Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Al-Daruriyat al-Khams dalam Masyarakat Plural Arif Rahman
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i1.9664

Abstract

Hukum Islam memiliki nilai-nilai plural di dalamnya. hukum Islam juga sangat sejalan dengan prinsip al-d}aru>riya>t al-khams yang universal dan merupakan prinsip seluruh umat manusia. Nilai-nilai plural dan prinsip-prinsip al-d}aru>riya>t al-khams yang termuat dalam seluruh aspek hukum Islam, yaitu: 1) hukum ibadah, di dalamya mengandung penjagaan terhadap eksitensi agama. 2) hukum publik, di dalamnya mengandung penjagaan terhadap eksistensi jiwa dan akal. 3) hukum privat, di dalamnya mengandung penjagaan terhadap eksistensi harta dan keturunan. Penegakan hukum Islam dalam masyarakat harus terus di usahakan, sehingga Islam termasuk hukumnya yang dikatakan rah}matan lil‘a>lami>n dapat terwujud. Ini merupakan tenggung jawab umat muslim dan ulama secara khusus untuk terus memperlihatkan Islam sebagai agama yang ramah, sehingga hukum Islam bisa diterima dan ditegakkan di tengah kondisi masyarakat plural.
Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation Abdul Syatar; Arif Rahman
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.11646

Abstract

This article aims to provide an understanding of zakat and hajj legislation in Indonesia. The approach used is an analysis of the law itself. The Hajj and Zakat Law is a form of transformation of Islamic Jurisprudence in Indonesia. The latest hajj and zakat legislation are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2019 concerning the Organization of Hajj and Umrah and the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat. It means that the government is responsible for the implementation of the pilgrimage for Muslims in Indonesia. These responsibilities include registration, determination of quotas, determination of deposits, guidance on hajj, etc. relating to the needs of pilgrims. The history of Islamic laws and regulations in Indonesia in the formation of zakat laws is a long and ironic journey. Zakat in fiqh is included not only as part of worship but also aspects of muamalah, especially the public aspect. Government policies in the field of worship provide the widest possible freedom.Keyword: Legislation; Zakat Act; Hajj Act; Zakat and Hajj.
Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kecamatan Pangakajene, Kabupaten Pangkep Indra Kurniawan; Arif Rahman
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16330

Abstract

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kacamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep)? .Berdasarkan pokok masalah tersebut diuraikan kedalam Tiga sub masalah yaitu: 1) Bagimana Prosesi tradisi tebba kaluku di Atas Kuburan Pemakaman Kecamatan Pangkajene? 2) Bagimana Pandangan Masyarakat tentang  mengenai tradisi tebba kalu di Atas Kuburan Kecamatan Pangkajene?. 3)Bagimana Pandangan Hukum Islam tentang  mengenai tradisi tebba kaluku di Atas Kuburan Kecamatan Pangkajene?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan Wawancara Masyarakat kecamatan pangakajene  dan  pendekatan field research . Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik pengolahan dan analisis data adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi, dan penarikan kesimpulan (conclusiom drawing).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun Prosesi Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kacamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep) meliputi persiapan (Penentuan Waktu, Menyiapkan Kelapa Tua, Menyiapkan Parang, Memakai Pakaian Satu Set Dengan Panrita) dan pelaksanaannya (Sang Mayit Dikebumikan, Mayit Di Doakan Oleh Imam Dan Jamaah, Membaca Basmalah, Membaca Doa Talqin Dengan Pemotongan Tebba Sikaliyya). Adapun Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Teba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kacamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep)  ialah tradisi merupakan kebiasaan yang mesti dipertahankan dan dilestarikan sebab dalam tradisi ini memiliki hal yang positif diantaranya sebagai pengharapan doa kepada simayit agar kehidupannya aman dan selamat. Sedangkan pandangan hukum islam mengenai tardisi tebba kaluku di atas kuburan kecamatan pangkajene kabupaten pangkep ialah selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama bisa dilakukan, tradisi ini memiliki makna yang dalam seperti pengharapan agar simayit hidupnya selamat dan tentram. Kesimpulan melalui penelitian ini penulis berharap agar dapat membantu calon peneliti selanjutnya untuk dijadikan satu dari banyaknya referensi
PEMASANGAN PETA DESA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFORMASI GEOGRAFIS DI DESA BILA Andi Wildani Nurul Waqiah; Ramanda Ukrawi; Annisa Rurina Maryam; Fitriani Yusuf; St. Hasniar Amin; Arif Rahman; Ihsan Sandi; A. Shadfoan AP. Baso; Bustan Ramli; Muh. Irwan
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 4 No. 04 (2026): JULI 2026
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Bila belum memiliki media informasi geografis yang menyajikan batas administrasi, jaringan jalan, fasilitas umum, dan lokasi penting desa secara lengkap sehingga masyarakat maupun pemerintah desa mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi spasial. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan ketersediaan informasi geografis melalui pemasangan peta desa sebagai media informasi publik. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi observasi lapangan, wawancara dengan perangkat desa, pengumpulan data menggunakan Google Maps dan survei lapangan, penyusunan desain peta, validasi bersama pemerintah desa, serta pemasangan peta berukuran 100 × 150 cm di depan Kantor Desa Bila. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peta desa berhasil dipasang dan diterima oleh pemerintah desa sebagai media informasi geografis yang memuat batas administrasi, jaringan jalan, fasilitas umum, dan lokasi penting desa. Keberadaan peta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi wilayah serta mendukung pemerintah desa dalam pelayanan informasi publik dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, program pemasangan peta desa memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan ketersediaan informasi geografis di Desa Bila.