Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal METAMORFOSA Journal of Biological Sciences RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik ACITYA Journal of Teaching & Education JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif JL3T (Journal of Linguistics, Literature and Language Teaching) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Proceedings of International Conference on Multidiciplinary Research Journal of Scientech Research and Development Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Governance and Social Policy International Journal of Law and Society Multidisciplinary Indonesian Center Journal
ZAHRATUL IDAMI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIANNYA (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Zahratul Idami
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.1.107

Abstract

The resut of the research shows that there were guardians who did not make the list of the children’s property and also did not record all the changes of property of the children under their guardianship when he started the position. There were also trustees who did not give all property of the children even thoug their already reached the age of 18 and already get married. It was caused by some factors such as their lack of knowledge on his duty and responsibility toward the children under their guardianship, their opinion that the children were not capable enough to manage the money by himself due to their bad attitude. Lack of socialization;more feeling of relationship; unclear of mechanism of guardianship;unavailableof controlling institution which is really consent to the guardianship. The efforts can be done: a continous controlling and deep toward the guardians and the children under their guardianship. Also it is better if the government make a strict regulation related to the guardianship. Keywords : responsibility, guardian, guardianship 
Mekanisme Pemberhentian Keuchik Di Gampong Blang Manggeng Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Siska Tria Danisa; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 43 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan bahwa Keuchik berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa Keuchik dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan selama 6 bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Keuchik dan melanggar larangan Keuchik. Berdasarkan surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Manggeng, pemberhentian Keuchik Gampong Blang Manggeng dikarenakan mosi tidak percaya masyarakat kepada Keuchik Gampong Blang Manggeng hal ini tidak memenuhi ketentuan dalam Qanun tersebut. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menjelaskan mengenai Pemberhentian Keuchik Gampong Blang Manggeng dalam praktek dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberhentian Keuchik Gampong Blang Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberhentian Keuchik Gampong Blang Manggeng dalam prakteknya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan didalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh hal ini dikarenakan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Manggeng dikeluarkan hanya berdasarkan Mosi masyarakat tanpa melalui tahapan pembuktian hukum terlebih dahulu atas hal yang disinyalirkan dilakukan oleh Keuchik yang menjabat saat itu. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikeluarkan SK tersebut adalah Keuchik yang diberhentikan tersebut tidak lagi dapat menjabat sebagai Keuchik Gampong Blang Manggeng sehingga tidak perlu melakukan hak dan kewajibannya lagi sebagai Keuchik. Disarankan kepada Bupati dalam bertindak sebagai pengambil keputusan haruslah mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya bagi Keuchik yang diberhentikan yang tidak sesuai dengan peraturan agar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN Teuku Soekiarandi TR; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Dengan adanya Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka para pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, karena dalam pengujian formil kerugian konstitusional yang di alami oleh pemohon secara individu menjadi tidak esensial, tetapi sebaliknya pada tahap pengujian undang-undang secara materil kerugian yang telah dialami oleh pemohon bersifat faktor esensial. penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, serta menganalisis dasar pertimbangan hukum serta menganalisis putusan hakim terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden satu putaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mahkamah konstitusi mempertimbangkan permohonan terhadap pasal 159 undang undang nomor 42 tahun 2008 dengan pasal 6A ayat 3 UUD 1945 adalah sama karena menurut Mahkamah Konstitusi, walaupun ketentuan adalah sama, tidaklah berarti ketentuan pasal 159 tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, karena Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada normaatau kentuannya bersifat umum. Jelaslah bahwa putusan mahkamah konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan, dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membantah atau mementahkan kembali putusan akhir tersebut, dalam persebaran wilayahnya harus merata, apabila 34 provinsi dalam hal ini, maka setengah wilayah Indonesia telah pasti akan hasil suara pemilu dan sah melalui persebarannya, apabila hanya unggul dipulau Jawa dan sedikit di luar Jawa, dan di setiap provinsi tidak mencapai dua puluh persen maka harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Disarankan, hendaknya Mahkamah Konstitusi harus teliti dalam melihat dampak hukum dengan dikeluarkannya putusan tersebut karena putusan bersifat final dan mengikat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib menindak lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 159 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, untuk kepentingan bangsa dan Negara.Kata Kunci :  Keputusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum President dan wakil presiden, satu putaran Abstract - Of Law Number 42 Year 2008 on the General Election of President and Vice President, in the presence of Article 159, the petitioners feel that their constitutional rights have been violated, since in formal examination the constitutional losses experienced by the individual applicant are not essential, the law materially losses that have been experienced by the applicant is an essential factor. The writing of this case study aims to explain, understand, and analyze the basic legal considerations as well as analyze the judge's decision on the Presidential and Vice Presidential Election one round. This research is included in normative juridical research, library research. because to obtain secondary data derived from secondary, primary and tertiary legal materials. The results of the study show that in the Constitutional Court consider the petition of Article 159 of Law Number 42 of 2008 with Article 6A Paragraph 3 of the 1945 Constitution is the same because according to the Constitutional Court, although the provisions are the same, it does not mean that the provisions of Article 159 can not be tested by The Constitutional Court, because the 1945 Constitution on norms or terms is general. And explain that the decision of the Constitutional Court has a permanent legal force since it was read out in court, and has a binding legal force to implement. then no legal remedy can be made to refute or revoke the final verdict, in the spreading of its territory must be evenly distributed, if 34 provinces in this case, then half the territory of Indonesia would have been the result of electoral and legitimate votes through its distribution if only superior in Java and slightly in non-Java, and in every province does not reach twenty percent then must follow the rules that have been made by the constitutional court. it is advisable, the Constitutional Court should be careful in looking at the impact of the law with the issuance of the verdict because the verdict is final and binding. And the People's Legislative Assembly is obliged to follow up the Constitutional Court's decision related to Article 159 in Law Number 42 Year 2008, for the benefit of the nation and the StateKeywords: Constitutional Court's decision , General Election of President and Vice President, one round
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Akbarul Fajri; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi dan menjelaskan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Pemilukada. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bersifat perspektif (analisis data) dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian yuridis normatif yakni penelitian perpustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Dalam putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015  Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan pasal 7 huruf r dan menafsirkan pasal 7 huruf sehingga dengan keluarnya putusan ini, tak adalagi individu-individu yang terhalang haknya untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah dengan alasan konflik petahana dan mengharuskan pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD jika ingin maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan demikian tak adalagi diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan ketidak adilan terhadap persoalan pencalonan kepala daerah di dalam Pemilukada yang diatur didalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang pemilukada yang kesemua Putusannya telah terakomodir didalam Undang-Undang terbaru Nomor 10 Tahun 2016. Dalam menegakkan keadilan didalam masyarakat perlu bagi Presiden bersama-sama dengan DPR untuk saling bersinergi dan berprilaku berdasarkan hukum, bukan malah memanfaatkan hukum untuk kepentingan tertentu karna pada dasarnya hukum tidaklah berbeda kecuali orang memandangnya dengan cara berbeda dan terciptalah equality before the law, dan prinsip non diskriminatif.Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Persamaan hak, Keadilan. Abstract - Purpose of case study writing is to explain legal considerations of constitutional justices and analysis of the decicions No.33/PUU-XIII/2015 on general election of regional head. Methode used in this research is perspective (data analysis) and include juridical normative research (library research) by collecting primary legal, secondary, and tertiary. In the decicion33/PUU-XIII/2015constitutional court granted the aplicant’s petition by canceling Article 7  r and interpreted Article 7 rso after this decicioni, no more people are hindered his rights to running for regional head election with that reason and requires resignation for the members of house of representatives whnen they running for regional head election. with no doubt discrimination, uncertainty and injustice for this problem as set forth in Act No 8 of 2015 as  for election of regional head which has been accommodated in Act No. 10 of  2016. In upholding justice in society, the President and house of representatives as institusion synergizes and based of law ,not to use the law for the benefit of their group. Cause basicly the rule of law is not diffrent unless people look at it in a diffrent way. So thee quality before the law, and the principle of non discrimination is achieved.Keywords: contstitutional court, equality, justice.
IMPLEMENTASI FUNGSI MUKIM DALAM PEMBINAAN PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DI KEMUKIMAN SEPAKAT KABUPATEN GAYO LUES Juriani Juriani; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.567 KB)

Abstract

IMPLEMENTASI FUNGSI MUKIM DALAM PEMBINAAN PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DI KEMUKIMAN SEPAKAT KABUPATEN GAYO LUES The Implementation Of The Function Of Mukim In Fostering The Implementation Of Islamic Shari’ah In Settlements Agreed To Gayo Lues District Juriani, Dr. Zahratul Idami, S.H, M.HumNofriadi, S.IP, M.IPProgram Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAK, Qanun Kabupaten Gayo Lues No 2 Tahun 2012 Pasal 4 huruf c tentang Pemerintahan Mukim yang menyebutkan bahwasanya salah satu fungsi mukim adalah pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam. dalam kenyataanya fungsi tersebut masih belum maksimal dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi pemerintah mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan Mukim Sepakat belum mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Gayo Lues. Metode  dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, responden dalam penelitian ini Ketua Mukim, dan sekretaris mukim, dan informan dalam penelitian ini adalah Camat Blangjerango, keucik dan tokoh masyarakat di Kemukiman Sepakat dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian implementasi fungsi Mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syariat Islam di Kemukiman Sepakat Kabupaten Gayo Lues belum dilakukan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan pada tahun 2018 sebanyak 18 orang dengan kasus pejudian 8 orang, khamar 6 orang dan khalwat 4 orang di Kemukiman Sepakat. Dan di Kemukiman Sepakat masih ada masyarakat yang membuka warung pada saat pelaksanan shalat Jum’at, masyarakat yang tidak berbusana sesuai dengan aturan Syari’at Islam. Adapun faktor yang menyebabkan Implementasi fungsi Mukim belum maksimal dikarenakan beberapa hambatan, pertama, kurangnya sumber daya Manusia, kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan tugas dan fungsi mukim, ketiga, minimnya pemahaman agama masyarakat sehingga sulit untuk diberikan pembinaan, keempat kurangnya sarana yang mendukung. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran fungsi Pemerintahan Mukim dalam pembinaan pelaksaan Syari’at Islam seharusnya pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengambil sikap dengan melakukan pengawasan rutin terhadap pemerintahan mukim. Sehingga fungsi pemerintah mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam di Kemukiman Sepakat dapat berjalan dengan maksimal.Kata kunci: Implementasi, fungsi mukim, Syari’at Islam ABSTRACT, District Gayo Lues Qanun No. 2 of 2012 Article 4 letter c concerning the Mukim Government which states that one of the functions of the Mukim is the fostering of the implementation of Islamic Sharia. The purpose of this research is to find out and explain the implementation of the Mukim function, and to know and explain what factors cause the Mukim to agree that it has not been able to carry out its functions according to the rules. The method used in this research is to use a descriptive qualitative approach, the respondents in this study are the Mukim Chairperson, and the Mukim secretary, and the informants in this study are Blangjerango Camat, keucik and community leaders in Sepakat Settlement using purposive sampling technique. Data sources used in this paper are primary data sources and secondary data, primary data that is interviews and secondary data through the review of books and documentation. The theories used in this thesis are policy theory and organizational theory. Based on the results of research on the implementation of the Mukim function in fostering the implementation of Islamic Sharia in the Sepakat Settlement of Gayo Lues Regency, it has not been done to the maximum, this is evidenced by the implementation of caning carried out in 2018 with 18 people with gambling cases of 8 people, khamar 6 people and khalwat 4 people in the Sepakat Settlement. And in the settlement agreed there are still people who open stalls at the time of Friday prayer, and people who do not dress according to Islamic Shariah rules. The factors that cause the implementation of the Mukim function have not been maximized due to several obstacles, first, the lack of human resources within the scope of the Mukim Government, second, the lack of socialization to the community on the duties and functions of the Mukim, third, the lack of understanding of the religious community so that it is difficult to be given guidance , fourthly the lack of facilities such as the absence of the Mukim office as an administrative center. Therefore, to support the smooth functioning of the Mukim Government in fostering the implementation of Islamic Shari'ah, the Gayo Lues Regency government must take a stand, namely by carrying out regular supervision of the Mukim government. So that the Mukim government functions in fostering the implementation of Islamic Sharia in the Sepakat Settlement can run optimally.Keywords: Implementation, the  function of mukim, syari’at  Islam
An Analysis of Students’ Difficulties in Translating Idiomatic Expressions: What and Why? Zahratul Idami; Shafrida Wati; Riqqah Balqis
Acitya: Journal of Teaching and Education Vol 4 No 1 (2022): Acitya: Journal of Teaching and Education
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.479 KB) | DOI: 10.30650/ajte.v4i1.3208

Abstract

This study analyzed students’ difficulties in translating idiomatic expression sentences at the sixth semester of English department of IAIN Langsa. It further discussed factors that trigger the problems. The research applied qualitative content analysis approach and the subject was 10 students of the sixth-semester of English education department, IAIN Langsa. Data collecting techniques were tests and interviews. The findings showed that the learners experienced several difficulties in translating idiomatic expressions included lexical knowledge, cultural differences, and stylistic barrier. These were due to the difficulty in finding the closest equivalent source language and the difficulty in finding meaning that matches the meaning of the idiomatic expressions. The factors that generated those difficulties included students' lack of knowledge of idiomatic expressions, cultural differences between English and Indonesian, students rarely used them in speaking or writing in everyday life, and the difficulty in interpreting idiomatic expressions. However, this study contributed to encourage both lecturers and students to emphasize vocabulary enhancement and language expressions, especially idioms, and to practice them in writing and speaking both in and outside of the classroom.
Online Teaching and Teachers’ Mental Burdens during the COVID-19 Pandemic Veni Nella Syahputri; Zahratul Idami; Nyak Mutia Ismail
International Conference on Multidisciplinary Research Vol 3, No 1 (2020): ICMR
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/pic-mr.v3i1.2688

Abstract

Description of Posyandu Implementation During the Covid-19 Pandemic in Tegal Rejo Village, Medan Perjuangan District Zahratul Idami; Annisa Rahmah Nasution; Dhieva Zahwa Gunawan; Fitri Anisah Nasution; Nuranisa Karina Berutu
Jurma : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : LPPM UIKA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurma.v6i2.1015

Abstract

The high number of Covid-19 cases in Medan city also had an impact on the delay in Integrated Healthcare Center (IHC) activities, routined monthly activities, that are managed and organized from, by, for, and with the community in the implementation of health development. The purpose of this study was to describe the implementation of IHC during the pandemic in Tegal Rejo Village of Medan Perjuangan Subdistrict in 2021. This study used a qualitative approach with descriptive analysis methods. Key informants in this study were 3 Cadres of IHC and triangulation informants used for validity were 2 Village Midwives in the local sub-district. The result of this research is that Cadres of IHC already know what their duties are and have done socialization, but only to mothers and the elderly who come to the integrated healthcare center. The conclusion is that there is no change in the IHC schedule during the Covid-19 pandemic, socialization is given to mothers and the elderly who come to the IHC, but it has not been given to the general public. Facilities and implementation of IHC during the pandemic are by health protocols such as washing hands, and using masks and hand sanitizers for integrated healthcare center employees.
Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi Aceh Syifa Maisarah; Zahratul Idami; Saddam Rassanjani
Journal of Governance and Social Policy Vol 2, No 2 (2021): DECEMBER 2021
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v2i2.23300

Abstract

Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan setiap badan publik untuk dapat memiliki keterbukaan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan kehadiran aturan hukum tersebut telah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pola pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teori pengawasan dari Sondang P. Siagian digunakan untuk menganalisis permasalahan. Dari hasil analisis, penulis menilai bahwa pelaksanaan pengawasan KIA terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di SKPA telah berjalan dengan efektif. Tinggal mengupayakan bagaimana KIA dapat meningkatan kinerja keterbukaan informasi publik oleh sebagian SKPA yang masih rendah.Mandate of Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information has required every public agency to be able to have openness in providing information to the public. The presence of these laws has guaranteed the right of the community to obtain and access the information they need. This study aims to identify and explain the pattern of supervision carried out by the Aceh Information Commission (KIA) in realizing public information disclosure within the Aceh Working Unit (SKPA). This research is a qualitative type with a descriptive approach, the informants in this study were determined through purposive sampling technique. Supervision theory from Sondang P. Siagian is used to analyze the problem. From the results of the analysis, the authors consider that the implementation of MCH supervision on the implementation of public information disclosure in SKPA has been running effectively. It remains only to find out how MCH can improve the performance of public information disclosure by some SKPAs, which are still low.
Abudance and Dominance Gastropods in Pantai Bunga Beach Batu Bara Regency North Sumatra Nia Yunita; Melfa Aisyah Hutasuhut; Zahratul Idami
Metamorfosa: Journal of Biological Sciences Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Prodi Magister Ilmu Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/metamorfosa.2023.v10.i02.p16

Abstract

Gastropoda ialah salah satu dari beberapa organisme perairan yang berguna untuk keberlangsungan ekosistem yakni sebagai hubungan timbal balik dengan kondisi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, dominansi dan keanekaragaman gastropoda di Pantai Bunga, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2022 dengan metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling pada tiga lokasi, tiap-tiap lokasi pengamatan dengan 30 plot berukuran 5×5 m2. Hasil dari penelitian ini ditemukan 21 spesies gastropoda yang termasuk kedalam 12 famili, dimana spesies yang paling banyak ditemukan yaitu Cerithidea alata sebanyak 302 individu. Individu paling sedikit ditemukan yaitu Tonna dolium yaitu sebanyak 4 individu. Didapatkan nilai kelimpahan berkisar antara 9,56-14,0 individu/m2, indeks dominansi berkisar 0,10-0,37 dengan kategori rata-rata spesies gastropoda tidak dominan yang diperkuat dengan nilai indeks dominansi pada masing-masing stasiun mendekati nol, indeks keanekaragaman berkisar 1,27-2,33 yang tergolong ke dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil pengukuran penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan Pantai Bunga masih tergolong seimbang serta cocok buat kehidupan gastropoda.
Co-Authors Abdul Muttaqin Rusydi Akbarul Fajri Annisa Rahmah Nasution Ayu Dwi Putri Cut Intan Meutia Deddy Yusuf Dedy Suhery Dhieva Zahwa Gunawan Fitri Anisah Nasution Ilyas Yunus Juriani Juriani Lulu Syabrina Melfa Aisyah Hutasuhut Mohd Hamid Raza Nia Yunita Nona Pebriana Rangkuti Nuranisa Karina Berutu Nyak Mutia Ismail Pratiwi, Diah Ayu Pratiwi Rahmadina Rian Apriesta Ramsadefa Riqqah Balqis Saddam Rassanjani Shafrida Wati Siska Tria Danisa Syifa Maisarah Teuku Saiful Teuku Soekiarandi TR Veni Nella Syahputri, Veni Nella