Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Jurnal Hukum Lex Generalis Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Hukum Pelita
Suyikati, Suyikati
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI BPN KOTA YOGYAKARTA Suyikati, Suyikati
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. Penelitian Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis oleh Peneliti dengan Metode Deskriptif Analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di BPN Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dengan realisai fisik sebanyak 11,959 bidang tanah dan yang berhasil di terbitkan sertifikat sebanyak  856 bidang tanah, selain itu terdapat produk PTSL tahun 2017 yang naik Kluster dari Kluster 3 ke Kluster 1 sebanyak 94 bidang.
REFLEKSI MORALITAS GUGATAN ANAK TERHADAP ORANG TUA DI PENGADILAN DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM Suyikati Suyikati
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol 5 No 1 (2022): PRO PATRIA: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v5i1.1429

Abstract

ABSTRACT The essence of the relationship between children and parents in Law Number 1 of 1974 on Marriage, article 46 Paragraphs (1) and (2) does not provide legal certainty, considering that there are no articles that explain further about the form of parental care that must be carried out by children, the size of the child's maturity , and the legal consequences if you violate it. So that this regulation cannot run or cannot be fulfilled with certainty. The emergence of the problem of the phenomenon of the rise of lawsuits against parents in court cannot be separated from the decline in morality towards parents regarding the value of children's moral education in formal education and non-formal education in the child's environment, this problem is increasingly unstoppable with the absence of further legal policies as elaboration. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 46 Paragraphs (1) and (2), so that it is clear that the rights of parents are protected and can put the position of parents in what should be desired by these provisions.
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta Suyikati Suyikati
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. Penelitian Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis oleh Peneliti dengan Metode Deskriptif Analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di BPN Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dengan realisai fisik sebanyak 11,959 bidang tanah dan yang berhasil di terbitkan sertifikat sebanyak  856 bidang tanah, selain itu terdapat produk PTSL tahun 2017 yang naik Kluster dari Kluster 3 ke Kluster 1 sebanyak 94 bidang.
Program Penyuluhan Hukum Tentang Permasalahan Hukum Waris di Indonesia Suyikati, Suyikati
Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/psk.v6i1.1339

Abstract

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting hukum waris di Indonesia khususnya bagi ibu-ibu PKK RT. 037, Kelurahan Tahunan, Kecematan Umbulharjo, Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan waktu semakin banyak kasus-kasus hukum waris yang terjadi di masyarakat akibat tidak pahamnya masyarakat tentang hukum waris di Indonesia, sehingga menimbulkan sengketa waris bahkan sengketa tersebut terjadi antar ahli waris. Dengan pengabdian masyarakat ini diharapkan banyak masyarakat yang mengerti serta memahami hukum waris di Indonesia sehingga persoalan-persoalan hukum waris di Indonesia dapat diminimalisir. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan evaluasi. Kesimpulan akhir dari pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat khususnya ibu-ibu PKK RT.037 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo semakin mengerti serta memahami tentang hukum waris baik hukum Waris Islam, hukum Waris Adat serta Hukum Waris KUH Perdata dan diharapkan kegiatan pengabdian seperti dapat dapat di selenggarakan secara berkelanjutan.
Pemaksaan Kedewasaan Karena Perkawinan: Antara Fiksi Hukum dan Perlindungan Anak: (Studi Perbandingan di Malaysia, Filipina dan Belanda) suyikati, Suyikati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 6 (2025): Tema Hukum Keluarga
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i6.1566

Abstract

Child marriage is a form of coercion into adulthood that has a serious impact on the mental health, social, and legal development of children, especially women. Children who marry early often experience stress, depression, and anxiety disorders due to the pressure of adult roles that they are not ready to take on psychologically and socially. In addition, this marriage increases the risk of domestic violence, school dropout, and being trapped in an intergenerational cycle of poverty. In a legal context, a child who marries is automatically considered an adult and legally capable, even if emotionally and mentally unprepared, making it vulnerable to exploitation and legal harm. This study uses a normative method with a comparative approach to law, especially against the practice in the Netherlands and the Philippines, which have established an absolute ban on child marriage without a gap in legal dispensation. In contrast, Indonesia and Malaysia still provide dispensation spaces that are often used on the basis of culture or pregnancy outside of marriage. This discussion shows the importance of reforming national laws in favor of the protection of children as a whole, through the elimination of legal loopholes dispensation and strengthening social-based approaches to education and rehabilitation. Synergy between regulation, law enforcement, and changes in social norms is needed to end the practice of child marriage as a whole.
Implikasi Korupsi Terhadap Pembangunan Sosial-Ekonomi Dan Upaya Pemulihan Keperdataan Di Indonesia Suyikati, Suyikati
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5825

Abstract

Corruption has a wide-ranging impact on social and economic development, which hinders a country's progress, especially in the education, health and infrastructure sectors. This study examines the impact of corruption on social and economic development in Indonesia. Corruption in the public sector leads to the allocation of funds that should be used for the improvement of education facilities and health services, often being misappropriated, reducing their quality and accessibility for the people. In the context of economic development, corruption undermines market efficiency, reduces foreign investment flows, increases transaction costs, and exacerbates social inequality. In addition to criminal law, which is generally the method of approach to the study of corruption, this study examines the civil aspect in efforts to recover losses due to corruption, especially through compensation claims that can be filed in criminal cases, as well as regulating the responsibility of heirs to state losses incurred by perpetrators of corruption. With an emphasis on transparency, accountability, and anti-corruption education. The author hopes that the research provides insight into the steps that need to be taken to reduce the impact of corruption and strengthen the legal system in Indonesia
Co-Authors