<![CDATA[Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011. Metode pengukuran kinerja dengan menggunakan pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD), dimana sumber EKPPD berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan populasi semua pemerintah daerah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu dengan cara memilih pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan penulis. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 243 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja modal (BM), dan temuan audit (TEMUAN) berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah, tetapi untuk variabel belanja modal (BM) arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah negatif. Sementara itu untuk variabel ukuran daerah (ASET) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi 5%, dan hanya berpengaruh pada tingkat signifikansi 10%. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) dan status daerah (STATUS) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.]]>
