Badruzzaman Badruzzaman
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

IMPLEMENTASI STANDAR PEMBELAJARAN KITAB BERBAHASA ARAB DI PESANTREN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN MADINATUL ILMI) Badruzzaman Badruzzaman
EDUCANDUM Vol 6 No 1 (2020): Jurnal Educandum
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/educandum.v6i1.326

Abstract

Kementerian Agama telah mengaluarkan standarisasi kompetensi pengajian kitab di pesantren sejak tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati implementasi kebijakan itu pada cakupan: kitab yang diajarkan, proses pembelajaran, dan sistem evaluasi. Penelitian memperoleh data dari hasil wawancara mendalam terhadap 5 (lima) orang informan kunci, dan menganalisis data dengan metode analisis kualitatif. Penelitian menemukan bahwa Pondok Pesantren Madinatul Ilmu (PP Madinatul Ilmu) belum mengimplementasikan kebijakan Kementerian Agama tentang standarisasi kompetensi pengajian kitab. Karenanya kegiatan sosialisasi kebijakan Kementerian Agama tentang standarisasi kompetensi pengajian kitab perlu diintensipkan. Selain itu penelitian juga menemukan bahwa sistem Taklim Idahfi (model pembelajaran kitab) di pesantren diselenggarakan secara non formal. penyelenggaraan ini berimplikasi pada penilaian hasil pembelajaran yang cenderung sumatif-evaluasi dilakukan dalam rangka memberikan penambahan pemahaman dan keterampilan santri membaca kitab. Karenanya diperlukan kajian pengembangan merumuskan sistem pembelajaran dan evaluasi yang lebih baku agar penerapan standar kompetensi pengajian kitab dapat optimal.
PEMBERDAYAAN GURU NON PNS: KEBIJAKAN RESPONSIF MADRASAH NEGERI DI KALIMANTAN TIMUR Badruzzaman Badruzzaman
EDUCANDUM Vol 6 No 2 (2020): Jurnal Educandum
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/educandum.v6i2.407

Abstract

Guru non-PNS sejatinya mendapat pemberdayaan yang sama dengan guru PNS, karena perekrutan guru non-PNS dibutuhkan untuk menanggulangi kekurangan guru PNS. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengungkap realitas pemberdayaan guru non-PNS dalam tiga aspek, yaitu pembentukan iklim kerja, peningkatan kompetensi, dan jaminan kesejahteraan. Penelitian menemukan bahwa guru non-PNS mendapatkan peluang yang sama dengan guru PNS dalam melaksanakan tugas dan mengembangkan diri; meningkatkan kompetensi secara mandiri atau bersama dengan guru PNS, dan keragaman tingkat kesejahteraan. Penelitian merekomendasikan, bahwa kajian pengembangan diperlukan untuk menyusun stratifikasi kompetensi guru non- PNS yang berimplikasi pada besaran nominal gaji, demikian halnya dengan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan.
NON-CIVIL SERVANT TEACHERS: RECRUITMENT PROBLEMS IN MADRASAH Badruzzaman Badruzzaman
EDUCANDUM Vol 7 No 2 (2021): Jurnal Educandum
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses perekrutan guru non-PNS di madrasah melalui tahapan manajemen, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian. Dengan menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 15 informan, terdiri dari pejabat dari Kementerian Agama, pemimpin madrasah, dan guru non-PNS. Kelima belas informan tersebut berasal dari tiga kabupaten berbeda yang memiliki guru non-PNS terbanyak di Kalimantan Timur. Penelitian menemukan bahwa madrasah belum menerapkan tahap manajerial dari proses rekrutmen guru non-PNS, terutama dalam tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Pimpinan madrasah segera menerapkan "tahap pelaksanaan" merekrut guru-guru Non PNS. Proses perekrutan tersebut berimplikasi pada kualitas guru non PNS, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di madrasah. Penelitian merekomendasikan kepada pemerintah (Kementerian Agama Republik Indonesia) untuk merumuskan sistem rekrutmen guru non-PNS di madrasah melalui studi pengembangan.