Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ubaidullah, M.A.
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MEKANISME GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL BANDA ACEH- SIGLI KECAMATAN BLANG BINTANG Risky Andrian; Ubaidullah, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.947 KB)

Abstract

MEKANISME GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL BANDA ACEH-SIGLI KECAMATAN BLANG BINTANGRisky Andrian1 Ubaidullah2(risky_andrian10@yahoo.com, ubaidullah@unsyiah.ac.id) Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah KualaABSTRAKTanah memiliki peranan yang penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, dan jalan. Selain itu, tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia. Dan tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tentunya berkaitan dengan tanah,. Pembangunan tersebut tentunya menyebabkan keterbatasan tanah negara. Oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Salah satu pembangunan yang sedang berlangsung adalah pembangunan jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh-Sigli. Dalam proses pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli, kebijakan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan kompensasi ganti kerugian rupanya masih bermasalah dikarenakan harga yang ditawarkan oleh pihak Kantor Jasa  Penilai Publik (KJPP) dianggap sangat murah sehingga mendapat penolakan dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme pengadaan tanah dalam pembangunan jalan Tol Banda Aceh-Sigli di Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang. Dan mengetahui Implikasi dari tindakan sosial (social action) yang dilakukan masyarakat Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang terhadap pengadaan tanah. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dan mengasilkan temuan yaitu dalam mekanisme pengadaan tanah yang dilakukan di Gampong Data Makmur, telah terjadi cacat prosedur yang dimana penetapan harga tanah dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat. Nilai ganti rugi tanah yang akan diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli dianggap terlalu murah oleh masyarakat. Harga yang diberikan adalah sekitar Rp12 ribu – Rp 20 ribu/meter sedangkan harga pasaran menurut masyarakat adalah Rp200 ribu – Rp 400 ribu/meter. Dan dari upaya tindakan sosial yang dilakukan masyarakat tersebut belum memenuhi harapan masyarakat. Berikut implikasi dari tindakan sosial yang dilakukan masyarakat. Belum dapat dilakukannya pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak terhadap pemilik tanah atau pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dan waktu yang telah ditargetkan untuk proses pengadaan tanah ini pun menjadi semakin bertambah yang mempengaruhi proses pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli.Kata Kunci : Ketidakadilan, Tindakan SosialABSTRACTLand has an important role in the life and life of people including infrastructure in the field of industry, housing, and roads. In addition, the land is a settlement place of most of mankind. And land is a major contributing factor to the life and welfare of society. Infrastructure development is certainly related to the land. The development certainly caused the limitations of the State land. Therefore the way out is taken is to take the lands right. One of the ongoing developments is the construction of toll roads connecting Banda ACEH-Sigli. In the process of construction of the Banda ACEH-Sigli Toll Road, the policy on procurement of land for development for public interest with indemnity compensation apparently still problematic because the price offered by the Public Assessment Services Office (KJPP) is considered very cheap so that the rejection from the community. The purpose of this research is to know the mechanism of procurement of land in the construction of Banda ACEH-Sigli toll road in Gampong Data Makmur subdistrict Blang Bintang. And knowing the implications of social action conducted by the community Gampong Data Makmur Blang Bintang District against the procurement of land. The method of research conducted is a qualitative method and to isolate the findings that are in the mechanism of land procurement conducted in Gampong Data Makmur, there has been a defect procedure where the price determination of land is done unilaterally without any deliberation with the community. The value of land compensation to be given by the Government for the construction of Banda ACEH-Sigli toll road is considered too cheap by the public. The price given is about RP12 thousand – Rp 20 thousand/meter while the market price according to the community is Rp200 thousand – Rp 400 thousand/meter. And from the efforts of social actions that society does not meet the expectations of society. Here are the implications of Community social action. No payment for indemnity and waiver of landowner or right parties and land procurement objects and time that have been targeted for this land procurement process will be increased that affects the development process of Banda ACEH-Sigli Toll Road.Keywords: injustice, social action
PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) ACEH) Mardaya Mardaya; Ubaidullah, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.179 KB)

Abstract

PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK(STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) ACEH) INSTITUTION OF POLITICAL PARTIES (CASE STUDY OF THE PROVINCIAL BOARD OF MANAGEMENT (DPP) THE PARTY OF THE INDONESIAN JUSTICE AND UNITY (PKP INDONESIA) ACEH) Mardaya, Ubaidullah, M.A. Ardiansyah, S.IP., M.A Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAK, Pelembagaan partai politik memberi pengaruh besar terhadap kemenangan suatu partai politik. Ketika pelembagaan suatu partai kurang baik maka akan memberi pengaruh terhadap perolehan suaranya. PKPI merupakan partai yang sudah lama berdiri di Indonesia dan selalu ikut serta dalam pemilu di Indonesia, tetapi perolehan suaranya selalu mengalami penurunan dari waktu ke waktu baik di pusat maupun di provinsi khususnya di Provinsi Aceh. Selama pemilu di Aceh dari pemilu 1999 sampai pemilu 2019 DPP PKPI Aceh tidak pernah memperoleh kursi di DPRA lebih dari satu kursi. Sedangkan partai ini sudah lima kali ikut serta dalam pemilu di Aceh.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelembagaan partai politik DPP PKPI Aceh dalam menghadapi pemilu di Aceh dan untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota DPRA DPP PKPI Aceh sudah menggambarkan tingkat pelembagaan partai politik yang tinnggi atau rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Teknik analisis data penelitian pada lapangan, data primer yang langsung didapatkan dari wawancara di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder melalui penafsiran terhadap buku-buku, jurnal, berita dan bacaan-bacaan yang terkait dengan masalah. Hasil penelitian menunjukkan DPP PKPI Aceh dalam menghadapi pemilu di Aceh adanya keterlambatan lolos menjadi peserta pemilu 2014 dan 2019, terjadinya kisruh dalam tubuh PKPI, DPP PKPI Aceh hanya hadir ditengah masyarakat pada saat pemilu, dan DPP PKPI Aceh merupakan partai kader minim. Pola rekrutmen DPP PKPI Aceh tidak dijalankan sesuai AD/ART PKPI. DPP PKPI Aceh juga merekrut orang-orang di luar partaiuntuk di calonkan menjadi anggota DPRA. DPP PKPI Aceh belum memiliki tingkat pelembagaan partai politik yang tinggi dikarena adanya kisruh dalam tubuh PKPI yang berkepanjangan dari 2016 sampai sekarang. Kurangnya eksistensi identitas DPP PKPI Aceh dikalangan masyarakat Banda Aceh, disebabkan DPP PKPI Aceh kurang melibatkan masyarakat secara umum dalam agendanya yang diselenggarakan. DPP PKPI Aceh tidak memiliki hubungan dengan aktor luar dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dikarena DPP PKPI Aceh kader yang duduk di pemerintahan Aceh sangat minim. Dimana DPP PKPI Aceh sudah mengikuti pemilu liam kali pemilu di Aceh dan sudah berumur 20 tahun 7 bulan, tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat Banda Aceh terhadap identitas partai seperti logo, toko DPP PKPI Aceh, dan lain-lain.  DPP PKPI Aceh juga belum menggambarkan pola rekrutmen calon anggota DPRA yang tinggi sesuai dengan pelembagaan partai politik. Disebabkan DPP PKPI Aceh tidak menjalankan sesuai AD/ART dan merekrut orang-orang diluar partai.Kata Kunci : DPP PKPI Aceh, pelembagaan partai politik, pola rekrutmen.ABSTRACT, The political party's institutionalization has a major influence on the victory of a political party. When the institutionalization of a party is poor it will influence the acquisition of the vote. PKPI is a long-established party in Indonesia and always participated in the elections in Indonesia, but the acquisition of his voice has always decreased from time to time both in the central and in the province especially in the province of Aceh. During the election in Aceh from the 1999 election to the election of 2019 DPP PKPI Aceh never had a seat in DPRA more than one seat. While the party has five participated in the elections in Aceh.  The purpose of this research is to identify the constitutional of the political party of DPP PKPI Aceh in the face of the elections in Aceh and to know the pattern of recruitment candidate DPRA DPP PKPI Aceh already described the level of constitutional political party Tinnggi or Low. This research uses qualitative methods with a discrete approach. Technical analysis of research data on the field, primary data is directly obtained from interviews at the research site or research object. As for obtaining secondary data through interpretation of books, journals, news and readings related to the problem. The results showed DPP PKPI Aceh in the face of elections in Aceh is a delay to qualify to the election participants 2014 and 2019, the occurrence of controversies in the body PKPI, DPP PKPI Aceh only present in the midst of society at the time of elections, and DPP PKPI Aceh is a minimal cadre party. The recruitment pattern of DPP PKPI Aceh is not executed according to the AD/ART PKPI. DPP PKPI Aceh also recruited people outside the party to be nominated as a member of DPRA. DPP PKPI Aceh has not had a high level of constitutional political parties due to the existence of the company in the body of PKPI prolonged from 2016 until now. Lack of existence of identity DPP PKPI Aceh among the people of Banda Aceh, because DPP PKPI Aceh less involve the public in general in the agenda held. DPP PKPI Aceh has no relationship with outside actors in policy making. This was because DPP PKPI Aceh cadres who sit in the Aceh government is very minimal. Where DPP PKPI Aceh has followed the election of Liam election in Aceh and is 20 years 7 months, but this does not affect the knowledge of the community of Banda Aceh to party identity such as logos, stores DPP PKPI Aceh, and others.  DPP PKPI Aceh also has not yet described the recruitment pattern of prospective DPRA members in accordance with the institutionalization of political parties. Because DPP PKPI Aceh does not run according to AD/ART and recruit people outside the party.Keywords: DPP PKPI Aceh, the institutionalization of political parties, recruitment pattern
KEMENANGAN PARTAI GOLKAR PADA PEMILU LEGISLATIF DI ACEH TENGGARA ( Studi Kasus Pengaruh Hasanuddin Broeh Terhadap Kemenangan Partai Golkar di Pemilu Legislatif Tahun 2014) Wulan Andrika; Ubaidullah, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.521 KB)

Abstract

KEMENANGAN PARTAI GOLKAR PADA PEMILU LEGISLATIF DI ACEH TENGGARA ( Studi Kasus Pengaruh Hasanuddin Broeh Terhadap Kemenangan Partai Golkar di Pemilu Legislatif Tahun 2014)Wulan Andrika[1] Ubaidullah[2](Wulan.andrika97@gmail.com, ubaidullah@unsyiah.ac.id)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKPemilihan umum merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara yang menganut demokrasi. Pemilu dilakukan sebagai suatu sarana untuk mendapatkan pemimpin atau wakil rakyat, yang dipilih langsung oleh rakyat guna untuk mewakili kepentingan rakyat. Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Hasil pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisispasi serta aspirasi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dan korelasi ketua partai Golkar yang menjabat sebagai dalam kemenangan partai Golkar pada pilihan legislatif tahun 2014 di Aceh Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketua partai Golkar dalam proses kemenangan pemilu legislatif tahun 2014 di Aceh Tenggara dan untuk mengetahui korelasi ketua partai Golkar sebagai bupati dalam kemenangan partai Golkar tahun 2014 di Aceh Tenggara. Dua pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yaitu teori elit dan partai politik serta di dukung dengan dua landasan konseptual yaitu konsep patronase dalam pemilu dan klientalisme (patron-klien). Penelitian ini di susun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh Hasanuddin Broeh sebagai ketua partai Golkar dan sebagai bupati Aceh Tenggara pada tahun 2014 sangat besar. Keberhasilan program dalam pemerintahan secara langsung menaikkan citra Golkar di mata masyarakat. dengan keberhasilan program sebagai bupati Aceh Tenggara masyarakat memberikan dukungan kepada partai Golkar dengan cara memilih partai Golkar sehingga perolehan suara dan kursi terbanyak di pemilu legislatif Aceh Tenggara tahun 2014 di kuasai oleh partai Golkar. Kemudian, adanya korelasi yang kuat antara Hasanuddin Broeh sebagai ketua partai Golkar dan bupati Aceh Tenggara pada waktu yang bersamaan terhadap kemenangan partai Golkar pada pemilu legislatif tahun 2014 yaitu Haanuddin Broeh sebagai bupati dapat menggerakkan masa dengan kekuasaan yang di miliki sehingga masyarakat memilih partai Golkar di pemilu legislatif tahun 2014. Kata kunci: pemilu, elit, patron-klien, pengaruh bupati dan ketua partai  ABSTRACT    The general election is one form of the exercise of popular sovereignty in a country that adheres to democracy. Elections are conducted as a means to get leaders or representatives of the people, who are directly elected by the people in order to represent the interests of the people. Elections function as a means of conveying people's democratic rights. The results of general elections held in an atmosphere of openness with freedom of opinion and freedom of association are considered to reflect the participation and aspirations of the people. The formulation of the problem in this study is how the influence and correlation of the head of the Golkar party who served as in the victory of the Golkar party in the 2014 legislative choice in Southeast Aceh. This study aims to determine the influence of the head of the Golkar party in the process of winning the 2014 legislative elections in Southeast Aceh and to determine the correlation of the head of the Golkar party as a regent in the victory of the 2014 Golkar party in Southeast Aceh. The two theoretical approaches used in this study are aimed at analyzing the problem of elite theory and political parties and are supported by two conceptual foundations, namely the concept of patronage in elections and clientelism (patron-client). This research was arranged based on qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews, literature studies, and documentation. The results of this study indicate that the influence of Hasanuddin Broeh as the head of the Golkar party and as the regent of Southeast Aceh in 2014 was very large. The success of the program in government directly raised Golkar's image in the eyes of the public. with the success of the program as regent of Southeast Aceh the community gave support to the Golkar party by choosing the Golkar party so that the most votes and seats in the Southeast Aceh legislative election in 2014 were controlled by the Golkar party. Then, there was a strong correlation between Hasanuddin Broeh as the head of the Golkar party and the district head of Southeast Aceh at the same time against the victory of the Golkar party in the 2014 legislative elections namely Hasanuddin Broeh as the regent could move the period with the power he had so that the people chose the Golkar party in the election 2014 legislature. Keywords: election, elite, patron-client, influence of regents and party leaders[1] Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2] Dosen Pembimbing
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI GAMPONG LUENG BATA KOTA BANDA ACEH Priyanda Priyanda; Ubaidullah, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.164 KB)

Abstract

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI GAMPONG LUENG BATA KOTA BANDA ACEHPriyanda[1] Ubaidullah[2](ryan.makarov@yahoo.com, Ubaidullah@unsyiah.ac.id)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah KualaABSTRAK            Besarnya dana desa yang diterima akan memiliki tujuan yang baik dalam hal pembangunan, akan tetapi tingkat efektivitas dari dana desa dalam pembangunan belum teruji manfaatnya dikarenakan masih ada infrastruktur yang dibangun tidak tepat sasaran dan dana desa yang begitu besar justru menjadi lahan aparatur desa melakukan tindak pidana korupsi Penggunaan dana desa sering terjadi penyelewengan sehingga perlu kita lihat keefektivan dari penggunaan dana desa itu sendiri. Mantan Geuchik Lueng Bata Syarifudin Bin Muhammad ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan dana desa yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 169.086.450. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui efektivitas penggunaan Dana Desa di Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui  keterlibatan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa di Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori efektifitas dan pengelolaan anggaran dana desa sekaligus menggunakan konsep desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (dept interview) dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Efektifitas penggunaan Dana Desa di Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh pada hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kriteria pendukung efektivitas dapat berlaku dengan semestinya.Sesuai kategori effektivitas yang disebutkan oleh Martani dan Lubis, pada pelaksanaannnya di Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh, dari sisi pendekatan sumber, pendekatan proses, pendekatan sasaran, dinilai peneliti sebagai pencapaian yang berhasil. Hal ini didasari pada temuan lapangan dari hasil wawancara bersama para nasumber hingga ke masyarakat setempat sedangkan partisipasi Masyarakat Gampong Lueng Bata dalam perencanaan penggunaan Dana Desa dinilai peneliti sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat secara aktif telah sadar dan paham bahwa keberadaan dari anggaran dana desa dapat memberikan manfaat bagi gampong. Masyarakat sudah sadar bahwa dalam membangun gampong ini harus ada keterlibatan mereka dalam mengambilan kebijakan gampong. Kebijakan yang diinginkan lahir dari musyawarah dan mufakad antara masyarakat Gampong dengan anggota Tuha Peut Gampong (TGP).Kata kunci : efektivitas, partisipasi, dana desa  ABSTRACT The amount of village funds received will have a good goal in terms of development, but the level of effectiveness of the village funds in development has not proven its benefits because there is still an infrastructure that is built not on target and village funds Which is so big is the land apparatus of the village committing a criminal act of corruption the use of village funds often occurred fraud so that we need to see the effectiveness of the village funds use itself. Former Geuchik Lueng Bata Syarifudin Bin Muhammad was designated as a suspect for the misuse of village funds causing state losses amounting to Rp. 169,086,450. This research aims to find out the effectiveness of the Village fund in Lueng Bata, Banda Aceh, and to know the community involvement in the use of village funds in Lueng Bata village, Banda Aceh. The research uses the theory of effectiveness and management of the budget of village funds as well as using the concept of villages. In this study using qualitative methods of descriptive as a research approach. And the data collection techniques used are in-depth interview (Dept interview) and Literature review. The result of this research is the effectiveness of the use of village funds in the village Lueng Bata of Banda Aceh in the results showed that the various criteria for supporting effectiveness can occur properly. According to the category of effectiveness mentioned by Martani and Lubis, in the implementation in Lueng Bata village, Banda Aceh, from the source approach, process approach, target approach, assessed the researcher as a successful achievement. This is based on the findings from the results of interviews with the Nasumber to the local community while the participation of the people of Lueng Bata village in planning to use the village funds assessed researchers have been running well. This is because the Community is actively aware and understands that the existence of the budget of village funds can provide benefits to the village. People have been aware that in building this village there must be their involvement in the village policy. The desired policy was born from deliberation and consensus between the village community and members of Tuha Peut Gampong (TGP). Keywords: effectiveness, participation, village funds[1] Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2] Dosen Pembimbing
Co-Authors Mardaya Mardaya Priyanda Priyanda Risky Andrian Wulan Andrika