Dina Natasari
Program Studi Akuntansi Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Akuntansi Aset Biologis: Perlukah Adopsi International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 27 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Dina Natasari; Rizky Wulandari
Jurnal Gama Societa Vol 1, No 1 (2017): DESEMBER
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.792 KB) | DOI: 10.22146/jgs.34051

Abstract

merupakan negara yang terletak di daerah khatulistiwa sehingga sangat cocok untuk aktivitasagrikultur. Banyak pihak yang terlibat dalam aktivitas ini. Tidak hanya perseorangan, sektor swasta dansektor publik, dalam hal ini pemerintah daerah, juga terlibat dalam kegiatan yang berhubungan denganaktivitas agrikultur. Semakin meningkatnya aktivitas agrikultur, membuat peningkatan perhatian akan semakinpentingnya ketentuan yang khusus mengatur tentang Akuntansi Agrikultur, khususnya aset biologis. Aset biologismeliputi tanaman dan hewan yang mengalami transformasi biologis. Karena adanya transformasi tersebut,tidak seharusnya aset disajikan dengan nilai tetap. Penelitian ini ini bertujuan untuk meneliti apakah StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan sebagai pedoman untuk praktik akuntansi di sektor pemerintahanperlu untuk mengadopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 27 Agriculture. Penelitiandilakukan dengan melakukan studi literatur atas berbagai penelitian dan teori yang terkait dengan bagaimanaakuntansi aset biologis yang dilakukan oleh sektor pemerintahan. Sampai dengan saat penelitian dilakukan,SAP belum mengatur secara khusus bagaimana perlakukan untuk aset biologis. Aset biologis disajikan dalamlaporan keuangan sebagai bagian dari aset tetap sehingga perlakuannya mengikuti perlakuan untuk aset tetap.Transformasi biologis yang dialami oleh aset biologis tidak dipertimbangkan untuk menyesuaikan nilai yangtersaji pada laporan keuangan. Penelitian ini menyarankan SAP sebaiknya mengadopsi IPSAS 27 Agriculturagar terdapat ketentuan yang jelas bagaimana aset biologis harus diukur, dinilai, dan disajikan dalam laporankeuangan sehingga penyajian wajar sesuai dengan karakteristik aset biologis yang berbeda dengan aset tetap.
Desain dan Arsitektur untuk Memitigasi Fraud pada Organisasi Bisnis Rizky Wulandari; Dina Natasari
Jurnal Gama Societa Vol 1, No 1 (2017): DESEMBER
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1717.887 KB) | DOI: 10.22146/jgs.34052

Abstract

Risiko merupakan hal yang akan selalu dihadapi baik secara individu maupun organisasi. Salah satu risikoyang akhir-akhir ini menjadi perhatian di Indonesia adalah adanya potensi terjadinya fraud yang bisa terjadi diberbagai organisasi. Diperlukan strategi dan desain pada setiap organisasi untuk dapat mencegah fraud tersebutsesuai dengan karakteristik masing-masing organisasi. Tujuan penelitian ini adalah merancang kerangkapencegahan fraud menggunakan pendekatan manajemen risiko dengan melihat pada risiko-risiko potensial yangterjadi pada suatu organisasi bisnis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitataif dengan pendekatanstudi fenomenologi dan studi literatur. Penelitian ini mengacu pada kerangka yang telah ditetapkan pada standarmanajemen risiko. Oleh karena kerangka tersebut masih terlalu umum, maka diperlukan pengembangan untukmemenuhi tujuan pencegahan fraud. Standar manajemen risiko yang digunakan berdasarkan ISO 31000:2009.Desain dan Arsitektur mitigasi fraud terdiri dari prinsip antifraud, kerangka manajemen risiko fraud danproses manajemen risiko fraud. Hasil dari penelitian ini bahwa organisasi bisnis dapat menerapkan strategipencegahan fraud dengan menjalankan proses manajemen risiko fraud dengan tahapan (1)Memetakan sumber,area dan skema fraud yang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi, (2)Mengidentifikasi risiko-risiko fraudberdasarkan area, (3) Memetakan risiko-risiko fraud tersebut pada skema-skema fraud sehingga terbentukrisk register, (4) Melakukan penilaian berkaitan dengan keterjadian dan dampak yang ditimbulkan sehinggaterbentuk peta risiko fraud, dan (5)Melakukan monitoring dan evaluasi.