Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Perkotaan Gloria Justitia Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Asmin Fransiska
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum bagi Anak dan Perempuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia Asmin Fransiska
Jurnal Perkotaan Vol. 9 No. 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/perkotaan.v9i2.305

Abstract

Woman and children are the most vulnerable groups that should be protected under the law and policies. However, in the practices level, those groups are being ignored and to some extend the law and policies are created to deprive their rights. The violence as well as the limitation of rights has leaded women and children to face multi layers of violence. Indonesia government and legislative are processing the draft of Indonesian Penal Code (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-RKUHP). Under the draft of the Penal Code, there are some articles that should be scrutinize in order to ensure that the right of women and children will be protected and not being eliminated. Therefore, this article aims to elaborate what is the issue in Indonesia Penal Code draft that should be taken into consideration and what should be done in order to create more proper formulation of the law that protect women and children rights. The method that has been used is a literarure review and normarive approach with human rights perspective.
Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS Asmin Fransiska; Dellvin Sergio
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020244658

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perliku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.
MEKANISME ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN: STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA: (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia) Ratih Nuke Prasanti; Asmin Fransiska
Gloria Justitia Vol 5 No 2 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.7704

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara penyedia tenaga kerja migran terbesar di kawasan ASEAN, dengan Malaysia sebagai tujuan utama. Dari total 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, 1,1 juta merupakan pekerja non-reguler yang kerap menghadapi kondisi kerja tidak layak di sektor rumah tangga, konstruksi, dan pertanian. Perlindungan pekerja migran menjadi tantangan serius, meskipun ASEAN telah memiliki kerangka hukum seperti Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran tahun 2017 serta Piagam ASEAN. Konsensus ini bertujuan melindungi hak pekerja migran dan keluarganya, serta mengatur kewajiban negara pengirim dan penerima. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. Contoh nyata adalah kasus Mariance Kabu, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Indonesia, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran di Malaysia. Penelitian ini mengkaji peran mekanisme ASEAN dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada hambatan implementasi dan rekomendasi untuk perbaikan kerangka perlindungan di tingkat ASEAN dan nasional.
Co-Authors Dellvin Sergio Ratih Nuke Prasanti