Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Meneropong potensi kemunduran upaya kesetaraan gender dalam RUU Omnibus Law Ketahanan Keluarga Dwi Astuti
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v6i1.9076

Abstract

Kesetaraan gender merupakan kondisi terjadinya keseimbangan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak hal. Salah satunya adalah keadilan dan keseimbangan dalam memberikan kesempatan untuk berperan di ruang publik bagi laki-laki dan perempuan Pengesahan RUU Ketahanan Keluarga akan berpotensimemumculkan domestifikasi pada perempuan, yaitu pembatasan ruang gerak perempuan di ruang publik dan ketidakadilan  pembagian ruang publik antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan analisis menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis. Analisis Wacana Kritis adalah metode kajian yang menganalisis teks dengan mangambil posisi berpihak dan mendemistifikasi bentuk-bentuk dominasi dengan melalui analisis kritis. Tujuan dari metode AWK adalah untuk membongkar bentuk-bentuk dominasi dan diskriminasi yang biasanya atas dasar gender, etnis, kelas, agama atau bahasa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pendefinisian peran perempuan dalam RUU Ketahanan Keluarga didasarkan kepada konstruksi pemikiarn yang bias gender, sehingga menimbulkan proses domestifikasi terhadap peran perempuan. Domestifikasi peran perempaun selanjutnya akan berdampak kepada diskriminasi kepada perempuan dan lebih jauh akan menghambat upaya kesetaraan gender di Indonesia.
Gotong Royong sebagai Rujukan dalam Kebijakan Pemberdayaan Desa Tanggap Covid-19 Dwi Astuti
Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 5 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.954 KB) | DOI: 10.22437/titian.v5i1.9745

Abstract

Abstrak Persoalan Covid-19 menuntut penanganan serta partisipasi semua komponen masyarakat, untuk itu pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan tentang Desa Tanggap Covid-19 dengan harapan agar masyarakat menggunakan praktek gotong royong, yang selama ini sudah ada. Secara khusus tulisan ini akan melihat bagaimana Gotong Royong dalam partisipasi masyarakat  Desa Tanggap Covid-19 serta Upaya pemerintah yang di lakukan dalam penaganan covid 19. Dengan menggunakan metode studi pustaka dapat dilihat bahwa adanya sikap gotong royong dengan setiap masyarakat ikut berpastisipasi dalam menyumbang biaya, tenaga, ide atau gagasan, sarana prasaran, ketrampilan  maupun barang yang  di laksanakan kepada setiap anggota masyarakat bermaksud memberikan nilai positif atau nilai tambah atau manfaat terhadap penangann persoalan-persoalan penanganan pandemic covid 19 yang ada dimasyarakat. Serta adanya upaya pemerintah dlam membentuk Desa Tanggap Covid-19 yang nantinya akan bertugas melakukan edukasi terkait Covid-19, mendata penduduk yang rentan sakit, Serta memberikan Padat Karya Tunai  Desa (PKTD) di lakukan sebagai bentuk pemberdayaan penggunaan dana desa untuk Porgram padat Karya Tunai Desa dengan pengelolaan swakelola, memprioritaskan untuk masyarakat miskin.   Keyword : Desa tanggap Covid-19, Gotong royong, Pemberdayaan.   Abstract The Covid-19 issue demands the handling and participation of all components of society, for that the Indonesian government establishes a policy on Covid-19 Responsive Villages in the hope that the community will use the practice of gotong royong, which has existed so far. In particular, this paper will look at how Gotong Royong is involved in the participation of the Covid-19 Responsive Village community and the government's efforts to deal with COVID-19. , ideas or ideas, facilities, infrastructure, skills or goods that are carried out to every member of the community with the intention of providing positive value or added value or benefits for handling the problems of handling the COVID-19 pandemic in the community. As well as the government's efforts to form a Covid-19 Responsive Village which will later be tasked with conducting education related to Covid-19, registering residents who are prone to illness, and providing Village Cash Work Intensive (PKTD) as a form of empowering the use of village funds for the Cash Work Intensive Program. Villages with self-managed management prioritize the poor. Keyword : Covid-19 response village, Mutual cooperation, Empowerment.
PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT Dwi Astuti
Ensiklopedia of Journal Vol 3, No 3 (2021): Vol 3 No 3 Edisi 1 April 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.72 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v3i3.746

Abstract

Abstrak : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut pemerintah sebagai bagian daripada amanah negara mewajibkan pemerintah melakukan berbagai terobosan unutk mewujudkan tujuan tersebut. Penelitian ini mengunakan penelitian studi pustaka sebagai bagian dalam menjawab peran pemerintah dengan berbagai upaya pemenuhan yang telah melahirkan pergeseran pada paradigma pembangunan yaitu paradigma top down menjadi paradigma bottom up yang mana tidak dapat mengatasi pemerataan permasalan kesejahteraan. Perubahan kebijakan paradigma pembangunan menjadi paradigma bottom up masih belum mampu menciptakan kesejahteraan secara efektif, seyogyanya adanya pemberdayaan kepada masyarakat yang memampukan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola pembangunan di wilayah masing-masing dan terampil menggunakan modal sosial yang dimiliki masyarakat untuk percepatan pencapaian kesejahteraan sosial. Serta Pentingnya kesejahteraan masyarakat dalam membangun kompetensi dan kapasitas untuk mengelola fasilitas yang diberikan oleh pemeirntah sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sendiri dan juga ketrampilan dalam memanfaatkan modal sosial yang masyarakat miliki untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
Pandemi Covid-19 Moment Re-Aktualiasi Visi Organisasi Masyarakat Dwi Astuti
Jurnal PADAMU NEGERI (Pengabdian pada Masyarakat Bidang Eksakta) Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37638/padamunegeri.v1i2.531

Abstract

Organisasi merupakan organ yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai alat bagi masyarakat secara individu untuk mencapai kesejahteraan dan berkembang semakin maju. Disadari bahwa banyak aktivitas yang tidak mungkin dilakukan secara individu namun hanya bisa dilakukan ketika itu dilakukan sebagai kelompok atau dilakukan secara bersama-sama. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar baik secara kualitas maupun kuantitas, bagi individu maupun masyarakat.. Diskusi dan sharing yang dilakukan bersama dengan organisasi masyarakat berupaya untuk memampukan organisasi sosial untuk mengahdapi perubahan tersebut. Diskusi dan sharing menemukan beberapa penghayatan baru yaitu, pertama, pandemi Covid-19 telah merubah struktur sosial dan struktur ekonomi dalam organisasi masyarakat, kedua,dibalik banyaknya kasus kejatuhan dan ekonoomi yang runtuh, kita bisa melihat ada banyak juga peluang baru yang muncul. Ketiga, pandemi covid-19 merupakan kesempatan bagi organisasi masyarakat untuk melakukan Re-Aktualisasi visi menyesuaikan dengan kondisi baru, keempat, melakukan adaptasi perencanaan baru, kelima, dengan memperhatikan potensi yang dimiliki organisasi membangun kemitraan dan keenam, tidak meninggalkan organisasi sebagai sarana dan wadah untuk mencapai tujuan. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Re-Aktulalisasi visi, organisasi masyarakat.