Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENDAMPINGAN PEMBUATAN MEDIA PROMOSI BERBASIS APLIKASI SMARTPHONE Suprihantosa Sugiarto
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.9082

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam laju ekonomi Indonesia terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan rumah tangga yang mendukung pendapatanrumah tangga. Keberadaan UMKM ini diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi di tengah dampak covid 19 ekonomi yang terjadi saat ini. Pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan harapan bagi UMKM untuk berkembang menjadi pusat kekuatan ekonomi Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka pembuatan media promosi bisa dilakukan melalui gengaman tangan saja yaitu melalui aplikasi yang ada di smartphone. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong agar UMKM khususnya yang menjadi obyek pengabdian ini agar bisa memanfaatkan smartphone menjadi lebih berguna bagi pemasaran produknya. Dimana diharapkan hanya dengan menggunakan smarphone maka pihak UMKM bisa membuat media promosi berupa flyer maupun video yang bisa mendiskripsikan produk dengan lebih menarik. Dari flyer dan video tersebut nanti bisa di upload di masing-masing social media UMKM ataupun bisa di cetak menjadi banner promosi.
Penilaian Kinerja Koperasi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Suprihantosa Sugiarto
WADIAH Vol. 6 No. 1 (2022): Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Wasil Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/wadiah.v6i1.167

Abstract

This study aims to determine the regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in question are: 1) Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 06/Per/Dep.6/IV/2016 concerning guidelines for health assessment of savings and loan cooperatives and savings units borrow. Based on this regulation, cooperative performance is measured from 7 aspects, namely: capital aspect, productive asset quality aspect, management aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, independence and growth aspect and cooperative identity aspect; 2) Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 07/Per/Dep.6/IV/2016 concerning guidelines for the health assessment of savings and loan cooperatives and sharia financing and savings and loan units and cooperative sharia financing. Based on this regulation, the performance of cooperatives is measured from 8 aspects, namely seven aspects are the same as conventional cooperatives with different indicators plus one other aspect, namely the aspect of compliance with sharia principles.. Keyword: Performance, Cooperative Performance, Cooperative Health.
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang Syafrin Aulia Annis; Binti Mutafarida; Suprihantosa Sugiarto; Yuliani Yuliani
WADIAH Vol. 8 No. 1 (2024): Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Wasil Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/wadiah.v8i1.1271

Abstract

This article aims to determine the implementation of the prudential principle and joint responsibility system in minimising problematic financing at BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. This research uses a qualitative approach with descriptive research. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The results of this study explain that 1) The implementation of the prudential principle at BWM Tebuireng Mitra Sejahtera has been implemented properly and effectively according to the stages and procedures that have been determined through the application of the 5C principle assessment (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy). Of the five principles, the most prioritised assessment by BWM Tebuireng Mitra Sejahtera is the Character of prospective customers in analysing the feasibility of prospective customers. 2) The implementation of the joint responsibility system is carried out through several stages, among others: Identification, Socialisation, Customer Eligibility Test, Pre PWK (Pre Mandatory Group Training), PWK (Mandatory Group Training), and Halmi (Weekly Halaqah). 3) The implementation of the prudential principle and joint responsibility system can minimise the number of non-performing financing at BWM Tebuireng Mitra Sejahtera marked by the percentage of NPF (Non Performing Financing) which has decreased every year.
TINJAUAN FATWA DSN MUI TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MULTIJASA DI KOPERASI SYARIAH Suprihantosa Sugiarto; Ivana Cahyaningtias
Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Department of Islamic Accounting, The Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University Syekh Wasil of Kediri [UIN Syekh Wasil Kediri]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/al-muhasib.v4i2.1826

Abstract

Abstract: This article aims to analyze further the implementation of the multiservice ijarah (financing) contract in Islamic cooperatives in terms of the DSN-MUI fatwa. Multijasa Ijarah financing is the most popular product because it is considered the most suitable for the various needs of cooperative members, especially at the Kediri Insan Sejahtera Sharia Employee Cooperative (KKS). In this research, multijasa ijarah financing at Sharia Employee Cooperative (KKS) Insan Sejahtera Kediri will be reviewed from two DSN MUI fatwas, namely DSN-MUI fatwa NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 and DSN-MUI fatwa NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004, by using the qualitative method with the type of field research and using a descriptive analytical approach. The results of this study are: 1) Multijasa ijarah financing is only devoted to permanent employees of KKS Insan Sejahtera Kediri and can be used for takeover services financing, which can be used to meet the consumptive needs of members, including the cost of paying debts or loan repayments, employee teacher children's education costs, medical expenses, home renovation costs, and others. 2) The implementation of the multijasa ijarah contract at KKS Insan Sejahtera Kediri in terms of the DSN MUI Fatwa NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 is not fully following the fatwa. 3) Implementation of multijasa ijarah contract at KKS Insan Sejahtera Kediri in terms of Fatwa DSN MUI NO: 44 DSN-MUI/VIII/2004 has been in accordance based on the fatwa. It is explained in the fatwa that multijasa financing is legal jaiz by using ijarah or kafalah contracts. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganilis lebih mendalam tentang implementasi akad ijarah (pembiayaan) multijasa pada koperasi syariah ditinjau dari fatwa DSN-MUI. Pembiayaan Ijarah Multijasa menjadi produk yang paling banyak diminati karena dianggap paling cocok dengan berbagai kebutuhan anggota koperasi terutama pada Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri. Dalam penelitian ini pembiayaan ijarah multijasa pada Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri akan ditinjau dari dua fatwa DSN MUI yaitu fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 dengan menggunakan metode kualitatif,  dengan jenis penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Pembiayaan ijarah multijasa hanya dikhususkan pada pegawai tetap KKS Insan Sejahtera Kediri saja dan bisa digunakan untuk Pembiayaan Jasa Takeover yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif anggota meliputi biaya membayar hutang atau pelunasan pinjaman, biaya pendidikan anak guru karyawan, biaya berobat, biaya renovasi rumah, dan lainnya. 2) Implementasi akad ijarah multijasa pada KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa. 3) Implementasi akad ijarah multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 44 DSN-MUI/VIII/2004 telah sesuai berdasarkan fatwa tersebut. Dijelaskan dalam fatwa bahwa pembiayaan multijasa hukumnya jaiz dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.