Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Raad Kertha
NI Made Rai Sukardi
Universitas Mahendradatta
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MEDIASI PENAL DITINGKAT KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIF JUSTICE NI Made Rai Sukardi; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i1.422

Abstract

This research is entitled, "Penal Mediation at Police Level in Realizing Restorative Justice." The problem discussed in this study is the application of mediation by the police in handling criminal acts as an effort to realize restorative justice and factors that impede the application of mediation by the police in realizing restorative efforts. Justice. The writing method used in this study is Normative research. Mediation by the police in handling criminal cases as an effort to realize restorative justice. Criminal case resolution is specifically the crime of the police. The process of mediation is carried out by police investigators in order to resolve legal problems that occur, so that both parties feel they want justice. The inhibiting factor for implementing a restorative justice in the settlement of criminal cases is: The absence of legal rules governing the process of mediation in settlement criminal cases, the discretionary authority possessed by the police in taking steps to settle criminal cases has a digression, law enforcers sometimes hold fast to the formal legalistic principle so that the police, namely investigators, override the sense of justice and benefit in society
Kajian Yuridis Terhadap Ketentuan Wajib Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan I Gede Ketut Suharta Yasa; Ni Made Rai Sukardi
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.109 KB) | DOI: 10.47532/jirk.v3i1.167

Abstract

This research is entitled, "Juridical Study of Mandatory Helmet Provisionsfor Motorcycle Riders Under Ri No. Law. 22 of 2009 Regarding Road Traffic andTransportation. "Problems discussed in this study are the Regulations and Criteria forthe mandatory use of Helmets for motorcyclists according to Law No. 22 of 2009concerning Road Traffic and Transportation and the constraints of mandatory helmetusers for cyclists excluded motorcycles. The writing method used in this study isNormative research. One of the fundamental changes in provisions in Law No. 22 of 2009concerning Traffic is obligatory for every motorcycle rider to wear a helmet with anIndonesian national standard (SNI). From the results of a study conducted by the authorabout the obligation of motorcyclists to be obliged to use helmets as regulated in article106 paragraph 8 of Act No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportationwhich is not effective where it should require all motorcyclists to use helmets . But it isindeed different for the Province of Bali because of the Governor's Decree of the Head ofthe Bali Region Number 217 of 1986 concerning the Requirement of the Use of a Helmetfor Motorbike Drivers and the person sitting behind him or on a bicycle in the BaliProvince I tolerate drivers motorbikes that use traditional Balinese clothing.
PENGATURAN PENANGANAN ILLEGAL FISHING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN Ni Made Rai Sukardi; I Nyoman Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i2.686

Abstract

Penelitian ini berjudul, “Pengaturan Penanganan Illegal Fhising berdasarkan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2004 atas perubahan Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ”.Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah Akibat hukum Ilegal Fhising terhadap Nelayan kecil dan wewenang pemerintah dalam penghentian IZIN SIKPI,SIPI dan SIUP kapal perikanan eks asing berdasarkan PERMEN KP Nomor 10 tahun 2015 atas perubahan PERMEN NOMOR 56/PERMENKP/2014 tentang penghentian sementara ( MORATORIUM ) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.Metode penulisan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Normatif.Faktor-faktor yang penyebab terjadinya Illegal Fishing di diwilayah perairan Indonesia yang sangat berdampak pada sector perusakan sumber daya laut, ekonomi, hasil tangkapan nelaya kecil/tradisional yang semakin berkurang dan kesenjangan dalam hal alat tangkap yang digunakan dengabn alat tangkap tradisonal
Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ni Made Trisna Dewi; Ni Made Rai Sukardi
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.927

Abstract

Tanda tangan digital dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan tersebut benar-benar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditandatangani baik secara sengaja atau tidak sengaja dalam hal sistem pembayaran elektronik. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana keaslian tanda tangan digital menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana kekuatan hukum tanda tangan digital dalam pembuktian sengketa perdata ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Perlu dipahami dengan dengan baik oleh praktisi hukum bahwa suatu tanda-tangan elektronik, bukan suatu gambar tanda-tangan yang di- scan kemudian ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga suatu dokumen memang terkesan (pada layar monitor computer) sudah ditandatangani. Pengertian tanda-tangan elektronik yang sebenarnya (menurut Undang-Undang ITE) bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronik, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya. Kekuatan beban pembuktian yang melekat dalam digital signature ditinjau dari pembuktian hukum acara perdata memiliki kekuatan beban bukti setingkat dengan akta bawah tangan (ABT), oleh karena itu kekuatan beban bukti yang melekat dalam tanda tangan pada surat elektronik hanya kekuatan pembuktian formil dan pembuktian materil.
Co-Authors I Gede Ketut Suharta Yasa I Nyoman Suryana I Wayan Eka Artajaya Ni Made Trisna Dewi