<![CDATA[IMPLEMENTASI FUNGSI MUKIM DALAM PEMBINAAN PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DI KEMUKIMAN SEPAKAT KABUPATEN GAYO LUES The Implementation Of The Function Of Mukim In Fostering The Implementation Of Islamic Shari’ah In Settlements Agreed To Gayo Lues District Juriani, Dr. Zahratul Idami, S.H, M.HumNofriadi, S.IP, M.IPProgram Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAK, Qanun Kabupaten Gayo Lues No 2 Tahun 2012 Pasal 4 huruf c tentang Pemerintahan Mukim yang menyebutkan bahwasanya salah satu fungsi mukim adalah pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam. dalam kenyataanya fungsi tersebut masih belum maksimal dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi pemerintah mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan Mukim Sepakat belum mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Gayo Lues. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, responden dalam penelitian ini Ketua Mukim, dan sekretaris mukim, dan informan dalam penelitian ini adalah Camat Blangjerango, keucik dan tokoh masyarakat di Kemukiman Sepakat dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian implementasi fungsi Mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syariat Islam di Kemukiman Sepakat Kabupaten Gayo Lues belum dilakukan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan pada tahun 2018 sebanyak 18 orang dengan kasus pejudian 8 orang, khamar 6 orang dan khalwat 4 orang di Kemukiman Sepakat. Dan di Kemukiman Sepakat masih ada masyarakat yang membuka warung pada saat pelaksanan shalat Jum’at, masyarakat yang tidak berbusana sesuai dengan aturan Syari’at Islam. Adapun faktor yang menyebabkan Implementasi fungsi Mukim belum maksimal dikarenakan beberapa hambatan, pertama, kurangnya sumber daya Manusia, kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan tugas dan fungsi mukim, ketiga, minimnya pemahaman agama masyarakat sehingga sulit untuk diberikan pembinaan, keempat kurangnya sarana yang mendukung. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran fungsi Pemerintahan Mukim dalam pembinaan pelaksaan Syari’at Islam seharusnya pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengambil sikap dengan melakukan pengawasan rutin terhadap pemerintahan mukim. Sehingga fungsi pemerintah mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam di Kemukiman Sepakat dapat berjalan dengan maksimal.Kata kunci: Implementasi, fungsi mukim, Syari’at Islam ABSTRACT, District Gayo Lues Qanun No. 2 of 2012 Article 4 letter c concerning the Mukim Government which states that one of the functions of the Mukim is the fostering of the implementation of Islamic Sharia. The purpose of this research is to find out and explain the implementation of the Mukim function, and to know and explain what factors cause the Mukim to agree that it has not been able to carry out its functions according to the rules. The method used in this research is to use a descriptive qualitative approach, the respondents in this study are the Mukim Chairperson, and the Mukim secretary, and the informants in this study are Blangjerango Camat, keucik and community leaders in Sepakat Settlement using purposive sampling technique. Data sources used in this paper are primary data sources and secondary data, primary data that is interviews and secondary data through the review of books and documentation. The theories used in this thesis are policy theory and organizational theory. Based on the results of research on the implementation of the Mukim function in fostering the implementation of Islamic Sharia in the Sepakat Settlement of Gayo Lues Regency, it has not been done to the maximum, this is evidenced by the implementation of caning carried out in 2018 with 18 people with gambling cases of 8 people, khamar 6 people and khalwat 4 people in the Sepakat Settlement. And in the settlement agreed there are still people who open stalls at the time of Friday prayer, and people who do not dress according to Islamic Shariah rules. The factors that cause the implementation of the Mukim function have not been maximized due to several obstacles, first, the lack of human resources within the scope of the Mukim Government, second, the lack of socialization to the community on the duties and functions of the Mukim, third, the lack of understanding of the religious community so that it is difficult to be given guidance , fourthly the lack of facilities such as the absence of the Mukim office as an administrative center. Therefore, to support the smooth functioning of the Mukim Government in fostering the implementation of Islamic Shari'ah, the Gayo Lues Regency government must take a stand, namely by carrying out regular supervision of the Mukim government. So that the Mukim government functions in fostering the implementation of Islamic Sharia in the Sepakat Settlement can run optimally.Keywords: Implementation, the function of mukim, syari’at Islam]]>
