Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Peratun
Enrico Simanjuntak
PTUN Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tantangan dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi di Peradilan Tata Usaha Negara Enrico Simanjuntak
Jurnal Hukum Peratun Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.212019.33-54

Abstract

AbstrakSebagai bagian dialog penegakan hukum dalam kerangka negara hukum, sinergi dan pembagian peran penegakan hukum antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif sangat fundamental dan elemental. Bagaimana suatu putusan dilaksanakan (eksekusi) memang merupakan domain kekuasaan eksekutif. Namun implementasi pelaksanaan putusan pengadilan akan mempengaruhi efektifitas dan kepercayaan atas kekuasaan kehakiman, dalam jangka panjang menentukan tujuan penegakan hukum. Mekanisme kompensasi ganti rugi di Peratun membutuhkan pembenahan dan perhatian dari semua stakeholder terkait. Dengan pendekatan deskriptif-analitik, tulisan ini bermaksud mendiskusikan beberapa isu pokok yang mempengaruhi keterbatasan optimalisasi sarana pemulihan (remedy) melalui tuntutan ganti rugi dalam konteks penegakan keadilan administratif (administrative justice) di Indonesia.
RESTATEMENT TENTANG YURIDIKSI PERADILAN MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH Enrico Simanjuntak
Jurnal Hukum Peratun Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.222019.165-190

Abstract

Administration Act concerns the extent to which the scope of court jurisdiction relating administrative torts (onrechtmatige overheidsdaad), as intended in Article 1365 of the Civil Code. There are at least two different views on the issue. First, administrative court mutatis mutandis has the power to resolve the case relating onrechtmatige overheidsdaad, this view is represented by Supreme Court Circular No. 4/2016. A different view holds that the onrechtmatige overheidsdaad act is a genus whereas the factual act as referred to UUAP is a species. This second view is not mutatis mutandis transferring the authority of civil judges to administrative court try the onrechtmatige overheidsdaad case. This difference of opinion is important to be studied more thoroughly to know the real issue of the different views.
Co-Authors