I Wayan Sedia
Universitas Mahendradatta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program 2019 Untuk Pelayanan Publik Di Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar (Kajian Komunikasi Politik) I Wayan Sedia
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v4i1.238

Abstract

Di tengah keterbatasan anggaran, Kepala Desa Taro pada tahun 2019 telah banyak menorehkan keberhasilan dalam pengabdiannya kepada masyarakat di Desa Taro. Seperti, melalui program infrastruktur jalan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, program administrasi kependudukan secara online, program pembangunan desa wisata yang memperoleh juara harapan nasional, penghargaan Kalpataru dan Program Kelompok Wanita Tani (KWT) meraih juara pertama di provinsi tersebut. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi atau observasi oleh peneliti, wawancara peneliti dengan responden, dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan tulisan-tulisan, foto-foto lokasi penelitian dan studi pustaka khususnya yang ada pada literatur di Lembaga Negeri Hindu Dharma Negeri Denpasar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menekankan pada makna fenomena yang muncul dengan analisis isi. Analisis ini menekankan pentingnya pesan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi, untuk memahami komunikasi politik yang dilakukan oleh Kepala Desa Taro. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kepala Desa Taro dalam kepemimpinannya menggunakan strategi komunikasi politik melalui implementasi visi dan misi pemerintah desa Taro dengan program kerja. Kolaborasi yang telah dilakukan dengan instansi pemerintah, adat istiadat, kelompok masyarakat, dan media massa serta penggunaan simbol. Fungsi komunikasi politik dilakukan dengan menyediakan informasi yang membentuk jaringan dan memberikan solusi. Implikasi dari komunikasi politik kepala desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa talas.
ANALISIS TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA SUATU PERUSAHAAN SAAT PANDEMI COVID-19 I Wayan Sedia
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 5, No 1 (2022): Cakrawarti Vol. 5 No. 1
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v5i1.387

Abstract

Pandemi covid-19 telah merubah prilaku dan pola hidup masyarakat  dan mempengaruhi produktifitas dan keberlangsungan berbagai sektor . Hal ini juga terjadi pada sektor usaha dan ketenagakerjaan, yang menyebabkan banyak pengusaha tidak mampu lagi mengoperasikan perusahaannya bahkan banyak diantaranya sudah tutup. Konskwensi dari kondisi demikian menyebabkan banyak perusahaan melakukan PHK pengangguran dan dampak sosial lainnya tidak dapat dihindari seperti, kriminalitas, gangguan kejiwaan dan lainnya.  Mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003, faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan PHK adalah sebagai berikut: a). Pelanggaran terhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, b). Pelanggaran atau kesalahan berat, c). Pekerja diponis bersalah atas kasus hukum yang menimpanya, d). Karena perubahan status dan kepemilikan perusahaan, e). Karena perusahaan tutup, f). Karena perusahaan pailit, g). Pekerja mangkir. Akibat pemutusan hubungan kerja, menimbulkan kewajiban bagi perusahaan  kepada karyawan sesuai pasal 156 ayat (1) undang-undang No. 13 tahun 2003 yaitu, a). Memberikan uang pesangon, b). Memberikan uang penghargaan masa kerja, c). Memberikan uang pergantian hak, d). Memberikan uang pisah. Peran dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut sangat penting, sehingga hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan dapat berlangsung harmonis dalam bingkai hubungan kerja yang pancasilais. Namun dominasi pengusaha dan minimnya pengawasan pemerintah berpotensi melanggar terhadap pelaksanaan undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagi berikut: 1. Faktor-faktor apakah yang dapat  menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)? 2). Bagaimana akibat huhum jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)? . Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan  akibat huhum jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan penyajian data bersifat naratif  atas data yang telah tersusun