Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 20014 TENTANG HUKUM JINAYAT Kholidah Siah; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.191 KB)

Abstrak - Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pihak yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan dalam Jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat adalah korban. Jarimah pemerkosaan ini merupakan delik aduan. Dalam hal tidak mencukupi alat bukti, maka korban dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan. Disarankan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Qanun supaya lebih mempertimbangkan lagi undang-undang yang akan dibuat, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan. Kepada penyidik, jaksa dan hakim disarankan untuk lebih mempelajari tentang Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.Kata Kunci : pembuktian, jarimah, pemerkosaan Abstract - This thesis aims to explain as to who is responsible in finding preliminary evidence in jarimah rape by Qanun Jinayat. The results showed that the incumbent to find preliminary evidence in jarimah rape by Qanun Jinayat is the victims. Jarimah rape is an offense warranting complaint. In the case of insufficient evidence, then the victim can file an oath as additional evidence. It is suggested to the legislators in this Qanun, to be more considering that legislation to be made, so as to satisfy the justice expected. To the investigator, prosecutor and judge are advised to learn more about Qanun Jinayat and Qanun of Procedures of Jinayat.Keywords : evidence, criminal, rape.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Afza Suhendra; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga diatur dalam pasal 47 dan 48 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak akan berdampak pada kesehatan, psikologis, pendidikan, dan hubungan sosial maupun perkembangan lainnya. Karena itu anak korban kejahatan seksual perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Di Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2015 hingga 2017 terdapat 22 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bagaimana kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak diselesaikan, menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, serta menjelaskan faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Metode dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Aceh Selatan pada tahun 2015 diselesaikan melalui pengadilan negeri. Sedangkan mulai dari tahun 2016 hingga 2017 kasus diselesaikan melalui mahkamah syar’iah. Bentuk–bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Aceh Selatan adalah mendapatkan pendampingan dari unit PPA dan P2TP2A Aceh Selatan, dirujuk untuk mendapatkan bantuan psikologi ke Banda Aceh, dilakukan kunjungan oleh pihak P2TP2A Aceh Selatan terhadap korban untuk mengetahui perkembangannya, dan ditempatkan di pesantren untuk mendapatkan pemulihan mental korban. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak korban adalah jarak yang jauh antara kediaman korban dengan unit PPA dan P2TP2A Aceh Selatan, tidak adanya rumah aman untuk korban dan dukungan dari masyarakat kepada korban termasuk ketidaksediaannya menjadi saksi, dan terbatasnya anggaran untuk program perlindungan, serta terbatasnya SDM baik di unit PPA maupun P2TP2A Aceh Selatan. Disarankan agar kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak sebaiknya diselesaikan di pengadilan umum berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Disarankan pada pemerintah untuk memastikan pendidikan terhadap anak korban kejahatan seksual. Disarankan pada pemerintah Aceh Selatan untuk menyediakan fasilitas rumah aman untuk anak korban kejahatan seksual serta meningkatkan sumber daya manusia.

STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2013-2015) Utari Rahayu; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.057 KB)

Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk menyusun statistik kriminal perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diputuskan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan menjelaskan karakteristik pelaku, bentuk-bentuk kekerasan dan sanksi yang diberikanPengadilan Negeri Banda Aceh.Hasil penelitian menunjukkan karakteristik dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu 93,6% pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan relasi pelaku sebagai suami. Umur pelaku 61,7% berkisar antara 19-40 tahun, dengan pekerjaan 49% adalah swasta, kecamatan tertinggi terjadinya kekerasan adalah Kuta Alam (17%) dan waktu terjadinya kekerasan yang tertinggi di bulan Januari (19%). Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling dominan adalah kekerasan fisik 80%, kekerasan psikis 8,5%, penelantaran dalam rumah tangga 4,5% dan kekerasan seksual 2%.Sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sanksi pidana berupa pidana kurungan 20 (dua puluh) hari hingga 2 (dua) tahun.Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk secara rutin menyusun statistik kriminal agar dapat menentukan upaya pencegahan dan penanganan perkara secara efektif.Kata Kunci : Statistik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Abstract - The purpose of this study to compile crime statistics of domestic violence cases which were decided at the Banda Aceh Court that will explain the characteristics of the offender, other froms of violence and sanctions provided by the Court.The results showed that the characteristic of perpetrators of domestic violence was 93.6% male offenders with the relationship as a husband. 61.7% of the perpetrators age was ranging from 19-40 years, with 49% of them was in private sectors, the highest violence area was Kuta Alam (17%) and the highest timing of the violence was in January (19%). Kinds of the most dominant domestic violence was physical violence, that is, 80%, 8.5% psychological violence, 4.5% neglect in the household and 2% sexual violence. The sanction given to perpetrators of domestic violence which was resolved in the Banda Aceh court was imprisonment of 20 (twenty) days up to 2 (two) years. It is suggested that the law enforcement compile crime statistic regularly in order to determine the effective prevention and case handling.Keywords : Statistics, Domestic Violence.

TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 Bayhaqi Febriyan; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.623 KB)

Abstrak - Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis kampanye hitam yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2017, menjelaskan hambatan Panwaslih Banda dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu kampanye hitam serta upaya Panwaslih dan kepolisian kota Banda Aceh dalam menangani perkara tindak pidana pemilu kampanye hitam (black campaign).Data diperoleh melalui penelitian Kepustakaan dan lapangan. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kampanye hitam yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 yaitu fitnah, menghasut orang lain dan menghina. Panwaslih Kota Banda Aceh menampung dan menindaklanjuti temuan maupun laporan pelanggaran pilkada dari masyarakat. Namun demikian tidak semua kasus Black Campaign yang terjadi dapat terselesaikan secara tuntas karena terdapat hambatan yaitu, kurangnya alat bukti seperti tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan, keterbatasan waktu yang dinilai terlalu singkat dalam hal pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara ke pihak kepolisian. Adapun upaya yang dilakukan oleh Panwaslih dan Kepolisian lebih ditekankan pada upaya pencegahan terhadap tindak pidana kampanye hitam yaitu, sosialisasi Pilkada dan pendidikan politik bagi para pemilih khususnya pemilih pemula dan pemangku adat.Disarankan kepada pihak Panwaslih dan kepolisian untuk meningkatkan kerja sama serta sosialisasi dalam penyamaan persepsi tentang tindak pidana pemilu sehingga semua pihak dapat singkron menerapkan ketentuan Tindak Pidana Pemilu.Kata Kunci : Kampanye Hitam, Kepala Daerah. Abstract - This journal aims to explain the types of black campaign that occurred during the provincial election of Banda Aceh in 2017, describes the obstacles Panwaslih in resolving criminal election smear campaign and efforts Panwaslih the city of Banda Aceh in handling lawsuits of election campaign criminal black (black campaign). Data in writing this essay obtained through empirical legal research.Results of collection and discovery of data and information through field studies on the basic assumption used in addressing the problems in this thesis research. The data is then analyzed and compiled descriptively to explain the research problems.. The results of the study explained that there was some kind of smear campaign conducted in local elections in the city of Banda Aceh in 2017, namely defamation, inciting others and insulting. Panwaslih Banda Aceh to accommodate and follow up the findings and reports of electoral violations from the public. However, not all cases that occurred Black Campaign can be solved completely because there are obstacles, namely, the lack of evidence such as the absence of witnesses to be questioned, the limitations period is considered too short in the collection of evidence and the transfer of the case to the police.As for the efforts made by Panwaslih and police are more emphasized on prevention efforts against crime namely black campaign, election socialization and political education for voters, especially first time voters and indigenous stakeholders. It suggested for Panwaslih and police to improve cooperation and dissemination in the perception of the criminal election so that all parties can be synchronized to apply the provisions of the Crime of Election.Keywords : Black Campaign, Regional Head.

Economic Powerlessness as a Criminogenic Factor in Domestic Violence Crimes: A Study within the Jurisdiction of the Banda Aceh District Court Mahara Sayoga; Nursiti Nursiti; Teuku Muttaqin Mansur
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 2 (2026): June: International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i2.980

Article 435 of Law Number 17 of 2023 concerning Health prohibits any person from producing or distributing pharmaceutical preparations, including cosmetics, that do not meet safety, efficacy, quality, and licensing standards. However, the circulation of cosmetics without distribution permits is still frequently found, including in Bireuen Regency. This condition indicates that law enforcement against illegal cosmetic business actors has not been optimally implemented. This study aims to analyze criminal law enforcement against business actors involved in the distribution of cosmetics without distribution permits within the jurisdiction of the Bireuen District Court, examine the obstacles encountered, and identify the criminological factors underlying the commission of such offenses. The research method employed is empirical juridical research using statutory, case, and criminological approaches through library research and field research conducted by interviews with the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), police, prosecutors, and business actors. The results of the study show that law enforcement against the distribution of cosmetics without distribution permits has not been effective due to weak supervision of digital trade, limited monitoring facilities, low public legal awareness, and relatively light criminal sanctions that fail to create a deterrent effect. From a criminological perspective, these offenses are influenced by economic factors, high public demand for instant cosmetic products, the development of social media and e-commerce, as well as weak supervision and social control. It is recommended that digital trade supervision be strengthened, inter-agency coordination among law enforcement institutions be improved, and stricter sanctions be imposed on offenders, particularly recidivists, in order to enhance public health protection and the effectiveness of law enforcement.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search