Prianter Jaya Hairi
Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kebijakan Kriminalisasi Perbuatan Curang oleh Advokat dalam RUU KUHP (The Policy on Criminalization of Fraudulent Acts by Advocates in the Criminal Code Bill) Prianter Jaya Hairi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 11, No 2 (2020): JNH Vol 11 No 2 November 2020
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v11i2.1704

Abstract

The idea of criminalization of fraudulent acts by advocates in the judicial process has received public attention, especially from advocates. The criminal law norms regarding fraudulent acts by advocates in the Criminal Code Bill (CCB) raise many questions from the point of view of the criminalization policy. This study aims to analyze the criminalization policy against these acts in the CCB. This study is a juridical-normative study with descriptive-analytical methods. The discussion concluded that fraudulent acts by advocates in the form of “playing two feet” and actions “influencing parties in the law enforcement process with or without compensation” are actions that are not following the fundamental values prevailed by the public and also considered punishable. This arrangement aims to protect clients who request legal assistance services. The formulation of this regulation then becomes regulated to complement the criminal law norms related to the existing advocate profession. However, from the aspect of offense formulation, there are still things that need to be addressed so as not to cause multiple interpretations during its implementation, especially in relation to Article 282 of the CCB. AbstrakGagasan mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan curang oleh advokat dalam proses peradilan mendapat perhatian masyarakat, terutama dari kalangan advokat. Norma hukum pidana mengenai perbuatan curang oleh advokat dalam RUU KUHP menimbulkan banyak pertanyaan dari sudut pandang kebijakan kriminalisasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut dalam RUU KUHP. Kajian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis yang bersifat deskriptif analitis. Pembahasan di antaranya menyimpulkan bahwa perbuatan curang oleh advokat dalam bentuk perbuatan “main dua kaki” dan perbuatan “mempengaruhi pihak-pihak dalam proses penegakan hukum dengan atau tanpa imbalan” merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap oleh masyarakat patut untuk dihukum. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi klien yang meminta jasa pendampingan hukum. Rumusan pengaturan ini kemudian menjadi diatur untuk melengkapi norma hukum pidana terkait profesi advokat yang ada selama ini. Namun dari aspek formulasi delik, masih ada yang perlu dibenahi agar tidak menimbulkan multitafsir saat penerapannya, khususnya terkait dengan Pasal 282 RUU KUHP. 
Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia) Prianter Jaya Hairi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1127.375 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v9i2.1048

Abstract

The legal arrangement of additional penalty for repetition of crime (recidivism) as stipulated in Indonesian Criminal Code has been considered quite complicated to be executed. The draft of the New Indonesian Penal Code Bill brings changes to the concept of recidivism. This study intends to examine the concept of recidivism in the doctrine, in its current arrangement, in the draft of the New Indonesian Penal Code Bill, and to examine the implications of the concepts’ changing for criminal law enforcement in general. In the discussion it is known that the existing Criminal Code, applied the concept of special recidivism with the intermediate system, that will be transformed into a system of "Algemene Recidive" or a general recidive, which means that it would no longer differentiates the type of crime or group of repeated offenses. The draft of the New Indonesian Penal Code Bill stipulates that the period of time a person is charged due to a recidive is an additional "5 (five) years" after undergoing all or part of the principal punishment imposed or after the principal criminal sentence has been abolished, or when the crime was committed, the previous sentences has not been expired (still serving a criminal sentence). Some of the implications of these changes are to include a relatively simpler concept of recidivism in the draft Criminal Code compare to what is currently regulated in the Criminal Code. Therefore, this concept will make it easier for law enforcers to implement recidivism. Implementation of the concept of recidivism should be followed by changes in criminal procedural instruments (RUU KUHAP) and other regulations related to technical procedures in each law enforcement agency. Changes in the recidivist system also need to be followed by efforts to reform the penitentiary system, so that the level of recidivism would not increased.AbstrakPengaturan hukum mengenai pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana (residivisme) yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini dipandang cukup rumit untuk diterapkan. RUU Hukum Pidana membawa perubahan terhadap konsep residivisme. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana konsep residivisme dalam doktrin, dalam pengaturannya saat ini, dalam draft RUU Hukum Pidana, serta mengkaji implikasi perubahan konsep tersebut bagi penegakan hukum pidana secara umum. Dalam pembahasan diketahui bahwa KUHP yang selama ini berlaku, menerapkan sistem residivis khusus dengan sistem antara, akan diubah menjadi sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum, yang artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. RUU Hukum Pidana diantaranya mengatur bahwa jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Beberapa implikasi dari perubahan tersebut antara lain bahwa konsep recidivis dalam draf RUU Hukum Pidana relatif lebih simpel dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu konsep tersebut akan lebih memudahkan penegak hukum dalam penerapannya. Penerapan konsep residivis perlu diikuti dengan perubahan instrumen hukum acara pidana (RUU KUHAP) serta peraturan lain terkait prosedur teknis di masing-masing lembaga penegak hukum. Perubahan sistem residivis juga perlu diikuti dengan upaya pembenahan terhadap sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Prianter Jaya Hairi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2358

Abstract

The decision of the Constitutional Court Number 15/PUU-XIX/2021 states the phrase in the Elucidation of Article 74 of the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (PECML) as conditionally constitutional. The explanation interprets the phrase “predicate criminal investigators”, which must be interpreted as “an official or agency that is authorized by laws and regulations to carry out investigations”. This article examines the Constitutional Court’s considerations in interpreting the Elucidation of Article 74 of the PECML Law and its implications for law enforcement of crime of money laundering (CML). In addition, this article is expected to offer some viewpoints regarding the preparedness of Civil Servant Investigators (CSI) in carrying out the authority to investigate money laundering offenses. This article is empirical-normative legal research, with qualitative data analysis methods. The discussion analize that the formulation of the explanation of Article 74 of the PECML Law has indeed led to norms ambiguity, namely that there is an inconsistency between the Elucidation of Article 74 and the provisions of the main norm, this is also one of the conditionally constitutional considerations by the Constitutional Court. In addition, the Constitutional Court’s decision has implications for the opening of the faucet of CML law enforcement which has now become a multi-investigator. The duties and authorities of CML investigations regulated in the PECML Law are now also given to all predicate criminal investigators (including CSI). This article recommends that CSI improvements need to be continuously pursued so that the quantity, quality, and professionalism of CSI continue to increase so that they can carry out the function of CML law enforcement effectively.  AbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 menyatakan frasa pada Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU sebagai konstitusional bersyarat. Penjelasan tersebut menafsirkan frasa “penyidik tindak pidana asal”, harus dimaknai sebagai “pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”. Artikel ini mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU, dan implikasinya terhadap penegakan hukum TPPU. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat memberi masukan terkait kesiapan PPNS dalam mengemban wewenang penyidikan TPPU. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif, dengan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil pembahasan bahwa perumusan terhadap penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU memang telah menimbulkan ketidakjelasan norma, yaitu terjadi ketidakselarasan antara Penjelasan Pasal 74 dengan ketentuan norma pokoknya, hal itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan konstitusional bersyarat oleh MK. Selain itu, Putusan MK berimplikasi pada terbukanya keran penegakan hukum TPPU yang kini menjadi bersifat multi-investigators. Tugas dan kewenangan penyidikan TPPU yang diatur dalam UU PPTPPU kini juga diberikan kepada seluruh penyidik tindak pidana asal (termasuk PPNS). Artikel ini merekomendasikan agar pembenahan PPNS perlu terus diupayakan agar kuantitas, kualitas dan profesionalitas PPNS terus meningkat, sehingga dapat melaksanakan fungsi penegakan hukum TPPU secara efektif.
Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers Prianter Jaya Hairi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i2.3248

Abstract

The articles regulation in the Bill of the Criminal Code regarding acts of attacking the honor and dignity of the president has been criticized. Some articles are considered to have the potential to threaten the right to freedom of expression and freedom of the press, which are part of the human rights guaranteed by the Constitution. On the other hand, legislators also have a raison d’etre as the urgency of regulation. This study aims to explore in depth the significance of the substantial regulation of the articles, as well as to examine some potential conflicts with the right to freedom of expression and freedom of the press. This study is a type of normative legal research, with data analysis methods carried out with a qualitative approach to secondary data. The results of the analysis show that the articles concerning acts attacking the honor and dignity of the president or vice president still needed/urgent to be re-formulate in the Bill of the Criminal Code. However, it should be noted that it is necessary to adjust some of the explanations of the articles. In addition, the general construction of these articles cannot be said to have violated human rights principles related to the right to freedom of expression and freedom of the press. However, there should be an assurance that protecting the freedom of expression and freedom of the press still needs to be emphasized in the Bill of the Criminal Code. So far, the reality shows that there are still poor implementations in law enforcement related to some articles, such as articles on contempt. AbstrakPengaturan pasal di RUU KUHP terkait perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden mendapat kritik. Pasal tersebut dinilai berpotensi mengancam hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Di sisi lain, pembentuk undang-undang juga memiliki raison d’etre yang merupakan urgensi pengaturan pasal. Artikel ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam arti penting dari pengaturan substansi pasal tersebut, sekaligus mengkaji bagaimana potensi persinggungan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Kajian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasal mengenai perbuatan penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden masih tetap diperlukan/urgen untuk diatur kembali dalam RUU KUHP. Namun dengan catatan, perlu penyesuaian terhadap beberapa penjelasan pasal. Selain itu, bahwa secara umum, konstruksi pasal-pasal tersebut tidak dapat dikatakan telah menyalahi prinsip-prinsip HAM terkait hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Namun demikian, jaminan perlindungan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers masih tetap perlu dipertegas dalam RUU KUHP. Karena kenyataan di lapangan selama ini, menunjukkan masih ada terjadi salah penerapan dalam penegakan hukum terkait pasal-pasal sejenis pasal penghinaan.