<![CDATA[Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan kurang mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah.Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan dikawasan Hutan Lindung Kabupaten Gayo Lues. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan. Data dalam penulisan artikel ini diproleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memproleh data yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memproleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan sudah dilaksanakan dengan baik.Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan kurangnya jumlah petugas, kurangnya fasilitas pendukung seperti kendaraan Oprasional dan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan upaya pencegahan sehingga tidak memungkinkan jika para petugas membuat program pencegahan tanpa adanya anggaran dana, serta dengan keterbatasan sumberdaya manusianya masih sangat rendah sementara tingkat kejahatan semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Disarankan agar Pemerintah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan, meningkatkan jumlah petugas Polisi Kehutanan. Meningkatkan anggaran dana untuk upaya pencegahan serta meningkatkan mutu atau sumberdaya manusia dibidang kehutanan. Kepada aparat penegak hukum agar menegakan hukum dengan seadil-adilnya kepada pelaku kejahatan. Kepada Polisi Kehutanan agar meningkatkan patroli rutin kedalam kawasan, menjalin kerjasama atau koordinasi dengan lembaga-lembaga lain.In Article 5 of Law Number 18 Year 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction states that the Government and Local Government is obliged to prevent forest destruction. But the reality in the implementation of efforts to prevent criminal acts of forest destruction committed by the Forestry Police received less attention and support from the government. The purpose of writing this thesis is to explain the implementation of the prevention of criminal acts of forest destruction by the Forestry Police in the Protected Forest of Gayo Lues Regency. Explain the factors that hinder the implementation of the prevention of crime of forest destruction by the Forestry Police. Data in the writing of this thesis is obtained by library research and field research. Library research is carried out to obtain theoretical data by studying textbooks, the opinions of scholars, laws and other materials. While field research conducted to memproleh primary data through interviews with respondents and informants. Based on the results of the research indicates that in the implementation of efforts to prevent criminal acts of forest destruction by the Forestry Police have been implemented properly. That is a factor inhibiting the implementation of the prevention of the lack of number of officers, lack of supporting facilities such as Oprasional vehicles and budget constraints for the implementation of prevention efforts so it is not possible if Officers make prevention programs without budgetary funds, and with limited human resources are still very low while crime rates are increasing along with technological advances. It is recommended that the Government give attention and support in the implementation of prevention of criminal acts of forest destruction, increasing the number of Forest Police officers. Increase the budget for prevention efforts and improve the quality or human resources in the field of forestry. To law enforcement officials to enforce the law with the fairest to the perpetrators of crime. To the Forest Police to increase routine patrols into the area, establish cooperation or coordination with other institutions.]]>
