Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Study & Accounting Research FRIMA: Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Suarny Amran
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
Economics, Econometrics & Finance

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Konsep Kebijakan Dalam Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Koperasi Rima Elya Dasuki; Suarny Amran
Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi) No 1 (2018): Prosiding FRIMA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55916/frima.v0i1.262

Abstract

Tujuan_ Arah kebijakan pembangunan koperasi harus mengutamakan kualitas dibanding dengan kuantitas koperasi,untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas diperlukan pengawasan yang baik. Desain/Metode_ Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Temuan_ Kebijakan pengawasan dan penerapan sanksi koperasi sangat berperan dalam menunjang keberlanjutan usaha koperasi. Implikasi_Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota,sehingga dengan pengawasan beserta penerapan sanksi yang baik akan memberi dampak manfaat yang tinggi bagi anggota. Originalitas_ Variabel kebijakan pengawasan dan penerapan sanksi pada koperasi disesuaikan dengan peraturan kementrian koperasi dan UKM yang sejauh ini belum dibahas pada penelitian sebelumnya. Tipe Penelitian_ Studi Empiris.
Konsep Kebijakan Dalam Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Koperasi Rima Elya Dasuki; Suarny Amran
STAR Vol 15 No 2 (2018): STAR (Study & Accounting Research)
Publisher : STIE STEMBI Bandung Business School

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55916/jsar.v15i2.97

Abstract

Tujuan_ Arah kebijakan pembangunan koperasi harus mengutamakan kualitas dibanding dengan kuantitas koperasi,untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas diperlukan pengawasan yang baik.Desain/Metode_ Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripsiTemuan_ Kebijakan pengawasan dan penerapan sanksi koperasi sangat berperan dalam menunjang keberlanjutan usaha koperasi Implikasi_Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota,sehingga dengan pengawasan beserta penerapan sanksi yang baik akan memberi dampak manfaat yang tinggi bagi anggotaOriginalitas_ Variabel kebijakan pengawasan dan penerapan sanksi pada koperasi disesuaikan dengan peraturan kementrian koperasi dan UKM yang sejauh ini belum dibahas pada penelitian sebelumnyaTipe Penelitian_ Studi Empiris
Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Terkait Pemberdayaan Koperasi di DPD RI Provinsi Jawa Barat Suarny Amran
E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas Vol 7 No 1 (2026): E-Coops-Day: Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda Perkoperasian yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI berdasarkan hasil Rapat Pleno pada tanggal 24 September 2025, disepakati mengenai 2 (dua) tema pemantauan Ranperda dan Perda yang dilaksanakan tanggal 2 - 21 Oktober 2025 untuk Jawa Barat, dengan tema Pemantauan dan Diskusi Perkembangan Pemberdayaan Koperasi, melalui dialog interaktif dengan Gerakan koperasi, Diskuk Jabar, Diskuk Kota Bandung dan Bulog Jabar. Hal ini terkait dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi melalui, Surat Edaran Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025: tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang memang memberi arah kebijakan, tetapi kedudukannya sebagai beleidsregel (bukan peraturan perundang-undangan) menimbulkan keterbatasan daya ikat dan kepastian hukum. Karenanya perlu disusun Perpres atau Peraturan Pemerintah agar dapat menjadi dasar hak dan kewajiban 'serta payung hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah. Sebagai paying hukum regulasi ini sangat penting, dan Perda perlu didorong pembentukannya. Berdasarkan kompleksitas permasalahan.di atas, peran Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) RI menjadi sangat .strategis. Sesuai amanat Pasal 249 ayat (1) huruf j UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, BULD DPD RI memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda maupun Perda. Kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencegah disharmoni regulasi dan memperkuat kualitas legislasi daerah, serta memastikan bahwa 'Perda sebagai legislasi daerah, serta memastikan bahwa 'Perda hadir sebagai instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat. dengan mengedepankan prinsip partisipatif aspiratif, dan substantif, pemantauan.
Co-Authors I Gusti Bagus Wiksuana Rima Elya Dasuki