Aminah, S.IP., M.IP
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuang Sampah Sembarangan Di Kota Banda Aceh Muhammad Kausar; Dr. Effendi Hasan, M.A.; Aminah, S.IP., M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan, kebijakan ini merupakan penegakan dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam Qanun itu diatur mengenai sanksi bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah dari dalam mobil ke jalan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda maksimal 10 juta rupiah, jika kita mengacu kepada regulasi tersebut maka tidak ada lagi pihak manapun yang melakukan buang sampah sembarangan, namun faktanya masyarakat tidak menghiraukan aturan tersebut dan masih membuang sampah sembarangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam mengimplementasikan kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pembuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dan mengetahui kendala yang di hadapi DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori George C. Edwards III terkait Implementasi Kebijakan dan Konsep Efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, penelitian ini didapatkan dari wawancara dan observasi ke lapangan serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yaitu melakukan penyuluhan secara langsung menggunakan mobil sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat kemudian juga melakukan sosialisasi melalui media baik itu media cetak, radio, life flat, dan pemasangan pamflet himbauan di sekitaran Kota Banda Aceh. Peneliti menemukan ada kendala yang di hadapi DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yaitu, tidak adanya pedoman yang jelas terkait jadwal pelaksanaan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan, tidak adanya dukungan berupa anggaran dalam penerapan kebijakan OTT tersebut, dan ketidaksesuain pemberian sanksi yang di terapkan. Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh DLHK3 belum berjalan dengan baik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, efektifitas kebijakan, Banda Aceh.
Implementation Of Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina Hulu Energi Towards the People of North Aceh In The Sumatra Block B Santi Aklima; Faradilla Fadlia, S.Sos, M.Arts; Aminah, S.IP., M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKCorporate Social Responbility (CSR) merupakan kegiatan perusahaan dalam mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif pada masyarakat, ekonomi dan lingkungan. Keterlibatan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR merupakan tuntutan dalam tanggung jawab atas dampak kerugian yang dialami masyarakat khususnya pada kerusakan lingkungan. Dalam membuat perencanaan dan  pengimplementasian  program-program CSR, pihak perusahaan harus mengawalinya dengan melakukan kegiatan social mapping agar implementasi CSR berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Skripsi ini bertujuan untuk melihat implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi NSB terhadap masyarakat Aceh Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori legitimasi dan teori stakeholder. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian secara umum bahwa keseluruhan pelaksanaan CSR PHE NSB mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan CSR mengalami banyak masalah, perusahaan tidak bekerja sama dalam hal pelibatan stakeholder dan CSR yang diberikan tidak tepat sasaran. Pelaksanaan CSR dinilai masih sangat lemah dari sisi akuntabilitasnya dan tidak transparan dalam pengungkapan CSR. Faktor yang menjadi tidak tepat sasaran kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah ketidakefektifan social mapping perusahaan, serta tidak adanya langkah kebijakan dalam pengawasan yang diambil oleh pemerintah untuk memantau kegiatan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum berhasil memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang berada disekitar perusahaan, sehingga menimbulkan adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut antara perusahaan dan masyarakat, dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai Legitimacy Gap. Hendaknya perusahaan agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar perusahaan dan program CSR yang diberikan tepat sasaran. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Social Mapping, Stakeholder, Legitimasi.ABSTRACTCorporate Social Responsibility (CSR) is a company activity in managing business processes to have a positive impact on society, the economy and the environment. The company's involvement in carrying out CSR activities is a demand for responsibility for the impact of losses suffered by the community, especially on environmental damage. In planning and implementing CSR programs, the company must start by carrying out social mapping activities so that CSR implementation runs smoothly and on target. This thesis aims to see the CSR implementation carried out by PT. Pertamina Hulu Energi NSB towards the people of North Aceh, the theory used in this research is the theory of legitimacy and stakeholder theory. The methodology in this research uses descriptive qualitative. From the results of the research, in general, the overall implementation of CSR PHE NSB from the planning stage to the CSR reporting stage experienced many problems, the company did not cooperate in terms of stakeholder involvement and the CSR that was given was not right on target. CSR implementation is considered very weak in terms of accountability and is not transparent in CSR disclosure. The factors that are not right for the target of CSR activities carried out by companies are the ineffective social mapping of the company, as well as the absence of policy steps in the supervision taken by the government to monitor CSR activities. This shows that the company has not succeeded in positioning itself in the community around the company, which causes differences in the values held between the company and the community, where this difference is known as the Legitimacy Gap. The company should be more sensitive to the needs of the environmental community around the company and the CSR programs provided are right on target. Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Social Mapping, Stakeholders, Legitimacy.