Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Adi Hermansyah
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Pertimbangan Hakim Dalam Putusannya Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Adi Hermansyah; Nora Mia Azmi
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.919

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun  2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur melakukan tindakan pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 yang kaitannya dengan kejahatan asal tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 2  ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Namun putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dipandang sangat ringan, jika dibandingkan dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar putusan  hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut. Dan untuk menjelaskan pertimbangan hukum terhadap Terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (Kepustakaan).  Hasil penelitian ini menunjukan dalam putusan ini pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim belum memenuhi asas kepastian, keadilan  dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa, karena hakim menjatuhkan hukumannya begitu ringan.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Tahanan Wanita Di Rumah Tahanan Kelas IIB Takengon Opra Wirdatul Tifla; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepolisian Aceh Tengah mengungkapkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika oleh tahanan wanita dalam rumah tahanan Kelas IIB Takengon, yang sebelumnya mendekam di Rutan Takengon karena tersangkut kasus yang sama. Pengulangan tindak pidana narkotika telah diatur didalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, maka pidana maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan tahanan wanita melakukan pengulangan penyalahgunaan narkotika didalam rumah tahanan kelas IIB Takengon serta upaya yang dilakukan oleh pihak rumah tahanan dan kepolisian dalam menanggulangi pengulangan penyalahgunaan narkotika oleh tahanan wanita di rumah tahanan kelas IIB Takengon. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka seperti buku-buku dan jurnal. Selain itu, melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk mendapatkan data melalui wawancara dengan responden dan informan. Penyebab tahanan wanita melakukan pengulangan penyalahgunaan narkotika didalam rumah tahanan kelas II B Takengon karena faktor internal yaitu mental yang lemah menyebabkan tahanan wanita mudah goyah dan terpengaruh ajakan keburukan, cemas atau depresi terhadap sesuatu masalah, serta tidak adanya pemahaman agama yang cukup. Selain itu, faktor eksternal yaitu kurangnya pengawasan dan nasehat dari pihak rumah tahanan serta faktor lingkungan yang menyebabkan wanita-wanita tersebut salah bergaul dan ikut-ikutan menyalahgunakan narkoba. Jumlah penjaga tahanan yang kurang serta tidak adanya penjaga tahanan wanita guna memeriksa pengunjung wanita juga mengakibatkan masuknya narkotika ke dalam rumah tahanan. Upaya yang dilakukan oleh pihak rumah tahanan yaitu mengusulkan penambahan petugas penjaga rumah tahanan dan mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian ataupun ceramah-ceramah agama. Sedangkan upaya yang dilakukan Kepolisian adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum rutin mengenai dampak penyalahgunaan narkotika di rumah tahanan dan meningkatkan operasi razia narkoba. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan pengetahuan mengenai dampak buruk narkotika serta mempercepat proses pengadaan penjaga tahanan khususnya penjaga tahanan wanita. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan kembali prosedur dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI JALAN RAYA (PEMBEGALAN) (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh) Anisa Anisa; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan di jalan raya(pembegalan), dan  upaya aparat penegak hukum dalam menanggulai kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya(pembegalan). Hasil penelitian menunjukan pelaku melakukan ini karna faktor adanya kesempatan, tempat kejadian, faktor ekonomi, pola hidup, faktor pendidikan, faktor agama dan lingkungan, dan faktor lemahnya aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan meliputi upaya preventif dan upaya represif, yaitu upaya pencegahan seperti memasang sepanduk atau memberikan penyuluhan, upaya setelah terjadinya kejahatan yaitu dengan cara pembinaan.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Lisa Novita; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.661 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Namun kenyataannya ada 3 kasus pelaku yang menelantarkan anaknya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 di daerah Aceh Besar. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian hukum empiris. Hasil pengumpulan data dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian artikel ini. Data tersebut kemudian di analisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran anak yaitu dengan pemberian hukuman lima tahun 6 bulan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Faktor penyebab pelaku tindak pidana penelantaran anak yaitu faktor pertama adalah faktor sosial dan budaya yaitu dimana perasaan malu  dengan lingkungan sekitar dan belum siap dengan tanggung jawab untuk membesarkan anak yang dilahirkan, serta perhatian orang tua sangat penting dalam hal ini. Kedua faktor kurangnya pemahaman agama yaitu menyebabkan seseorang hilang arah dalam kehidupan dan menimbulkan gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan menjadikan seseorang tidak takut akan Tuhan dan resikonya. Ketiga faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menghidupi dan membesarkan anaknya kelak, mendorong seorang ibu menelantarkan anak yang dilahirkannya dengan harapan anak yang ditelantarkan tersebut akan ditemukan oleh orang lain. Keempat faktor teknologi yaitu dengan mudahnya seseorang mengakses video yang bersifat pornografi. Kelima faktor pergaulan bebas yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban. Hambatan yang dihadapi dalam tindak pidana penelantaran anak yaitu letak geografis Kabupaten Aceh Besar yang sangat luas sehingga menyulitkan aparat-aparat kepolisian dalam hal penanganan perkara terkait penelantaran anak. Disarankan kepada Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada masyarakat untuk mengetahui ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penelantaraan anak agar masyarakat takut akan melakukan tindak pidana penelantaraan anak khususnya Di Aceh Besar.
TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGADAAN BARANG DAN JASA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Chairul Anwar; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan  penyebab terjadinya tindak pidana korupsi kasus pengadaan barang dan jasa, menjelaskan hambatan yang didapat aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi kasus pengadaan barang dan jasa dan menjelaskan upaya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi kasus pengadaan barang dan jasa. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dimana data didalam penulisan ini didapat dengan cara mengumpulkan data sekunder meliputi tinjauan kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, website dan karya ilmiah, kemudian data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara wawancara responden dan informan. Dari hasil penelitian diketahui penyebabnya adanya kolusi antara penyedia dan pengelola, perencanaan yang tidak matang, dan penunjukan langsung, mengurangi kuantitas dan kualitas barang/jasa dan hukumannya sangat rendah. Hambatan yang didapat lambatnya hasil audit dari BPKP, kurangnya personil dari BPKP, adanya Pasal 205 dan 209 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan kurangnya transparansi dalam perencanaan pengadaan barang/jasa. Upaya yang dilakukan mendorong transparansi dalam pengadaan barang/jasa, tender wajib dimasukkan ke layanan pengadaan secara eletronik dan mengadakan pelatihan dan sosialisasi, dan adanya E catalog. Disarankan kepada lembaga BPKP menambahkan anggota auditor dan hakim harus bijaksana dan adil dalam memutuskan perkara, penyedia anggaran harus lebih transparan dalam pengadaan dan pihak pemerintah melalui LKPP agar lebih aktif dalam sosialisasi Perpres maupun aturan-aturan tentang pengadaan barang/jasa.
Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 66 / Pid.B / 2014 / PN.Amp Tentang Tindak Pidana Pembunuhan T. Eru Fadhillah; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN-Amp Terdakwa I Ketut Suarna diduga bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan diancam pidana dengan Pasal 340 KUHP (primair) dan Pasal 338 KUHP (subsidair) yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum. Dari tindak pidana tersebut terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 338 KUHP dijatuhkan hukuman selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal ini permasalahan yang didapat berupa penerapan pasal yang tidak tepat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dimana yang seharusnya terjadi pembunuhan itu dilakukan dengan cara direncankakan terlebih dahulu seperti yang dimuat dalam Pasal 340 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim pengadilan Negeri Amlapura lebih menggunakan Pasal 338 KUHP dan menyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan dasar hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan juga membandingan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Memori Banding yang diajukan oleh Penunutut Umum sudah tepat atau tidak dalam mengambil putusan No.66/Pid.B/2014/PN-Amp. Penelitian ini bersifat  studi kasus apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penilitian hukum normative (normative legal research). Data yang digunakan, yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek pelitian. Sedangkan alat penilitian yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan dokumen-dokumen hukum berupa putusan Pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak tepat menjatuhkan putusan 10 tahun penjara dengan menerapkan Pasal 338 KUHP (subsidair) karena perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menerapkan Pasal 340 KUHP (Primair) dan ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim hendaknya memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, dan didasarkan oleh fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan.In Decision No. 66 / Pid.B / 2014 / PN-Amp I Ketut Suarna defendant allegedly guilty of Murder and punishable by Article 340 of the Criminal Code (the primary) and Article 338 of the Criminal Code (the subsidiary) contained in the indictment Public Prosecutor. From the criminal act the defendant has been proven violating Article 338 of the Criminal Code was sentenced for 10 (ten) years. In this case the problems that come in the form of the application of Article improper Assembly District Court Judge Amlapura, which is supposed to happen the murder was carried out by direncankakan first as contained in Article 340 of the Criminal Code, but the judges District Court Amlapura more use of Article 338 Of the Criminal Code and declared to have committed murder. This research aims to clarify the application of the legal basis of the State Court Judge Amlapura and also comparing consideration of Judge at the High Court of Denpasar through the Appeal filed by the General Penunutut is right or not in a decision 66 / Pid.B / 2014 / PN- Amp. This study is a case study when viewed from its objectives included in the study of normative law (normative legal research). The data used, that is through literature study. Literature study is conducted with the intention of obtaining secondary data that is through a series of reading, quoting, reviewing the Legislation related to the object of the research. While the research tool used is document studies which are legal documents in the form of court decisions related to the case carefully. The results showed that the judges are not appropriate verdict to 10 years imprisonment by applying Article 338 of the Criminal Code (the subsidiary) because of what the defendant including the act of murder with premeditation, should the judges verdict by applying Article 340 of the Criminal Code (the primary) and is in accordance with the demands The Prosecutor. The judges should decide a case should be in accordance with the regulations of Legislation, and grounded by facts revealed in the trial.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BEUTONG Fitria Ulja; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong.  Untuk menjelaskan bagaimana penanggulangan tindak pidana terhadap illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong. Untuk menjelaskan hambatan apa dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai dengan beberapa responden dan informan. Untuk penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari/menelaah kasus, peraturan perundang-undangan, buku teks dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di penelitian ini. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan Lindung Beutong adalah dipengaruhi oleh faktor lemahnya pengawasan oleh Aparat. Penanggulangan tindak pidana terhadap illegal logging di Kawasan Hutan Lindung Beutong adalah dengan melakukan upaya pencegahan tindak Pidana, upaya setelah terjadinya tindak pidana dan upaya pendeteksian. Upaya penanggulangan adalah karena kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat, keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Nagan Raya untuk mengalokasikan anggaran khusus terhadap sarana dan prasarana dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penebangan liar
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur) T. Tajul Ramadhan; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun kenyataannya di wilayah Aceh Timur sering terjadi penyalahgunaan terhadap narkoba, baik itu dalam bentuk kepemilikan, menanam, menjual dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, faktor penghambat penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Aceh Timur dan upaya dalam menanggulagi tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Aceh Timur.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, data yang dipergunakan di dalam penelitian ini berupa data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan metode penggambilan data menggunakan metode purposive sampling yang untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, adapun hambatan dalam penangulangan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Aceh Timur adalah luasnya wilayah Aceh Timur yang harus diawasi berupa pesisir laut yang memiliki 5 pelabuhan yang tidak resmi, banyaknya narkoba yang masuk dari segala arah baik dari dalam negeri maupun internasional, tidak adanya kontrol dari orang tua untuk mengawasi anaknya agar tidak terlibat dengan narkotika, adanya peran masyarakat untuk membantu penyelundupan tindak pidana narkoba, dan adanya oknum aparat penegak hukum  yang menyalahi wewenang dengan berkerja sama dengan para penyelundup narkoba. Bentuk-bentuk penanggulangan yang diselenggarakan oleh kepolisian adalah mengoptimalkan pengawasan di jalur tidak resmi, berkoordinasi dengan instasi terkait untuk menjalankan sosialisasi narkoba disegala bidang baik itu pendidikan, keamanan dan lain-lain, serta melakukan Sosialisasi Anti Narkoba. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk mengadakan inspeksi secara rutin kepada para anggota agar selalu menjaga netralitas anggota terkait dengan interaksinya dengan narkotika. Disarankan kepada tokoh masyarakat untuk memberikan pendidikan sejak dini kepada masyarakat mengenai larangan narkoba, dengan menggunakan pendekatan keagamaan.
Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal Mauliza Setiawan; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.624 KB)

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor maraknya penjualan dan pengguna petasan di Kota Banda Aceh, untuk mengetahui upaya apa yang dihadapi oleh penegak hukum terhadap penjualan dan pengguna petasan di wilayah Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh penegak hukum terhadap penjualan dan pengguna petasan di wilayah Kota Banda Aceh. Data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, serta pendapat parasarjana. Kesimpulan diketahui bahwa faktor yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi penting dalam mencegah peredaran petasan secara illegal di masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan petasan illegal, penanggulangan secara preventif  ini dilakukan sebelum pelanggaran itu terjadi dengan cara mencegah agar pelanggaran itu tidak terjadi, hambatan minimnya informasi yang di terima Polri bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran penjualan petasan tanpa izin di Banda Aceh, Kurangnya anggaran dana yang diterima Polri dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi peredaran petasan. Disarankan kepada semua pihak terkait untuk selalu memberikan penyuluhan dan sosialisasi bahaya petasan kepada masyarakat, agar Banda Aceh aman dari peredaran petasan, karena petasan itu sangat menggangu kenyamanan masyarakat,sebagai orang tua sangat penting sekali untuk melarang untuk bermain petasan, sekurang sekurang-kurangnya orang tua mengawasi anak ketika bermain petasan di lingkungan.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN ( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane) Kulul Azmi; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  -  Jurnal ini berjudul upaya kepolisian dalam menangulangi Pencurian sepeda motor dengan kekerasan (studi penelitian di wilayah hukum pengadilan Negeri Kutacane). Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah akibat tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan mengalami peningkatan secara signifikan di wilayah Aceh Tenggara pada saat ini, hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat dan oleh karena itu perlu suatu upaya yang nyata di lakukan oleh kepolisian resor Aceh Tenggara. Adapun pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor, pengahambat pihak kepolisian dalam penangulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor serta upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Hasil penelitian di lakukan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan,yaitu faktor Ekonomi, lingkungan, kenakalan remaja, dan Faktor penghambat pihak kepolisian dalam menaggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan  kekerasan yaitu masyarakat yang tidak mau melapor, situasi wilayah, kurangya jumlah personil polisi.Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan  kekerasan yaitu dengan telah membuat Call Center 1110, membentuk tim Cobra Agara (TCA), melakukan patrol.Kata Kunci : pencurian, sepeda motor, kekerasan, polisi. Abstrak - This journal is entitled the police effort in tackling motorcycle theft with violence (research study in the jurisdiction of the Kutacane District Court). As for the background of the writing of this journal is the result of criminal acts of hunting motorbikes with violence has increased significantly in the region of Southeast Aceh at this time, this is certainly very unsettling for the community and therefore there needs to be a real effort done by the Southeast Aceh resort police . As for theft with violence set in Article 365 Paragraph (1) of the Criminal Code. Which explains the theft that was preceded, accompanied or followed by violence or threats of violence, threatened with a maximum prison sentence of 9 years. the purpose of writing this journal is to explain the causes of theft with violence against motorbikes, obstruction of the police in the prevention of crime of theft with violence against motorbikes and the efforts of the police in tackling theft with violence against motorbikes. The results of the study were conducted that the factors causing the theft of motorcycle vehicles with violence, namely economic, environmental, juvenile delinquency, and inhibiting factors of the police in tackling the theft of motorcycle vehicles with violence that is the community who do not want to report, the situation of the region, the lack of personnel police. The efforts of the police in tackling the theft of motorbike vehicles with violence that is by making the Call Center 1110, forming a Cobra Agara (TCA) team, conducting patrol.Keywords  : theft, motorcycle, violence, police.
Co-Authors Agung Kurniawan Basri Anisa Anisa Chairul Anwar Devy Alya Pratama Fitria Ulja Gebby Pricilia Amanda Kulul Azmi Lisa Novita Mauliza Setiawan Moh Rachel Aryawijaksana Muhammad Firdaus Nora Mia Azmi Opra Wirdatul Tifla Reza Azis Fahriansyah Rezky Afriansyah Rini Anggriani M Santoni Fajar Rizki T. Eru Fadhillah T. Tajul Ramadhan Ziyaul Kausar