Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Raad Kertha
I Nyoman Suryana
Universitas Teknologi Indonesia
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Terhadap Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatannya I Nyoman Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.491 KB) | DOI: 10.47532/jirk.v3i2.215

Abstract

The growing of importance meaning of the land to human life today may causes increase of the potential for conflicts or land disputes, to prevent or at least to reduce the potential for conflict or dispute are required legal and orderly system of land administration. Therefore isrequired to transfer land rights to be registered must be proven by deed of PPAT. As authentic documents PPAT deed must meet procedures for making the deed of PPAT as determined by the laws and other rules. Making the deed that is incompatible with how making PPAT deed may pose a risk to the certainty of land rights arising or recorded on the basis of such deed. Based on this background the authors give the title of this thesis, The Legal Consequences of Making the Deed of Sale and Purchase of Land That is Incompatible With PPAT Deed Making Procedures. The aim of this study is to determine the forms, causes and legal consequences of making the deed of sale and purchase of land not in accordance with the procedure making the deed of PPAT. Precriptive specification research in juridical normative law method is used.   The data source that is used are primary and secondary data. The data is collected by analyzing  law expert theories and also library research that are related.The method of juridical approach used is empirical research with prescriptive specifications and data sources used are primary andsecondary data. Collecting data is done by doing library research and field study and then after the data were analyzed conclusion is by using the method of inductive thinking.Based on this research found that, the legal effect of making the deed of sale and purchase of land not in accordance with procedures for making the deed of PPAT is: PPAT can be dishonorably discharged, PPAT deed degraded the strength of proof becomes deed under hand and third parties may utilize it to its interests
PENGATURAN PENANGANAN ILLEGAL FISHING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN Ni Made Rai Sukardi; I Nyoman Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i2.686

Abstract

Penelitian ini berjudul, “Pengaturan Penanganan Illegal Fhising berdasarkan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2004 atas perubahan Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ”.Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah Akibat hukum Ilegal Fhising terhadap Nelayan kecil dan wewenang pemerintah dalam penghentian IZIN SIKPI,SIPI dan SIUP kapal perikanan eks asing berdasarkan PERMEN KP Nomor 10 tahun 2015 atas perubahan PERMEN NOMOR 56/PERMENKP/2014 tentang penghentian sementara ( MORATORIUM ) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.Metode penulisan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Normatif.Faktor-faktor yang penyebab terjadinya Illegal Fishing di diwilayah perairan Indonesia yang sangat berdampak pada sector perusakan sumber daya laut, ekonomi, hasil tangkapan nelaya kecil/tradisional yang semakin berkurang dan kesenjangan dalam hal alat tangkap yang digunakan dengabn alat tangkap tradisonal
Akibat Hukum Melakukan Diskriminasi Terhadap Penyedia Transortasi Online I Nyoman Suryana; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.931

Abstract

Model transportasi terdiri dari berbagai jenis, dari model transportasi tersebut sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi, tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Model transportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek. Di era globalisasi saat ini terdapat model aplikasi transportasi online yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu penyedia transportasi berbasis aplikasi online. Adapun nama-namanya yang dikenal dalam masyarakat adalah seperti gojek, grab, dan lain sebagainya. Dalam konsep negara hukum baik eropah continental maupun anglo saxon dikenal adanya unsur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya persamaan di depan hukum namun mengenai wilayah operasional bagi penyedia jasa transportasi berbasis online belum ada aturan nasional yang mengatur sehingga kerap kali menimbulkan permasalahan hukum antara transportasi yang konvensional dengan transportasi berbasis online.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK KUTA UTARA I Nyoman Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/raadkertha.v9i1.606

Abstract

In essence, resolving criminal acts based on restorative justice at the police level involves a legal product in the form of a settlement carried out in the form of a termination of the investigation and inquiry, or the issuance of an SP3 (Investigation Termination Order), on the grounds that the perpetrator and victim have agreed to reconcile regarding the crime committed. Or, through a peace agreement letter signed by the parties. Restorative justice settlement at the police level is carried out with material and formal requirements. This is regulated in Articles 5 to 6 of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice.
Co-Authors Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi NI Made Rai Sukardi