengkritik ataupun dengan ketat mengawal kebijakans pemerintah. Saat ini belum terdapat lembaga-xlembaga oposisi menjadi elemen dari usnusr demokrasi secara nyata, tetapi sekedar dalam tingkatan xa teoritis semata. Oposisi, bukan hanya perlawanan sikap yang menentang kebijkan saja. merupakan sekelompok msyarakat diluar pemerintah yang dapat bertindak mengontrol secara tegas terhadap kebijakan penguasa yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Keberadaan oposisi di indonesia belum begitu solid. Sikap oposisi berkembang dimulai oleh para kalangan elite, cendekiawan yang paham akan politik modern, yang jika dihitung masih sedikit.
TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DISTINASI WISATA TAMAN HIBURAN RAKYAT LOANG BALOQ Nizar Denny Cahyadi; Hirsanuddin Hirsanuddin; Diangsa Wagian
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan, tanggungjawab serta penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pengelolaan distinasi wisata taman hiburan rakyat Loang Baloq Pok Darwis Tanjung Samudra Kecamatan Sekarbela dan penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan pengelolaan distinasi wisata taman hiburan rakyat Loang Baloq. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach), Pendekatan Analitis (Analitical Approach), Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian, pertama; kedudukan hukum pemerintah Kota Mataram Cq. Dinas Pariwisata Mataram dalam perjanjian kerjasama pengelolaan destinasi taman hiburan Loang Baloq adalah dalam bertindak pemerintah daerah mempunyai dua ranah hukum yang tentu mempunyai akibat hukum yang berbeda. Dalam hukum administrasi negara dikenal dengan dua kepala (twe patten), pertama aparatur pemerintah mewakili dari jabatannya sehingga harus tunduk pada hukum publik, sementara disaat yang bersamaan pemerintah juga berkedudukan sebagai wakil dari badan hukum sehingga harus tunduk pada hukum privat. Kedua; tanggungjawab para pihak dalam perjanjian kerjasama pengelolaan destinasti taman hiburan rakyat Loang Baloq tidak mengatur secara tegas masalah wanprestasi dan hak dan kewajiban para pihak. Ketiga; penyelesaian perselisihan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan jika tidak mencapai kesepakatan perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.
Co-Authors Dewi Kurniawati Diangsa Wagian, Diangsa Hirsanuddin Hirsanuddin I Made Mas Mahayuna Idzhom Ummy Attyyah Maranti Muhammad Apriadi Abdi Negara