Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ubaidullah Ubaidullah
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS Anggi Afrilla; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.512 KB)

Abstract

GOVERNMENT POLICY OF BANDA ACEH IN HIV AND AIDS PREVENTIONAnggi Afrilla[1]Ubaidullah[2](tokekaf18@gmail.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKPemerintah Kota Banda Aceh menciptakan misi pada urutan keempat ‘Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat’. Dengan ini hasil suatu proses arah sektor kesehatan di Kota Banda Aceh menurut visi secara umum adalah “Mewujudkan Kota Banda Aceh gemilang dalam Bingkai Syariah”. Misi urutan kesatu dinas kesehatan Kota Banda Aceh sebagai penanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, mausiawi, adil merata, bermartabat dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan nilai-nilai islam. Saat ini Banda Aceh berada diperingkat teratas banyaknya kasus pengidap HIV AIDS di Aceh, Ironisnya jumlah kasus terus meningkat setiap tahunnya. Dinas Kesehatan Aceh mencatat sepanjang tahun 2017 ditemukan 133 kasus, diantaranya HIV 55 dan AIDS 78 di Banda Aceh ditemukan 23 kasus selanjutnya menyusul Aceh Utara dengan 18 kasus, Aceh Taming 18, Bireun 10 kasus, Pidie 6 kasus, Subulussalam 4 kasus, Aceh selatann 4 kasus, Langsa 5 kasus, Aceh Besar 3 kasus, Aceh tenggara 4 kasus dan Aceh Timur 6 kasus. Dalam kurun waktu dari 2004 – 2017 sudah sebanyak 1.300 kasus HIV AIDS yang menyerang warga Aceh. Sementara baru 630 orang baru dideteksi dan terbanyak masih tetap kota Banda Aceh sebanyak 77 Kasus. Artinya, masih ada separuh yang belum ditemukan dan tidak pernah datang atau konseling kepada Dinas Kesehatan setempat untuk menjalani pengobatan. Dilihat dari rentan usia yang terbanyak terjangkit virus itu berada di usia produktif antara 20 – 45 Tahun. Dalam Qanun Aceh No 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Ketertarikan penulis melakukan penelitian kebijakan pemerintah menanggulangi HIV AIDS karena untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus HIV AIDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini hanya mengandalkan Qanun No 11. Namun upaya yang dilakukan pemerintah Aceh berjalan dengan sangat baik. Adapun Upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai menanggulangi HIV AIDS yaitu dengan melakukan sosialisasi seperti Meningkatkan Kewaspadaan Universal di sarana pelayanan kesehatan, program penanggulangan VCT, sosialisasi pencegahan HIV AIDS di sekolah, dan pelayanan komunikasi publik. Kata Kunci : kebijakan pemerintah dan menanggulangi ABSTRACTThe government of Banda Aceh created a fourth “improving public health quality” mission. With this results a process of health sector in Banda Aceh according to the general vision is "to realize the city of Banda Aceh resounding in the Sharia frame". The mission of the health service in Banda Aceh is responsible for realizing the health services that are plenary, quality, Humane, equitable, dignified and environmentally sound by implementing Islamic values. Currently Banda Aceh is ranked in the top many cases of HIV-AIDS in Aceh, ironically the number of cases continues to increase annually. Aceh Health office records throughout the year 2017 found 133 cases, including HIV 55 and AIDS 78 in Banda Aceh found 23 subsequent cases following North Aceh with 18 cases, Aceh Taming 18, Bireun 10 cases, Pidie 6 cases, Subulussalam 4 cases, Aceh Selatann 4 cases, Langsa 5 cases, Aceh Besar 3 cases, Aceh Southeast 4 cases and East Aceh 6 cases. In the period from 2004 – 2017 already as many as 1,300 HIV AIDS cases that attacked Acehnese. While only 630 new people were detected and the most remained the city of Banda Aceh as much as 77 cases. That is, there are still half of the undiscovered and never come or counseling to the local health department to undergo treatment. Judging from the vulnerable age most infected the virus was in the productive age between 20 – 45 years. In the Qanun Aceh No. 11 year 2013 on social welfare. The author's interest in conducting government policy research tackles HIV AIDS because it is to know what policy the government is doing to handle HIV AIDS cases. The results showed that the current government policy relies only on Qanun No 11. But the efforts made by the Aceh government went very well. The Government's efforts on tackling HIV AIDS is by conducting socialization such as increasing Universal vigilance in health care facilities, VCT countermeasures programmes, socialization of HIV AIDS prevention in schools , and public communication services. Keywords: Government Policy And Tackling[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing
PENGARUH ELEKTABILITAS TGK.ABUYA SYARKAWI ABD SHAMAD DALAM PILKADA 2017 DI KABUPATEN BENER MERIAH MUNAWARAH MUNAWARAH; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Pilkada 2017 di Kabupaten Bener Meriah, tujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ikut serta bersaing dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Bener Meriah. Empat pasang calon yang di usung oleh partai politik dan tiga pasang calon lainnya melalui jalur independen. Dari seluruh  kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah pasangan Ahmadi dan Tgk. Syarkawi memperoleh suara terbanyak, hal ini merupakan pencapaian yang sangat signifikan dimana seluruh wilayah Bener Meriah dikuasai oleh pasangan ini.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat elektabilitas Tgk. Abuya Syarkawi Abd Shamad dalam Pilkada 2017, untuk mengetahui pengaruh elektabilitas Tgk. Abuya Syarkawi Abd Shamad dalam Pemenangan Pasangan Ahmadi dalam Pilkada 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Elektabilitas Tgk. Abuya Syarkawi Abd Shamad dalam Pilkada 2017 sangat tinggi. Unsur keagamaan yang dimiliki oleh Tgk. Syarkawi menjadi unsur yang menarik minat masyarakat. Umat ataupun masyarakat akan terus mendengarkan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Tgk. Syarkawi selaku ulama. Ketika problematika sosial muncul dalam kehidupan interaksi sosial, maka ulama adalah figur yang sangat diharapkan dapat memberikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi setiap masalah tersebut. Elektabilitas Tgk. Abuya Syarkawi Abd Shamad berpengaruh dalam Kemenangan Pasangan Ahmadi  pada Pilkada 2017. Masyarakat memilih pasangan ini dikarenakan kharismatik yang dimiliki oleh Tgk. Syarkawi dianggap sebagai kelompok agamis yang mengerti isu keagamaan secara mendalam dan spesifik serta sebagai penjaga moral dan akhlak. Beliau juga dianggap sebagai tokoh negarawan yang memiliki kemampuan adminstrasi untuk memimpin daerah mendaampingi Ahmadi. 
ANALYSIS OF THE POLITICAL STRATEGY OF MAWARDI ALI AND TGK. HUSAINI A WAHAB AT THE GRAND ELECTION OF ACEH YEAR 2017 Said Yasin; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3299.167 KB)

Abstract

ABSTRAKPada Pemilukada Aceh besar dimenangkan oleh Pasangan Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab dengan meraih 110.116 suara atau 57,08 % dari total surat suara 192.930. Sedangkan pasangan nomor urut dua hanya meraih 82.814 suara atau 42,92 %. Kemenangan Mawardi Ali dan Tgk.Husaini A Wahab menggeser kekuatan partai politik lokal di Kabupaten Aceh Besar. Partai Aceh sebagai partai lokal sebelumnya telah berhasil menguasai Aceh Besar dengan mengalahkan PAN pada Pilkada 2012. Pasangan yang diusung Partai Aceh (PA)pada saat tersebut, Mukhlis Basyah/Syamsulrizal, menang dengan perolehan 53.789 suara atau 30,16 persen dari suara sah. Perolehan suara tersebut mengalahkan pasangan Mawardi Ali dan Marwan Abdullah yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Daulat Aceh (PDA) yang meraih 41.266 suara (23,17%).Hal itu menunjukkan bahwa ternyata partai politik lokal yakni Partai Aceh tidak mampu mempertahankan eksistensinya di Aceh Besar.Partai Aceh hanya berhasil menuguasai di level eksekutif Aceh Besar selama satu periode saja. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Strategi politik pasangan Mawardi Ali dan Tgk.Husaini A Wahab pada Pilkada Aceh Besar 2017dan untuk mengetahui Stretegi Komunikasi Politik pasangan Mawardi Ali dan Tgk.Husaini A Wahab pada Pilkada Aceh Besar 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi politik yang pasangan Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab lakukan adalah dengan membuat visi-misi terbaik. Visi misi yang disusun dengan melihat berbagai kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dilain hal strategi kemenangan yang pasangan Mawardi Ali dan Tgk Husaini lakukan adalah membentuk Tim Pemenangan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, serta dari sisi masyarakat, marketing politik yang ditawarkan Mawardi Ali itu berhasil dengan image dan lebelisasi yang tidak merugikan pasangan lawannya. Seperti isu politik dengan “asal bukan merah asal bukan merah” . Karena strategi tersebut tidak dapat mengecohkan masyarakat dan stretegi Komunikasi Politik pasangan Mawardi Ali dan Tgk.Husaini A Wahab pada Pilkada Aceh Besar 2017 adalah dengan membuat Narasi-narasi politik juga diperkuat dengan kuatnya Tim Pemenangan yang mempunyai pengelolaan anggaran partai yang bagus, serta Tim Pemenangan yang solid. Seperti yang disampaikan oleh Aryos Nivada selaku pengamat perpolitikan Aceh, beliau mengatakan bahwa Mawardi Ali memiliki Tim Pemenangan yang sangat bagus. Tim tersebut mampu menggiring pasangan Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab sebagai calon pertarungan Pemilukada yang layak didukung dan diusung oleh berbagai partai politik lokal dan nasional. Komunikasi politik yang dilakukan pasangan Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab juga dapat menarik perhatian hampir sebelas partai politik lokal maupun nasional, yang pada akhirnya mengusung Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab untuk naik sebagai calon Bupati. Kata Kunci : Mawardi Ali, Tgk.Husaini A Wahab, PilkadaABSTRACTIn the great ACEH elections, it was won by Mawardi Ali and Tgk Husaini A Wahab by reaching 110,116 votes or 57.08% of the total number of 192,930 votes. While the couple's two-sequence number only grabs 82,814 votes or 42.92%. The victories of Mawardi Ali and Tgk. Husaini A Wahab shifted the power of local political parties in Aceh Besar district. The ACEH party as a local party had successfully conquered Aceh Besar by defeating PAN in the 2012 elections. The couple who were promoted by the ACEH Party (PA) at the time, Mukhlis Basyah/Syamsulrizal, won with the acquisition of 53,789 votes or 30.16 percent of the valid vote. The vote defeated the couple Mawardi Ali and Marwan Abdullah with the National Mandate Party (PAN) and the Aceh Sovereign Party (PDA) which received 41,266 votes (23.17%). This shows that the local political party, the Aceh party, was unable to maintain its existence in ACEH Besar. The Acehnese party only succeeded in the executive level of ACEH Besar for one period. The purpose of this research is to know the political strategy of Mawardi Ali and Tgk. Husaini A Wahab in the election of Aceh Besar 2017 and to know the political communication Stretegi of the couple Mawardi Ali and Tgk. Husaini A Wahab at the election of Aceh Besar 2017. The methods used in this study are qualitative methods. The results of this study show that the political strategy that the couple Mawardi Ali and Tgk Husaini A Wahab did was to make the best visi -misi. The vision of the mission is structured by seeing the various needs of the community itself. On the other hand, the winning strategy that Mawardi Ali and Tgk Husaini did was to form a winning team in every sub-district in Aceh Besar District, as well as from the community, the political marketing offered by Mawardi Ali was successful with Image and lebelization that does not harm the opponent's spouse. Such a political issue with the "Origin is not red instead of red". Because the strategy is not able to sociize the community and the political communication of the couple Mawardi Ali and Tgk. Husaini A Wahab at the election of Aceh Besar 2017 is to make the political narratives also strengthened by the strong victory team that Has good party budget management, as well as a solid winning team. As presented by Aryos Nivada as an observer of ACEH politics, he said that Mawardi Ali has a very good winning team. The team was able to lead the couple Mawardi Ali and Tgk Husaini A Wahab as the candidate for the fight worthy of the election to be supported and carried out by various local and national political parties. Political communication conducted by Mawardi Ali and Tgk Husaini A Wahab also attracted the attention of almost eleven local and national political parties, which eventually carried Mawardi Ali and Tgk Husaini A Wahab to ascend as candidate Regent. Keywords: Mawardi Ali, Tgk. Husaini A Wahab, election
SOSIALISASI POLITIK PARTAI NANGGROE ACEH KOTA BANDA ACEH UNTUK MENEKAN ANGKA GOLPUT 2019 Razimi Razimi; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.142 KB)

Abstract

POLITICAL SOCIALIZATION OF ACEH NANGGROE IN BANDA ACEH TO SUPPRESS THE NUMBER OF GOLPUT PILEG 2019Razimi[1]Ubaidullah[2](razimiismail@gmail.com, maklaha@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKPartai Nanggroe Aceh (PNA) merupakan partai politik lokal yang berdiri pada 04 Desember 2011, yang di promotori oleh petinggi-petinggi GAM.Untuk itu pembenahan Partai Nanggroe Aceh (PNA) sebagai entitas politik kader demokrasi dan modern adalah merumuskan jati dirinya sebagai saluran politik rakyat yang menginginkan negara hadir dengan mengedepankan kesejahteraan bukan dengan mengedepankan instrumen ketakutan.Arti politik yang sesungguhnya kurang di pahami oleh masyarakat luas terlebih lagi mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), hal ini terbukti dengan banyaknya angka Golongan Putih (Golput) di Provinsi Aceh yang berjumlah 699.830 orang atau 22,42 persen warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya atau golput pada Pemilu Legislatif 09 April 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui peran Partai Nanggroe Aceh selaku partai politik lokal dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat Kota Banda Aceh sebelum datangnya masa pemilu.Untuk mengetahui faktor pendukung maupun faktor penghambat Partai Nanggroe Aceh dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu sosialisasi politik dan pendidikan politik. . Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-dept interview) dan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa Partai Nanggroe Aceh (PNA) memberikan sebuah kontribusi dalam mencerdaskan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik. Hal tersebut baik dilakukan pada intern partai atau pun pada saat kampanye politik.  Pendorong dan penghambat yang ditemui pada saat penelitian adalah dengan susahnya mengajak masyarakat dalam menetapkan pilihan pada satu kandidat. Akan tetapi tidak ditemui berbagai kendala yang berarti, dikarenakan masyarakat telah cerdas dalam menetapkan pilihan-pilihan politiknya. Kata Kunci : Sosialisasi, Pendidikan, PNA  ABSTRACTThe Nanggroe ACEH Party (PNA) was a local political party that was founded on 04 December 2011, which was promoted by the high-level GAM. Therefore, the improvement of the Nanggroe ACEH Party (PNA) as a political entity of the cadre of democracy and modern is to formulate its identity as a political channel of the people who want the country present by promoting welfare not by advancing Instruments of fear. The real political meaning is less understood by the wider community in the elections, this is evident with the number of white (Golput) numbers in Aceh province which amounted to 699,830 people or 22.42 percent of the citizens who Registered in the fixed selector list (DPT) does not exercise its voting rights or abstainers in legislative elections 09 April 2014. This research aims to determine the role of ACEH Nanggroe party as a local political party in providing political education to the people of Banda ACEH before the election period. To know the supporting factors and the inhibitory factor of the Nanggroe ACEH party in providing political education for the people of Banda Aceh. The study used two theories of political socialization and political education. . In this study used qualitative methods that are descriptive as a research approach. And the data collection techniques used are in-dept interview and Literature Review. The result of this research is that Nanggroe ACEH (PNA) party provides a contribution to educate society through socialization and political education. It is either done in the internal party or during a political campaign.  The boosters and barriers encountered at the time of research were by the effort to encourage people to set options on one candidate. However, there were no significant obstacles, as the people were intelligent in setting his political choices. Keywords: socialization, education, PNA[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing
Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Mengurangi Kemiskinan Muhammad Aidhil Sahlan; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.975 KB)

Abstract

Kemiskinan di daerah perdesaan lebih cenderung tergolong kemiskinan sementara (transient poverty), dalam upaya mengatasi kemiskinan, telah dilakukan berbagai program oleh pemerintah yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri. Program ini merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjuan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di kecamatan Indrapuri Gampong Lambunot dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Gampong Lambunot. Teori utama yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori kemiskinan dan pemberdayaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. Jumlah dana yang disalurkan masing-masing kelompok adalah dana yang diajukan oleh kepada PNPM-MP. Setelah pengajuan dana oleh kelompok kepada pihak PNPM-MP akan melakukan verifikasi ke kelompok selanjutnya apabila kelompok lulus verifikasi maka kelompok akan mendapatkan dana pinjaman yang telah mereka ajukan dan akan dikembalikan dengan cicilan. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan PNPM-MP di Gampong Lambunot adalah kinerja fasilitator rendah, peran fasilitator tidak Nampak dan fasilitator tidak mampu memberikan rangsangan, arahan, atau kritikan terhadap program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan serta terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, fasilitator harus meningkatkan kinerjanya dalam memberi pendampingan kepada masyarakat agar tujuan SPP untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan bisa tercapai, masyarakat harus berpartisipasi dalam program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dengan mengikuti program SPP yang ada di gampong-gampong serta beritikat baik dengan mengembalikan pinjaman, selain itu pemerintah perlu mengevaluasi kinerja fasilitator dan pengembangan masyarakat agar tujuan SPP PNPM dapat tercapai. the influence of the implementation of the national community empowerment program (PNPM) self-sufficient rural in reducing poverty Poverty in rural areas are more likely to belong to poverty while (transient poverty), in an effort to overcome poverty, has undertaken various programs by the Government, namely the national community empowerment Program (PNPM) Independent independent. This program is a great program to accelerate poverty reduction in integrated and berkelanjuan. This thesis aims to find out the program save the Borrowed girl (SPP) in the Indrapuri subdistrict Gampong Lambunot and to find out what factors that impede implementation of the PNPM Mandiri in Rural Gampong Lambunot. The main theory used in this thesis the theory of poverty and empowerment. Method used is descriptive qualitative methods with techniques of data collection through interviews and documentation. The results showed that the activities of the SPP channelled through groups that already have Ordinances and procedures in the management of the savings and loan management. The amount of funds disbursed each group is funds raised by to the PNPM-MP. After the submission of the funds by the group to the PNPM-MP will do next to group verification when verification pass group then the group will get the loan funds they have submitted and will be refunded by installments. Factors restricting implementation of PNPM-MP in Gampong Lambunot is low, the facilitator role performance facilitator does not appear and the facilitators are not capable of providing stimulus, referrals, or criticism of the program that is associated with a reduction poverty as well as the occurrence of bad credit. Therefore, the facilitator should improve its performance in accompaniment to the community in order to give the purpose of SPP for development and community empowerment and poverty reduction can be achieved, the public should participate in government programs to poverty reduction by following the existing SPP program in gampong-gampong and beritikat either by returning the loan, other than that the Government needs to evaluate the performance facilitators and community development so that the goal of SPP PNPM can be achieved
(Studi Kasus Desa Suka Makmur kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil) Jamaluddin Jamaluddin; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.083 KB)

Abstract

Village Goverment Performance In Managing Village Fund Allocation in 2017 (Case Study of the Village Like Makmur Subdistrict Singkil District Of Aceh Singkil)Jamaluddin[1]Ubaidullah[2](jamaluddinmanikmargana@gmail.com, maklaha@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKDesa adalah desa adat atau disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdsarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan. dasar hukum pengelolaan dana desa yang di atur dalam  UU no 6 tahun 2014, PP no 22 tahun 2015, permendagri no 113 tahun 2014.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah desa suka makmur dalam pengelolaan alokasi dana desa dan mengetahu  kendala-kendala yang di hadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif, pengumpulan data di peroleh dengan dua cara yaitu data primer dan sekunder. data primer adalah data yang di peroleh dari lapangan melaluli wawancara langsung dengan informan sedangkan data sikunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitina ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa suka makmur dalam pengelolaan alokasi dana desa  tahun 2017 kurang baik dan tepat guna  yang dimana pemerintahan desa sukamakmur  tidak melibatkan semua lapisan masyarakat dalam  membahas dan melaksana kan program-program pembanguan, pembinaan  dan pemberdayaan yang dimana tidak tercapainnya meningkatkan kesajahteraan, menjadi desa yang mandiri dan lepas dari keterbelakangan kemiskinan. Serta  pemerintahan desa suka makmur tidak dapat menciptakan hal-hal yang baru yag bisa menigkatkan perekonomian masyarakat   dan infrastruktur  yang bisa dipergunakan masyarakat dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.Simpulan penilitian ini adalah kinerja pemerintah kampung suka makmur belum maksimal dalam mengelola alokasi dana desa tahun 2017 dan kurangnya fungsi pengawasan yang di lakukan BPG dalam menjalankan progran-program pembanguna, pemberdayaan dan pembina, kurangnnya keterlibatan dan kontro dari masyarakat delam mengawasi realisasi dana desa. Kata Kunci : Kinerja, Pemerintahan, Dana Desa ABSTRACTVillages are customary villages or referred to by other names as legal community units that have territorial limits that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, origin rights, traditional rights that are recognized and respected in the government system. legal basis for managing village funds set in Law No. 6 of 2014, Government Regulation No. 22 of 2015, Permendagri No. 113 of 2014.The purpose of this study is to see how the performance of village governments is prosperous in managing village fund allocations and recognizing the obstacles faced in managing village fund allocations in 2017.This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data collection is obtained in two ways, namely primary and secondary data. Primary data is data obtained from the field through direct interviews with informants while secondary data is obtained from library research by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this research.The results of this study indicate that the performance of the village government likes to prosper in the management of 2017 village fund allocation is not good and effective, where the sukamakmur village government does not involve all levels of society in discussing and implementing development, guidance and empowerment programs which do not increase face-to-face, a village that is independent and separated from poverty retardation. As well as prosperous village governments cannot create new things which can improve the economy of the community and infrastructure that can be used by the community well according to the needs of the local community.The conclusion of this research is that the performance of the prosperous village government has not been maximized in managing village fund allocations in 2017 and the lack of supervisory functions carried out by BPG in implementing development programs, empowerment and guidance, lack of involvement and community control and overseeing the realization of village funds.    Keywords:  performance, goverment, Village funds [1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing
PEGARUH PARTISIPASI GERAKAN PEDULI GAMPONG DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA GAMPONG DI GAMPONG LAYEUN KECAMATAN LEUPUNG KABUPATEN ACEH BESAR Yulia Elisa Putri; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7165.008 KB)

Abstract

INFLUENCE OF GAMPONG CARE PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF GAMPONG FUNDS ALLOCATION POLICY IN GAMPONG LAYEUN SUB-DISTRICT LEUPUNG ACEH BESAR DISTRICT Yulia Elisa Putri1Ubaidullah2(yuliaelisaputriarf@yahoo.com, maklaha@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah KualaABSTRAKSalah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, Pemerintah mengalokasikan Dana Gampong, melaluimekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Tujuan Alokasi Dana Gampongitu sendiri adalah Untuk memperkuat kemampuan keuangan , dengan demikian sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri dari Pendapatan Asli Gampong ditambah Alokasi Dana Gampong yang bertujuan ntuk mendorong terciptanya demokrasi Gampong dan untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Gampong. Kasus-kasus penyelewengan dana Gampong sering terjadi di berbagai daerah dengan bentuk yang berbeda-beda oleh karna itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Kasus penyalahgunaan Dana Gampong dapat merugikan Gampong serta menghabat tujuan utama alokasi Dana Gampong yaitu mensejahterakan masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar. Dimana disinyalir Tuha Peut dan keuchik serta Pemerintah Gampong lainnya tidak mampu pertangungjawaban bukti realisasi anggaran APBG 2015 hingga 2017 serta cara pengelolaan dana Gampong sangat tertutup pada masyarakat, cara pengelolaan dana BUMG tidak sesuai dengan Undang-Undang Gampong, pemotongan pajak PPN danbervariasi tidak sesuai dengan ketentuan pajak, pemotongan wajib 10 persen oleh aparatur gampong secara sepihak, dan kegiatan pekerjaan fisik dari 2015 hingga 2016 dikerjakan oleh aparatur Gampong Layeun yang menyebabkan Gampong Layeun menanggung kerugian sebanyak 360 juta rupiah. (modusaceh.com 28 Februari 2018). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi Gerakan Peduli Gampong dalam proses implementasi alokasi dana desa di Desa Layeun Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar serta mengetahui pengaruh partisipasi gerakan peduli Gampong di Gampong Layeun Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar terhadap Alokasi Dana Gampong. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya partisipasi Gerakan peduli Gampong terhadap implementasi kebijakan alokasi Dana Gampong memberikan dampak positif bagi Gampong Layeun dan Gampongsekitarnya. Pengaruh partisipasi Gerakan peduli gampong terhadap kebijakan alokasi dana Gampong menyebabkan tergeraknya masyarakat Layeun lain untuk pengawasan dan ikut serta dalam tahap pembangunan yang di adakan oleh pemerintah gampong.Kata Kunci : Alokasi Dana Gampong, Gerakan Peduli Gampong, Partisipasi Masyarakat ABSTRACTOne of the government's policy aimed at the welfare of society stated in Law No. 6 of 2014 on the village.In accordance with the mandate of Law No. 6 of 2014 on the village, the Government allocated the Village Fund, through transfers to District / City. Interest Allocation village itself is to strengthen the financial capacity of the village, and is therefore a source of Budget village consists of Revenue Village plus Village Allocation Fund that aims to encourage the creation of democracy Gampong and to increase revenue and pemerataannya in order to achieve public welfare Gampong.Cases involving village funds often occur in different regions with different shapes by community participation because it is needed.Cases of misuse of funds can be detrimental to rural villages as well as the main purpose of the allocation of funds menghabat villages of the public welfare. As done by theapparatus Layeun village, Leupung subdistrict, Aceh Besar. Where allegedly Tuha Peut and keuchik and other village officials are not able to accountability proof APBG budget realization in 2015 to 2017 andhow the fund management Gampong very closed society, the way the fund management BUMG not in accordance with the Law of the village, cutting VAT and varies not in accordance with the provisions of tax deduction shall be 10 per cent by the apparatus village unilaterally, and activities of physical work from 2015 to 2016 done by village officials Layeunwhich led to the village Layeun bear the loss of as many as 360 million rupiah. (Modusaceh.com February 28, 2018). The purpose of this study was to determine the shape of the Village Care Movement participation in the implementation process of the village fund allocation in the village Layeun Leupung subdistrict, Aceh Besar district anddetermine the effect of the movement's participation in the Village Layeun care Gampong Leupung subdistrict, Aceh Besar district on the Village Fund Allocation. This study uses a qualitative description, the results showed that the participation of the Village Movement matter of policy implementation allocation of village funds have a positive impact Layeun village and surrounding villages.Keywords : Allocation Fund Village, the Village Care Movement, Public Participation
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN PUTIH SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017 (Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar) Rusydiati Rusydiati; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.016 KB)

Abstract

THE FACTORS AFFECTING THE SELECTION OF WHITE COUPLES AS THE CANDIDATE OF THE REGENT AND THE VILLAGE OF THE GREAT ACEH IN THE SELECTION OF THE REGIONAL HEAD OF 2017(Case Study in Lhoknga District, Aceh Besar District)Rusydiati[1]Ubaidullah[2](rusydiati712@gmail.com, maklaha@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKPasangan putih berhasil meraih kemenangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Besar pada tahun 2017 dengan perolehan suara sebanyak 57.10% atau 110.074 suara dari hasil hitungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah mencapai 100% dengan jumlah 802 TPS dari 23 kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Besar. Pasangan putih unggul di 18 kecamatan salah satunya adalah di kecamatan Lhoknga yang meraih suara sebanyak 5.299 atau 61.77% dari jumlah 35 TPS yang terdiri dari 28 gampong yang ada di kecamatan Lhoknga. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terpilihnya pasangan putih dan untuk mengatahui strategi tim pemenangan pasangan putih di kecamatan Lhoknga serta perilaku pemilih masyarakat kecamatan Lhoknga dalam memenangkan pasangan putih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Besar pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara langsung dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber yang berkaitan lainnya. Hasil penelitian  menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi terpilihnya pasangan putih ialah faktor ketokohan dari pasangan Ir. Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A. Wahab. Strategi yang digunakan oleh pasangan putih di kecamatan Lhoknga yang pertama strategi komunikasi politik yaitu dengan cara membantu masyarakat kecamatan Lhoknga seperti mengatasi permasalahan perbatasan wilayah antara Lampuuk dengan Lamlhom, kedua strategi spesial event yaitu melakukan acara seperti dakwah-dakwah yang dilakukan oleh wakil pasangan putih. Pemilih masyarakat kecamatan Lhoknga terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Besar tahun 2017 adalah pemilih rasional yaitu pemilih yang mementingkan program kerja dari pasangan putih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi terpilihnya pasangan putih adalah faktor ketokohan. Dan strategi yang dilakukan oleh pasangan putih di kecamatan Lhoknga adalah pertama strategi komunikasi politik, kedua strategi spesial event. Serta pemilih masyarakat Lhoknga pada pilkada 2017 tergolong pemilih rasional. Sarana dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada pasangan putih yang telah terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Aceh Besar dapat menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang yang berlaku dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.Kata Kunci : Pasangan Putih, Faktor Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Putih Tahun 2017  ABSTRACTThe white couple succeeded in winning in the election of the regent and vice regent of Aceh Besar in 2017 with the approval of a vote of 57.10% or 110,074 votes from the vsote of the polling station (TPS) which has reached 100% with a total of 802 TPS from 23 existing districts in the district of Aceh Besar. The superior white pair in 18 sub-districts was wrong only in Lhoknga sub-district which won 5,299 votes or 61.77% of the total 35 TPS consisting of 28 villages in Lhoknga sub-district. The writing of this thesis discusses the factors that influence the election of a white couple and to find out the strategy of the winning team of white couples in the Lhoknga district and increasing the participation of the Lhoknga sub-district community in white pairs in the election of the regent and vice regent of Aceh Besar in 2017. This study uses descriptive methods. with qualitative considerations. Data obtained through primary data sources and secondary data, primary data through field research with direct interviews with informants. While secondary data obtained from library research is through books, scientific journals, and other related sources. The results showed that the determining factor for the election of a white partner was the figure of Ir.Mawardi Ali and Tgk. Husaini A. Wahab. The strategy used by the white couple winning team in the Lhoknga district was the first political communication strategy by helping the Lhoknga sub-district community such as overcoming regional difficulties between Lampuuk and Lamlhom, special strategy events such as dakwah events conducted by white couples. The voters of the Lhoknga sub-district community towards the 2017 Great Aceh regent and deputy regent election were rational voters who chose a work program from a white couple. The conclusion from this study is that the factors affecting the white pair are a figure factor. And the strategy carried out by the white couple is the first political communication strategy, the second special strategy event. And the Lhoknga voters in the 2017 elections are rational voters. Suggestions in this research are expected for white couples who have been elected as regents and deputy regents of Aceh Besar to be able to carry out their duties according to the mandate of the applicable law and can enable the people's trust in carrying out their duties.Keywords: White couples, Factors affecting 2017 white couples[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing
Co-Authors Anggi Afrilla Jamaluddin Jamaluddin Muhammad Aidhil Sahlan MUNAWARAH MUNAWARAH Razimi Razimi Rusydiati Rusydiati Said Yasin Yulia Elisa Putri