<![CDATA[MEKANISME GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL BANDA ACEH-SIGLI KECAMATAN BLANG BINTANGRisky Andrian1 Ubaidullah2(risky_andrian10@yahoo.com, ubaidullah@unsyiah.ac.id) Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah KualaABSTRAKTanah memiliki peranan yang penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, dan jalan. Selain itu, tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia. Dan tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tentunya berkaitan dengan tanah,. Pembangunan tersebut tentunya menyebabkan keterbatasan tanah negara. Oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Salah satu pembangunan yang sedang berlangsung adalah pembangunan jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh-Sigli. Dalam proses pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli, kebijakan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan kompensasi ganti kerugian rupanya masih bermasalah dikarenakan harga yang ditawarkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dianggap sangat murah sehingga mendapat penolakan dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme pengadaan tanah dalam pembangunan jalan Tol Banda Aceh-Sigli di Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang. Dan mengetahui Implikasi dari tindakan sosial (social action) yang dilakukan masyarakat Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang terhadap pengadaan tanah. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dan mengasilkan temuan yaitu dalam mekanisme pengadaan tanah yang dilakukan di Gampong Data Makmur, telah terjadi cacat prosedur yang dimana penetapan harga tanah dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat. Nilai ganti rugi tanah yang akan diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli dianggap terlalu murah oleh masyarakat. Harga yang diberikan adalah sekitar Rp12 ribu – Rp 20 ribu/meter sedangkan harga pasaran menurut masyarakat adalah Rp200 ribu – Rp 400 ribu/meter. Dan dari upaya tindakan sosial yang dilakukan masyarakat tersebut belum memenuhi harapan masyarakat. Berikut implikasi dari tindakan sosial yang dilakukan masyarakat. Belum dapat dilakukannya pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak terhadap pemilik tanah atau pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dan waktu yang telah ditargetkan untuk proses pengadaan tanah ini pun menjadi semakin bertambah yang mempengaruhi proses pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli.Kata Kunci : Ketidakadilan, Tindakan SosialABSTRACTLand has an important role in the life and life of people including infrastructure in the field of industry, housing, and roads. In addition, the land is a settlement place of most of mankind. And land is a major contributing factor to the life and welfare of society. Infrastructure development is certainly related to the land. The development certainly caused the limitations of the State land. Therefore the way out is taken is to take the lands right. One of the ongoing developments is the construction of toll roads connecting Banda ACEH-Sigli. In the process of construction of the Banda ACEH-Sigli Toll Road, the policy on procurement of land for development for public interest with indemnity compensation apparently still problematic because the price offered by the Public Assessment Services Office (KJPP) is considered very cheap so that the rejection from the community. The purpose of this research is to know the mechanism of procurement of land in the construction of Banda ACEH-Sigli toll road in Gampong Data Makmur subdistrict Blang Bintang. And knowing the implications of social action conducted by the community Gampong Data Makmur Blang Bintang District against the procurement of land. The method of research conducted is a qualitative method and to isolate the findings that are in the mechanism of land procurement conducted in Gampong Data Makmur, there has been a defect procedure where the price determination of land is done unilaterally without any deliberation with the community. The value of land compensation to be given by the Government for the construction of Banda ACEH-Sigli toll road is considered too cheap by the public. The price given is about RP12 thousand – Rp 20 thousand/meter while the market price according to the community is Rp200 thousand – Rp 400 thousand/meter. And from the efforts of social actions that society does not meet the expectations of society. Here are the implications of Community social action. No payment for indemnity and waiver of landowner or right parties and land procurement objects and time that have been targeted for this land procurement process will be increased that affects the development process of Banda ACEH-Sigli Toll Road.Keywords: injustice, social action]]>
