<![CDATA[Abstrak-Proses penyidikan yang diadili pada Peradilan Militer dilakukan oleh penyidik khusus yang mana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah a. atasan yang berhak menghukum b. polisi militer c. oditur militer. Penelitian ini bertujuan menjelaskan terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik khusus dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota prajurit tni serta upaya dan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh tni. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris, dengan memadukan bahan bacaan hukum serta data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa proses penyidikan pada kasus kejahatan yang dilakukan oleh anggota prajurit tni adalah Polisi Militer (POM), Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), dan Oditur. Upaya dalam menanggulanginya berupa upaya preventif dengan memberikan pengawasan serta penyuluhan hukum tentang kewajiban serta larangan yang harus di patuhi serta upaya represif dengan memeberikan hukuman tambahan guna agar memiliki efek jera terhadap pelaku. Dari hasil penelitian ini disarankan agar setiap anggota prajurit tni dibekali dengan sosialisasi hukum agar tidak melakukan kejahatan tindak pidana mengingat tni adaalh alat keamanan negara. Kata Kunci : proses, penyidikan, proses penyidikan]]>
