Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan International Journal of Law and Society Multidisciplinary Indonesian Center Journal
Ilyas Yunus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Earth & Planetary Sciences Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Terpenuhi Hak Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Banda Aceh Riska Oryza; Ilyas Yunus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keluhan utama peserta BPJS khususnya Pegawai Negeri Sipil adalah lamanya menunggu untuk mendapatkan pelayanan, keluhan lainnya yaitu adanya perbedaan pelayanan antara pasien pengguna BPJS dengan pelayanan pasien umum atau pasien yang membiayai sendiri secara langsung. Bagi Pegawai Negeri Sipil jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dengan memotong gaji pegawai sebesar 2%, seyogyanya dibarengi pula dengan mutu pelayanan yang seimbang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak terpenuhi haknya oleh pelayanan BPJS Kesehatan, menjelaskan faktor yang membuat tidak terpenuhinya hak Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan kesehatan, menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memenuhi hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan menjelaskan upaya yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh haknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil peserta BPJS Kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi terbukti dengan adanya keluhan dari peserta BPJS Kesehatan, Faktor yang membuat tidak terpenuhinya hak pelayanan adalah kurangnya keterbukaan informasi dari tenaga medis mengenai fasilitas yang sesuai dengan hak peserta lalu kurangnya sarana untuk menampung seluruh pasien, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dana dari pemerintah daerah untuk menambah sarana di rumah sakit. Adapun upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memenuhi hak dan kewajiban peserta yaitu dengan mengadakan Unit Pengaduan Peserta di setiap rumah sakit dan di kantor BPJS Kesehatan, dan upaya yang dapat ditempuh oleh peserta BPJS Kesehatan yang tidak terpenuhi haknya yaitu dengan melakukan musyawarah, melakukan pengaduan melalui tahap mediasi, ataupun melalui jalur pengadilan. Disarankan bagi BPJS Kesehatan dalam hal memberikan pelayanan prima dapat memberikan sosialisasi mengenai pelayanan di BPJS Kesehatan. Kepada tenaga medis untuk memberikan informasi mengenai seluruh fasilitas dan obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan secara jelas. Kepada peserta yang dirugikan disarankan untuk mengajukan pengaduan kepihak BPJS Kesehatan..
APPLICATION FOR DETERMINATION OF HEIR CONTENTS AT BANDA ACEH SYAR’IYAH COURT Rian Apriesta Ramsadefa; Ilyas Yunus; Zahratul Idami
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 2 No. 2 (2025): Vol. 2 No. 2 Edisi April 2025
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v2i2.768

Abstract

To determine the rightful heirs must be determined in court voluntarily as regulated in Article 49 Letter b of Law Number 3 of 2006 concerning the Authority of Religious Courts. However, in reality there are heirs who are unwilling to submit an application for the determination of heirs, resulting in the obstruction of the rights of other heirs. The purpose of writing this thesis is to explain the procedures and special requirements in submitting a contentious determination of heirs, to explain the evidence of the applicants against the heirs, and to explain the efforts made to overcome obstacles in determining heirs contentiously. This research is an empirical legal research, data is obtained directly through interviews and literature reviews. Data is collected and then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that there are still many heirs who submit the determination of heirs voluntarily with a lack of parties and result in their decisions being declared unacceptable, but in terms of contention there are still many heirs, judges and lawyers who do not know that there are provisions in the Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 5 of 2021- Formulation of the Law of the Religious Chamber-2.b there are special procedures and requirements and proof in the submission as well as obstacles and efforts that must be made in the application for determination of heirs contentiously which is different from voluntary. It is recommended that the Sharia Court provide information regarding the new provisions in submitting applications to both lawyers and interested parties in order to obtain legal certainty because many parties do not yet know these provisions.
Legal Analysis of the Procedure for Determining Contentious Heirs at the Banda Aceh Sharia Court Rian Apriesta Ramsadefa; Ilyas Yunus; Zahratul Idami
International Journal of Law and Society Vol. 2 No. 3 (2025): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v2i3.746

Abstract

The determination of contentious heirs at the Banda Aceh Syar'iyah Court is a legal procedure carried out when not all heirs are involved in submitting an application for determination of heirs. However, in practice, this application is still rarely submitted and is poorly understood procedurally. This study aims to analyze the Application Procedure for the Determination of Contentious Heirs applied at the Banda Aceh Syar'iyah Court and the obstacles and obstacles faced in the implementation of the Application Procedure for the Determination of Contentious Heirs at the Banda Aceh Syar'iyah Court. This research uses a type of empirical juridical research, which is research that examines law not only as a written norm but also as real behavior in judicial practice. Data were obtained from field research, interviews, and literature. Data analysis uses qualitative methods. The results of the study show that the contentious procedure includes the stages of summoning the respondent, mediation, reading of the application, answers, replicas, duplicates, proof, conclusions, and decisions by the panel of judges, as well as opening up opportunities for legal remedies such as appeals, cassation, and review. The submission of an application for the determination of heirs in a contentious manner is often constrained because the defendant refuses to participate or his whereabouts are unknown, thus hindering the court process and the fulfillment of inheritance rights.
Co-Authors Rian Apriesta Ramsadefa Riska Oryza ZAHRATUL IDAMI