Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Syiah Kuala Law Journal
Mohd. Din
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
INTENSITAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN JENIS NARKOTIKA YANG DISALAHGUNAKAN Ridha Agusyani; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.67 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman intensitas penyalahgunaan narkotika, jenis-jenis narkotika yang disalahgunakan, penyebab narkoba jenis sabu lebih banyak dipergunakan daripada ganja serta Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi yang menyalahgunakan narkotika. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan masalah yang dibahas kemudian penelitian lapangan (field reaserch) yaitu metode data primer melalui wawancara responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penyalahgunaan narkotika saat ini semakin menunjukkan eksistentinya dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peredaran narkoba di wilayah pidie itu sudah sangat mengkhawatirkan, karena tidak hanya menyasar masyarakat umum tapi juga sudah merambah secara luas ke anak-anak dan siswa sekolah. Dari sekian banyak jenis narkotika yang beredar saat ini, yang lagi tren yakni sabu-sabu di kalangan pemakai, selanjutnya ganja dan jenis narkoba lainnya, hal ini disebabkan sabu-sabu lebih mudah dipakai dan untuk mendapatkannya juga mudah. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif dengan memberi penyuluhan bahayanya narkotika kepada masyarakat luas dan sekolah kemudian upaya represif dengan memutus peredaran gelap, mengungkap jaringan sindikat narkotika,mengungkap motivasi narkotika, memberi sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Disarankan untuk meningkatkan dan tidak berhenti dalam upaya penanggulangan narkotika, untuk keluarga yang mengetahui anggota keluarganya menggunakan narkotika bukan sebagai pengedar agar menyerahkan anggota keluarganya secara baik-baik kepihak yang berwenang, bagi Unit Pelaksanaan Teknis baik lapas atau rutan agar memberikan pembinaan dan bekal pengetahuan ketrampilan.
KAJIAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP IBU HAMIL YANG BERAKIBAT PADA MATINYA JANIN Noviyanti Noviyanti; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.97 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana ketentuan hukum dan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan melakukan perbandingan antara sistem Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.      Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam KUHP ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap ibu hamil yang berakibat pada matinya janin ketentuan hukumnya terdapat dalam Pasal 351 ayat (2) yang isinya mengatur “jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun” jo. Pasal 356 KUHP yang isinya juga mengatur “ hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351 dapat ditambah dengan sepertiganya jika kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya”. Sedangkan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap janin diatur dalm Pasal 347 KUHP. Jika dilihat pada perspektif hukum Islam penganiayaan dikategorikan dalam jara’im al Qisas, yaitu tindak pidana yang bersanksikan hukum qisas namun dilihat dri bentuk sanksi tindak pidana terhadap janin dimana jika janin mati diakibatkan tindak kejahatan terhadap ibunya dengan sengaja dan ibunya tidak mati maka diyat yang digunakan adalah diyat ghurrah. Bagi akademisi hukum di indonesia agar selalu melakukan pengkajian ulang terhadap materi hukum yang termuat dalam undang-undang, khususnya tentang tindak pidana pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan. Sehingga dapat dipahami secara mendalam untu terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan ketertiban. Sedangkan untuk pembentukan KUHP yang akan datang harus memperhatikan nilai-nilai yang terdapat di dalam Hukum Islam.
Kepastian Lembaga Hukum Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Provinsi Aceh Saiful Hadi; Eddy Purnama; Mohd. Din
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.968 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i3.9636

Abstract

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanahkan penyalahguna narkotika direhabilitasi. Kewenangan rehabilitasi dimiliki Badan Narkotika Nasional melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Tentang BNN. Selanjutnya BNN membentuk Badan Narkotika dilevel provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi Aceh, banyak penyalahguna Narkotika telah dijatuhkan sanksi rehabilitasi, namun tempat rehabilitasi belum tersedia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan keberlakuan hukum. Data diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan.Data dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan, kepastian penegakan hukum rehabilitasi oleh BNP Aceh belum berjalan, tempat rehabilitasi belum tersedia, kerjasama BNN dengan instansi pemerintah, atau masyarakat, atau keagamaan dan tradisional yang membidangi penanggulangan ketergantungan obat dan rehabilitasi belum dilaksanakan. Disarankan, adanya revisi  Perpres Nomor 23 Tahun 2010 terkait penguatan rehabilitasi penyalahguna Narkotika dengan memuat sanksi apabila rehabilitasi tidak dilakukan oleh BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota, serta membuat MoU dengan instansi pemerintah, atau masyarakat, atau keagamaan dan tradisional sebagai tempat rehabilitasi.Article 54 of the Act Number 35, 2009 regarding Narcotics regulates that drug abuser to be rehabilitated. The power to do it is owned by the National Narcotic Board through the Presidential Regulation Number 23, 2010 on the National Narcotic Board. Moreover, the National Narcotic Board is also established in the Province and district Levels. Many drug abusers in Aceh Province are  rehabilitated despite the fact that there are no centres for the rehabilitation services. This is juridical empirical research by law enforcement approach. The sources of data are obtained from library and field research. The data collected then analyzed and qualitatively resulting in prescriptive analytical data. The research shows that the certainty of rehabilitation law enforcement by BNP Aceh has not been going well, it has no the rehabilitation centre, there is no cooperation between the BNN and Governmental, community, religious and traditional organizations in preventing drug abuse and no rehabilitation process yet. It is suggested that the Presidential Regulation Number 23, 2010   should be revised relation to empowerment of the rehabilitation and there should be sanction against BNN, BNP, BNP Districts and make MoU between the BNN and Governmental, community, religious and traditional organizations.
Co-Authors Eddy Purnama Noviyanti Noviyanti Ridha Agusyani Saiful Hadi