Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Nurhafifah Nurhafifah
Fakultas Hukum
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR 04/JN/2019/MS.ACEH TENTANG JARIMAH ZINA TERHADAP ANAK Faradiba Ummami Kamaruzzaman; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan adanya ketidaktepatan Penuntut Umum dalam memilih Pasal yang didakwakan dan menganalisis putusan hakim yang tidak memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dakwaan penuntut umum kurang tepat dalam menetukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dalam perkara tersebut lebih tepat didakwa dengan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah Zina Terhadap Anak. Majelis hakim dalam memutuskan perkara dinilai tidak memperhatikan fakta di persidangan dan kurang memperhatikan asas proporsionalitas dalam mengambil keputusan. Sehingga putusan pengadilan tersebut tidak mencapai unsur keadilan karena tidak memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban yang merupakan anak. Disaranan kepada penuntut umum untuk lebih memperhatikan secara teliti dan cermat dalam pembuatan surat dakwaan dan disarankan kepada majelis hakim untuk lebih memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban yang merupakan anak dibawah umur dan memiliki kondisi keterbelakangan mental dan selalu memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan agar terpenuhinya asas keadilan, kemanfaatan, kepastian. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan agar memperhatikan ketentutan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Studi Kasus, Mahkamah Syar’iyah, Jarimah, Anak
Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 28/Pid.Sus/2019/Pn Lmj Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Anggadigna Ravi Dhiya Ulhaq; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan dari studi kasus ini untuk menjelaskan bahwa penuntut umum tidak tepat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, Hakim di dalam pertimbangan pemberat tidak melihat keadaan anak sebagai korban dan Hakim tidak memenuhi unsur keadilan pada putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. Penelitian yang telah dilakukan merupakan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian dengan pendekatan Normative Legal Research. Adapun data yang di dapatkan di dalam penelitian ini bersumber pada buku-buku berkaitan dengan hukum, peraturan-perundangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. Menunjukkan bahwa dakwaan penutut umum pada perkara pidana yang dimaksud tidak memenuhi syarat materiil di dalam sebuah surat dakwaan, jaksa mengabaikan unsur delik yang lain dan tidak disinggung dalam dakwaannya seperti pencabulan dan persetubuhan dengan anak. Hakim di dalam pertimbangan pemberat pada Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. hanya memasukkan pertimbangan pemberat yang besifat umum yang berkaitan dengan moralitas sedangkan dampak buruk yang dialami oleh anak korban yang ada pada kasus yang dimaksud tidak pernah menjadi pertimbangan oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Ahmat Rostandi bin Subandi tidak menerapkan dengan benar apa yang dimaksud di dalam Pasal 11 Undang-Undang Pornografi, yang mengakibatkan vonis hukuman yang didapatkan oleh terdakwa lebih ringan atau dibawah dari sanksi minimum pidana yang ada.Kata Kunci: anak, Lumajang, pencabulan, pidana, pornografi.
Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Sigli Khairunisa Maghfirani; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak– Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana tecantum pada Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana salah satu hak narapidana yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur tentang Hak Kesehatan menyebutkan bahwa, “setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak”. Namun kenyataannya, pemenuhan layanan kesehatan di Lapas belum terpenuhi secara maksimal. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah guna menjelaskan pemberian hak kesehatan tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Golongan IIB Sigli belum sepenuhnya terpenuhi, faktor penghambat dan upaya untuk menangani hambatan pemenuhan hak pelayanan kesehatan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sigli dalam menghadapi hambatan tersebut. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan guna untuk memperoleh data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Sigli belum sepenuhnya terpenuhi terutama dalam hal pelayanan dan fasilitas kesehatan seperti ruang rawat, pengecekan kesehatan secara berkala dan kurangnya penyediaan akomodasi untuk wanita dan bayi. Ini bisa dilihat dengan adanya beberapa hambatan seperti kurangnya tenaga dan fasilitas medis serta kurangnya anggaran oprasional untuk dapat memaksimalkan pemenuhan pelayanan kesehatan. Disarankan kepada Pemerintah Pusat, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar membuat peraturan baru yang jelas dan merinci terkait pemenuhan pelayanan kesehatan wanita di Lapas, serta pengembangan poliklinik dengan penambahan tenaga medis dengan menyesuaikan jumlah narapidana dan tenaga kesehatan juga melengkapi unit pelayanan kesehatan.Kata Kunci : Pemenuhan Pelayanan Kesehatan, Narapidana
Co-Authors Anggadigna Ravi Dhiya Ulhaq Faradiba Ummami Kamaruzzaman Khairunisa Maghfirani