Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Jurnal ADMINISTRATOR Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan
M. Nur Alamsyah
Universitas Tadulako
Arts Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis kebijakan penanggulangan Covid-19 di Sulawesi Syugiarto Syugiarto; M. Nur Alamsyah
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v6i2.10797

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 dan untuk melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 di wilayah mereka. Tulisan ini sendiri menggunakan strategi pengendalian wabah penyakit (Penekanan) untuk menganalisa kebijakan yang diambil oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kepustakaan (Library Research), dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dalam menekan penyebaran covid-19 serta data kasus terkonfirmasi positif covid-19 di 6 Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Interval waktu yang dilihat yaitu dimulai pada 2 Juli 2021 sampai 13 Juli 2021. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dari 6 Provinsi dalam menekan penyebaran covid-19 dan melihat data kasus penyebaran covid-19. Setelah itu menganalisa dampak dari peraturan tersebut, apakah dapat menekan penyebaran covid-19 di 6 provinsi yang ada atau hanya meningkatkan jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di wilayah tersebut. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukan bahwakebijakan penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan 6 Provinsi yang ada di Sulawesi belum memperlihatkan hasil yang maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19, hal ini terlihat dari adanya gap yang cukup jauh dalam peningkatan serta penurunan jumlah kasus covid-19. Kebijakan yang diambil berupa PPKM, pemeriksaan menggunakan tes PCR dan rapid test bagi pelaku perjalanan, memperketat pintu masuk wilayah provinsi hingga PSBB yang dilakukan belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di 6 Provinsi. Kebijakan yang telah dibuat belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga penyebaran Covid-19 masih sulit untuk di tekan.
PERAN BUZZER SEBAGAI OPINION MAKERS DALAM PROSES REKLAMASI TELUK JAKARTA TAHUN 2016-2017 Sisrilnardi Sisrilnardi; M. Nur Alamsyah
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 3 (2023): February
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i3.670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran buzzer di media sosial twitter di dalam wacana Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Data Semiocast menunjukkan, bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu kota didunia yang masyarakatnya paling banyak berinteraksi melalui twiiter. Kondisi ini menjadikan label buzzer sebagai opinion makers memiliki peran atas wacana kontekstual menyangkut reklamasi teluk Jakarta. Mereka menampilkan informasi yang dibungkus lewat foto atau poster digital, video dan cerita yang didesain menarik dan mudah dipahami. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan (1) Bagaimana peran Buzzer dalam wacana Reklamasi Teluk Jakarta? (2) Apa dampak keterlibatan buzzer terhadap pengembangan ruang publik virtual? Penelitian ini sendiri menggunakan metode analisia kritis dari Norman Fairclough untuk melihat wacana atau isu yang ditimbulkan oleh buzzer dalam mendukung kebijakan reklamasi. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, buzzer menciptakan wacana bahwa kebijakan reklamasi merupakan bagian dari proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara yang merupakan proyek jangka panjang pemerintah pusat. Kedua, buzzer menginformasikan bahwa proyek reklamasi sebenarnya didukung oleh masyarakat terutama nelayan yang tinggal diwilayah ini. Agar wacana ini di terima oleh followernya, buzzer memilih untuk menonjolkan aspek advokatif yang bersifat konstruktif didalam postingannya. Temuan lainnya walaupun hadir dalam bentuk kecil ialah kepentingan politik dari Ahok sebagai seorang petahana untuk suksesi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa buzzer memiliki peran sentral atas wacana menyangkut reklamasi Pantai Utara Jakarta di media sosial, tujuannya tak lain agar pesan yang disampaikannya bisa mempengaruhi kontruksi berpikir dari followernya sehingga mendukung kebijakan ini.
Pelaksanaan Good Governance Di Kantor Kecamatan Palu Barat Rika Rika; M. Nur Alamsyah
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of good governance principles to public service in at regent office in west Palu have been done, but the reality it is not optimal yet. There are still many service that is not applying, such as the worker’s discipline which is not run well and the extroverted or the information preparation (transparancy) is so hard to be found and the level of society participation is still low, it is caused by the less motivation of bureaucracy to be a participant in every wisdom. This fenomena is happened generally and become a problematic in government implementation. The implementation of good governance principles at regent office in west palu has been applied but still not maximal like it is hoped. This can be seen be from the cooperation among government, private sector and society which still not run well, this is because certain factors like there is no chance from society to participate due to many activities. And also the lack of human resourcesor the lack of knowledge from officers at regent government this is also because the lack of facilitiesto apply the tasks of government which influence the work from regent officers.
Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Burhanuddin Soenoe; Selfana Selfana; M. Nur Alamsyah
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v3i1.30

Abstract

This study examines the Quality of Electronic Identity Card Services at the Department of Population and Civil Registration of Palu City. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques, carried out through observation, interviews, and documentation. Informant withdrawal technique using purposive. The number of informants in this study amounted to 5 people. The theory used is the theory of Zethmal, Parasuraman and Berry, which consists of 5 (five) aspects : tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Based on the results of research conducted, that the quality of Electronic Identity Card Services at the Population and Civil Registration Office of Palu City is not optimal. First; tangibles, namely inadequate facilities and infrastructure such as the lack of space for waiting rooms and limited available seats, as well as public toilets that look unclean. But in terms of the appearance of the apparatus is quite good. Second; reliability, namely the ability of the apparatus to use assistive devices is good, it's just that the services provided do not fully refer to the service flow. Third; responsiveness, namely the response of the apparatus who received the applicant's complaint was very good, but the speed of processing electronic identity cards was not maximized. Fourth; assurance, which is the guarantee given by the apparatus to the applicants that is not on time. However, the permit fee charged is in accordance with applicable regulations. Fifth; empathy, namely the service provided is not discriminatory and the apparatus always provides courteous and friendly service. Thus, from the five aspects of service quality above, there are still several things that need to be addressed, so that the quality of service provided can be maximized
Co-Authors Burhanuddin Soenoe Rika Rika Selfana Selfana Syugiarto Syugiarto