<![CDATA[Village Goverment Performance In Managing Village Fund Allocation in 2017 (Case Study of the Village Like Makmur Subdistrict Singkil District Of Aceh Singkil)Jamaluddin[1]Ubaidullah[2](jamaluddinmanikmargana@gmail.com, maklaha@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKDesa adalah desa adat atau disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdsarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan. dasar hukum pengelolaan dana desa yang di atur dalam UU no 6 tahun 2014, PP no 22 tahun 2015, permendagri no 113 tahun 2014.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah desa suka makmur dalam pengelolaan alokasi dana desa dan mengetahu kendala-kendala yang di hadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif, pengumpulan data di peroleh dengan dua cara yaitu data primer dan sekunder. data primer adalah data yang di peroleh dari lapangan melaluli wawancara langsung dengan informan sedangkan data sikunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitina ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa suka makmur dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 kurang baik dan tepat guna yang dimana pemerintahan desa sukamakmur tidak melibatkan semua lapisan masyarakat dalam membahas dan melaksana kan program-program pembanguan, pembinaan dan pemberdayaan yang dimana tidak tercapainnya meningkatkan kesajahteraan, menjadi desa yang mandiri dan lepas dari keterbelakangan kemiskinan. Serta pemerintahan desa suka makmur tidak dapat menciptakan hal-hal yang baru yag bisa menigkatkan perekonomian masyarakat dan infrastruktur yang bisa dipergunakan masyarakat dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.Simpulan penilitian ini adalah kinerja pemerintah kampung suka makmur belum maksimal dalam mengelola alokasi dana desa tahun 2017 dan kurangnya fungsi pengawasan yang di lakukan BPG dalam menjalankan progran-program pembanguna, pemberdayaan dan pembina, kurangnnya keterlibatan dan kontro dari masyarakat delam mengawasi realisasi dana desa. Kata Kunci : Kinerja, Pemerintahan, Dana Desa ABSTRACTVillages are customary villages or referred to by other names as legal community units that have territorial limits that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, origin rights, traditional rights that are recognized and respected in the government system. legal basis for managing village funds set in Law No. 6 of 2014, Government Regulation No. 22 of 2015, Permendagri No. 113 of 2014.The purpose of this study is to see how the performance of village governments is prosperous in managing village fund allocations and recognizing the obstacles faced in managing village fund allocations in 2017.This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data collection is obtained in two ways, namely primary and secondary data. Primary data is data obtained from the field through direct interviews with informants while secondary data is obtained from library research by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this research.The results of this study indicate that the performance of the village government likes to prosper in the management of 2017 village fund allocation is not good and effective, where the sukamakmur village government does not involve all levels of society in discussing and implementing development, guidance and empowerment programs which do not increase face-to-face, a village that is independent and separated from poverty retardation. As well as prosperous village governments cannot create new things which can improve the economy of the community and infrastructure that can be used by the community well according to the needs of the local community.The conclusion of this research is that the performance of the prosperous village government has not been maximized in managing village fund allocations in 2017 and the lack of supervisory functions carried out by BPG in implementing development programs, empowerment and guidance, lack of involvement and community control and overseeing the realization of village funds. Keywords: performance, goverment, Village funds [1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing]]>
