Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

REGULASI UPAH BURUH DALAM FIQH Ridwan Ridwan
Al Qalam Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1371.036 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v25i1.1672

Abstract

Dalam Islam, besar kecilnya upah buruh ditentukan dengan pada kualitas dan jasa yang diberikan (ujrah af-mitsl). Semakin tinggi jasa yang diberikan, semakin tinggi besar upah yang diterimanya. Ini berbeda dengan paradigma kapitalis yang memaknai upah dengan parameter harga barang yang diproduksinya atau dengan mendasarkan pada tingkat taraf hidup masryarakat. Bagaimanapun barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan bukanlah milik buruh. Pendasaran upah dengan menggunakan upah minimun dengan melihat taraf hidup masryarakat tidak bisa dinalar, karena dalam Islam negara wajib menjamin warganya untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan nilai dasar yang harus menjadi semangat setiap regulasi pemerintah adalah nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Legalitas seorang kepala negara (ulil amri) membuat paket regulasi berkaitan dengan buruh sudah barang tentu dimaksudkan untuk membuat tatanan sosial khususnya di dunia industrial menjadi lebih baik (maslahat). Kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan dua kepentingan yaitu kepentingan buruh dan majikan.Kata Kuna: upah buruh, upah minimum, upah maksimum, dan fiqh.
Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam) Ridwan Ridwan
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.343 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.413

Abstract

Pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan refleksi dari aspirasi mayoritas masyarakat Aceh. Penerapan qanun khalwat di Nangroe Aceh Darussalam adalah bagian dari upaya positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.Tujuan diberlakukanya qanun khalwat adalah terciptanya tatanan moral yang berbasis pada moral hukum Islam dalam bentuk regulasi yang penegakkannya melalui institusi formal yang disebut dengan Mahkamah Syari'ah. Substansi hukum materiil qanun khalwat adalah perpaduan antara hukum Islam, hukum nasional dan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Konsekuensinya adalah berbagai qanun pidana termasuk qanun khalwat yang lahir di Aceh memiliki derajat keragaman bahkan ada disparitas antara hukum materiil qanun dengan konsep hukum pidana dalam fikih.
Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia Ridwan Ridwan
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2889.162 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i2.568

Abstract

Kepemilikan tanah dalam hukum Islam bersifat komunalistik religius yang penguasaannya ada pada negara dengan menambahkan bobot dan nilai teologis-religius untuk membedakan dengan sistem kepemilikan aliran Sosialistik. Untuk memperkuat pendapat di atas, penulis mengajukan dua argumentasi; Pertama, argumentasi normatif-teologis yang menyatakan bahwa bumi dan isinya adalah milik Allah yang penguasaannya ada pada negara. Kedua, argumentasi historis yaitu dengan mengajukan bukti-bukti sejarah (historical evident) tentang gagasan reformasi hukum kepemilikan tanah (land reform) yang tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah dimulai masa Nabi hingga para khalifah sesudahnya melalui instrumen regulasi iqta’ dan hima. Konsep hukum kepemilikan masyarakat atas tanah menurut Hukum Pertanahan Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam memiliki persamaan pada tataran asas hukumnya, yaitu kepemilikan tanah yang adil dan merata atas dasar persamaan di hadapan hukum dengan mendasarkan pada nilai etika spiritual agama.
Istishab dan Penerapanya dalam Hukum Islam Ridwan Ridwan
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 1 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1655.627 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i1.642

Abstract

Development of modernization marked by the emergence of globalization has spawned highly complex problems of Islamic law that requires Muslims to exercise ijtihad in order to make Islamic law could be adapted in the spectrum of modern culture. This article wants to prove that istishab can be used as an alternative method of ijtihad in answering legal problems of contemporary Islam. Ijtihad is the inner-dynamic for the emergence of changes to safeguard the ideal of universality of Islamic teachings as a system that salihun li kulli zaman wa-l makan. istishab is a method of law invention based on pre-existing law as long as there are no arguments (legal evidence) which indicate otherwise. To prove the thesis above, some cases in criminal, civil and marriage laws are presented as samples.
Menggagas Fikih Tasamuh di Tengah Masyarakat Multikultural Ridwan Ridwan
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3 No 2 (2009)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5269.098 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v3i2.3673

Abstract

An accommodative Islamic law is needed in this multicultural society. Ijtihad is an inner dynamic which guides the changes. Fiqh as the reflection of ulama responds the pluralism towards the problems in the society.
Kontroversi Nilai Keadilan Sahabat dalam Studi Hadis Ridwan Ridwan
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1 No 1 (2007)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3931.315 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v1i1.3713

Abstract

The position of companions in ‘ulum al-hadith mainly related to their justice value has brought out controversy. Rasulullah stated in his speech ‘the best generation is mine and the next’. It legitimates the theology about companions’ position in religious frame. Minimally there are three different mainstreams Mu’tazilah (ideoligical group), Abi al-Sunnah majority (idealist group) Ahl-al Sunnah miniroty (realism group) in judjing the justice value of prophet’s companions. The root of the problem Interpreting Al-Qur’an and hadis as well as humanity and sacred value.
KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM LITERATUR ISLAM KLASIK Ridwan Ridwan
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 3 No 1 (2008)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2587.343 KB)

Abstract

discussion about the status of woman’s political leadership has produce pros and contra among ulama. There’s a lot ofargument from each group from theological, sociological, or historical perspective. Women’s self image in classical tafsir literature still havediscriminative attitude to woman, positioned as inferior creature and weak intellectuality. This bias interpretation brought up stigma thatwoman is not proper to bear certain task, especially role on public domain as in political field. Therefore, in order to enhance insight tointerpretation that have character gender responsive and humanistic, we shouldn’t only interpret with literal and legalistic aspect, but must bebroaden to contextual-emansipatory. Finally, result of interpretation didn’t escape from Islamic vision and mission as rahmatan lil alamin’sreligion.