Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Human Rights Violation in the Manifestation of Indonesia's Inefficacious Covid-19 Policies Towards the Lower Socio-Economic Class Dellvin Sergio
International Journal of Business, Economics, and Social Development Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Research Collaboration Community (RCC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijbesd.v3i1.190

Abstract

Indonesia’s surging number of Covid-19 positive cases may be happening due to its own manifestation through implementing ineffective laws which then led to the resurgence of the policy crisis. Indonesia is deemed to have failed in handling the overwhelming pandemic. The imbalance of emergency fund allocation between the recovery of the economy and health sector also conveys Indonesia’s top priority. Policies made by the state also prove its failure in accommodating vulnerable people especially those who live in poverty. The application of the top-down policy affects those with financial insecurity then also burdened by extraordinary crimes such as corruption of social assistance mid pandemic. To implement an adequate policy which can respect, protect, fulfill, it is important to address poverty affected by covid policies through the lens of human rights, whether it is violated or fulfilled. The use of recent studies, official data, laws, policies, and human rights approaches will help indicate how people living in poverty are still marginalized of their rights to adequate standards of living pre and midst pandemic. Moving forward, those who live in poverty must live free from discrimination and stereotypes such as lazy, unlucky, undeserving, etc. which contributes to the exclusion and exploitation of this vulnerable group. This research will seek poverty as a human rights issue, it will show how this vulnerable group has been the victim of injustice and demand accountability. Through proper analysis, these findings will also set out appropriate and applicable solutions for the well-being of this group mid and post pandemic.  
Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS Asmin Fransiska; Dellvin Sergio
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020244658

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perliku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.