<![CDATA[Pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN-Amp Terdakwa I Ketut Suarna diduga bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan diancam pidana dengan Pasal 340 KUHP (primair) dan Pasal 338 KUHP (subsidair) yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum. Dari tindak pidana tersebut terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 338 KUHP dijatuhkan hukuman selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal ini permasalahan yang didapat berupa penerapan pasal yang tidak tepat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dimana yang seharusnya terjadi pembunuhan itu dilakukan dengan cara direncankakan terlebih dahulu seperti yang dimuat dalam Pasal 340 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim pengadilan Negeri Amlapura lebih menggunakan Pasal 338 KUHP dan menyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan dasar hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan juga membandingan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Memori Banding yang diajukan oleh Penunutut Umum sudah tepat atau tidak dalam mengambil putusan No.66/Pid.B/2014/PN-Amp. Penelitian ini bersifat studi kasus apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penilitian hukum normative (normative legal research). Data yang digunakan, yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek pelitian. Sedangkan alat penilitian yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan dokumen-dokumen hukum berupa putusan Pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak tepat menjatuhkan putusan 10 tahun penjara dengan menerapkan Pasal 338 KUHP (subsidair) karena perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menerapkan Pasal 340 KUHP (Primair) dan ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim hendaknya memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, dan didasarkan oleh fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan.In Decision No. 66 / Pid.B / 2014 / PN-Amp I Ketut Suarna defendant allegedly guilty of Murder and punishable by Article 340 of the Criminal Code (the primary) and Article 338 of the Criminal Code (the subsidiary) contained in the indictment Public Prosecutor. From the criminal act the defendant has been proven violating Article 338 of the Criminal Code was sentenced for 10 (ten) years. In this case the problems that come in the form of the application of Article improper Assembly District Court Judge Amlapura, which is supposed to happen the murder was carried out by direncankakan first as contained in Article 340 of the Criminal Code, but the judges District Court Amlapura more use of Article 338 Of the Criminal Code and declared to have committed murder. This research aims to clarify the application of the legal basis of the State Court Judge Amlapura and also comparing consideration of Judge at the High Court of Denpasar through the Appeal filed by the General Penunutut is right or not in a decision 66 / Pid.B / 2014 / PN- Amp. This study is a case study when viewed from its objectives included in the study of normative law (normative legal research). The data used, that is through literature study. Literature study is conducted with the intention of obtaining secondary data that is through a series of reading, quoting, reviewing the Legislation related to the object of the research. While the research tool used is document studies which are legal documents in the form of court decisions related to the case carefully. The results showed that the judges are not appropriate verdict to 10 years imprisonment by applying Article 338 of the Criminal Code (the subsidiary) because of what the defendant including the act of murder with premeditation, should the judges verdict by applying Article 340 of the Criminal Code (the primary) and is in accordance with the demands The Prosecutor. The judges should decide a case should be in accordance with the regulations of Legislation, and grounded by facts revealed in the trial.]]>
