Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.302
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Polinter Journal of Public Administration and Government (JPAG) Jurnal ADMINISTRATOR Jurnal Kolaboratif Sains CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia PARADIGMA
Syugiarto Syugiarto
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Disaster Management System in Indonesia Syugiarto, Syugiarto
Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education Vol 5 No 2 (2021): Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education (December Edition)
Publisher : Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.367 KB) | DOI: 10.24036/sjdgge.v5i2.377

Abstract

This study aims to determine the disaster management system in Indonesia and focuses on the outcomes and impacts given to the community. There are three steps used in looking at the disaster management system in Indonesia, including: 1). look at natural disasters (earthquakes and tsunamis) that occurred in Indonesia in a span of 20 years (2001 – 2021); 2). look at the disaster management system in Indonesia using 3 out of 4 disaster management cycles (mitigation, preparedness and response); 3). see the outcome and impact of disaster management regulations using a performance information framework. The method used in this research is library research. The results found in this study are that the disaster management system in Indonesia has not been running well in terms of outcomes and impact on the community. Within a span of 12 years (2009 – 2021) after the disaster management regulation was made, it has not been able to minimize the loss of life and financial losses experienced by the community. The inputs, processes and outputs of regulations and disaster management systems are in accordance with what has been conceptualized. But, the implementation process as well as the lack of disaster management regulations are the things that cause the outcomes and impacts cannot be realized and cannot protect the community from the threat of earthquakes and tsunamis.
GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN INDONESIA Syugiarto; Nasir Mangngasing
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 1 (2022): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.117 KB) | DOI: 10.53866/jimi.v2i1.26

Abstract

This study examines the leadership styles of seven Indonesian presidents, from President Soekarno to President Joko Widodo. The method used in this study is a literature review. The theory used in this study is the theory proposed by Northouse (2016) which explains 15 leadership styles, namely: Trait Approach, Skill Approach, Behavioral Approach, Situational Approach, Path-Goal Theory, Leader-Member Exchange Theory, Transformational Leadership, Authentic Leadership, Servant Leadership, Adaptive Leadership, Psychodynamic Approach, Leadership Ethics, Team Leadership, Gender and Leadership, and Culture and Leadership. The results of this study indicate that the leadership styles shown by the seven Indonesian presidents are different from one another. President Soekarno is identical with the Trait Approach leadership style, President Soeharto with Path-Goal Theory leadership style, President BJ Habibie with Behavioral Approach leadership style, President Abdurahman Wahid with Skill Approach leadership style, President Megawati Soekarno Putri with Gender and Leadership leadership style, and President Joko Widodo with the leadership style of Servant Leadership
Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011) Riady Ibnu Khaldun; Syugiarto; Yulizar Pramudika Tawil
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.499 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Penanggulangan Bencana yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Teori Analisis Kebijakan untuk melakukan analisis kebijakan, perlu memperhatikan tiga indikator yaitu: 1) Nilai; 2) Fakta; dan 3) Tindakan, digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dianggap belum optimal dalam penerapannya karena berdasarkan indikator, yaitu: 1) Nilai, belum maksimalnya proses untuk mengakomodir keseluruhan upaya dalam meminimalisir risiko bencana; 2) Fakta, kesesuaian program Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penanggulangan bencana melalui peraturan daerah tersebut masih sangat minim; 3) Tindakan, kurangnya implementasi program kegiatan baik berupa sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palu
Urgensi Pembuatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Syugiarto Syugiarto; M Syukur
Journal of Public Administration and Government Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/jpag.v3i2.196

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Penandaan Surat Izin Mengemudi serta mengetahui lebih lanjut permasalahan yang tertuang dalam problem stream untuk mengetahui apakah masalah yang dikemukakan dalam problem stream cukup urgent sehingga perlu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 perlu dibuat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini terlihat bahwa proses penentuan agenda seting pada Peraturan Kapolri telah sesuai jika kita mengacu pada Kingdon model. Namun pada bagian problem stream, pembuatan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Penandaan Surat Izin Mengemudi belum memenuhi persyaratan agar segera dibuat dalam bentuk peraturan, sebab Peraturan Kapolri tersebut hanya berfokus pada pengklasifikasian SIM C (SIM C, SIM C I dan SIM C II) berdasarkan kubikasi sepeda motor (Pasal 3 Ayat 2 Poin g, Poin h dan Poin i) sehingga urgensi pembuatan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Penandaan Surat Izin Mengemudi belum memenuhi persyaratan dari segi kebutuhan masyarakat dan juga dari segi mengurangi jumlah kecelakaan sepeda motor di Indonesia.
Analisis kebijakan penanggulangan Covid-19 di Sulawesi Syugiarto Syugiarto; M. Nur Alamsyah
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v6i2.10797

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 dan untuk melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 di wilayah mereka. Tulisan ini sendiri menggunakan strategi pengendalian wabah penyakit (Penekanan) untuk menganalisa kebijakan yang diambil oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kepustakaan (Library Research), dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dalam menekan penyebaran covid-19 serta data kasus terkonfirmasi positif covid-19 di 6 Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Interval waktu yang dilihat yaitu dimulai pada 2 Juli 2021 sampai 13 Juli 2021. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dari 6 Provinsi dalam menekan penyebaran covid-19 dan melihat data kasus penyebaran covid-19. Setelah itu menganalisa dampak dari peraturan tersebut, apakah dapat menekan penyebaran covid-19 di 6 provinsi yang ada atau hanya meningkatkan jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di wilayah tersebut. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukan bahwakebijakan penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan 6 Provinsi yang ada di Sulawesi belum memperlihatkan hasil yang maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19, hal ini terlihat dari adanya gap yang cukup jauh dalam peningkatan serta penurunan jumlah kasus covid-19. Kebijakan yang diambil berupa PPKM, pemeriksaan menggunakan tes PCR dan rapid test bagi pelaku perjalanan, memperketat pintu masuk wilayah provinsi hingga PSBB yang dilakukan belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di 6 Provinsi. Kebijakan yang telah dibuat belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga penyebaran Covid-19 masih sulit untuk di tekan.
Isu 3 Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi riady riady; Syugiarto Syugiarto
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v7i2.5433

Abstract

This study aims to see whether the president can serve his term of office for 3 periods (15 years) from a democratic point of view. This research itself uses literature study as the basis for data collection. The theory of democracy is used as a reference to see the term of office of the president for 3 periods from a democratic point of view, and also whether it will harm democracy itself or not. The results show that the president can hold office for 3 periods (15 years) if Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is amended again. In addition, if the majority of people want the president to serve more than 2 periods (10 years), then this will not injury democracy at all. This is because people want it. However, if we refer to the reasons why Article 7 of the 1945 Constitution was amended in 1999 (which is to reflect democracy and leadership regeneration) and there are rejections from some parties who do not want the presidential term of leadership more than 2 periods, it will show that the government is disobedient to regulations that have been mutually agreed upon and do not pay attention to the wishes of some people who reject it.     
Penanggulangan Human Trafficking Di Indonesia Syugiarto Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan-Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v4i1.43

Abstract

This study aims to determine the causes of human trafficking by using the hierarchical analysis scheme proposed by Dunn (2003 & 2018) and to find solutions to these problems by mapping the actors involved in the process of formulating policies for overcoming human trafficking. This research itself uses a type of qualitative research with a literature study method. The results of the study indicate that the causes of human trafficking are economic factors, education of victims of human trafficking and the government. Economic factors are the reason for people to become TKI / TKW abroad, but there are some distribution agents who are not responsible so that the level of human trafficking is getting higher. The low level of education and lack of public knowledge related to human trafficking are the main causes that cause human trafficking in Indonesia to reach 582 people in 2019. The weak implementation of Law Number 21 of 2007 carried out by the government is one of the factors for the high level of human trafficking. in Indonesia. In addition, it is also known that the process of formulating policies to combat Human Trafficking in Indonesia involves several actors, including: Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, Legislators / Politicians, Ministry of Education and Culture, Academics, TNI / POLRI, Mass Media, Manpower Distribution Agencies Overseas, NGOs / NGOs and the community as parties who have a high probability of becoming victims of human trafficking.
The Fate of Jakarta Special Autonomy After The Movement of The Capital City of The United State of The Republic of Indonesia Yulizar Pramudika Tawil; Syugiarto; Giska Mala Rahmarini
Journal of Public Administration and Government Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/jpag.v4i2.475

Abstract

The purpose of this research is to determine if Jakarta retains unique autonomy if the capital city is relocated to East Kalimantan. Furthermore, this article analyses various nations that have relocated their capital cities and compares them to Indonesia, which is now considering to relocate its capital city. The case study technique was employed in this investigation. The results of this article suggest that Indonesia can choose one of three strategies (1. Moving the Capital City, Government Center, and Business Center; 2. Moving just the Capital City and Government Center; or 3. Moving only the Government Center), with the impact of picking one of these schemes being: 1) If the capital is relocated, Jakarta would lose its unique autonomy as a special capital city; 2) If laws are implemented as a special commercial region or trade hub in Indonesia, Jakarta will still have special autonomy; 3). If just the center of the Indonesian government is relocated to East Kalimantan, Jakarta will retain special autonomy as a special capital region.
Pemulihan Pasca-Bencana di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan? Syugiarto Syugiarto; Riady Ibnu Khaldun; Yulizar Pramudika Tawil; Handy Wahyu Kusnadi
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v8i2.47443

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia perlu diubah, khususnya pada bagian pemulihan pasca bencana yang mana pemerintah dalam proses pemulihan pasca bencana hanya berfokus pada rekonstruksi bangunan dan kurang memperhatikan rehabilitasi masyarakat sebagai penyintas bencana. Terdapat dua tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : Melakukan analisis terhadap kebijakan penanggulangan bencana (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008). Studi kepustakaan menjadi metode utama dalam melakukan penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008) tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang melihat keberhasilan suatu kebijakan hanya dari segi proses dan output tanpa melihat dampak yang disebabkan dari proses implementasi kebijakan serta keterlibatan masyarakat.
Big Data Sebagai Game-Changer Dalam Kebijakan Publik Wido Cepaka Warih; Syugiarto Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v5i2.69

Abstract

Artikel ini menggunakan tinjauan literatur artikel jurnal terbaru, kemudian mengerucut hanya membahas empat tema big data dalam hubungannya dengan kebijakan publik; (1) penerapan big data dalam siklus kebijakan publik; (2) peluang dan inovasi big data dalam kebijakan publik; (3) tantangan dan risiko big data dalam kebijakan publik; dan (4) aplikasi big data di lembaga pemerintahan
Co-Authors Amane, Ade Putra Ode Ardhi Syaputra Ariski S fachrul reza, fachrul Filo Leonardo Tinggogoy Handi Wahyu Kusnadi U. Tadja Lembah Handy Wahyu Kusnadi Khairul Umam Karim M Syukur M. Nur Alamsyah Nasir Mangngasing Puspitasari Puspitasari Rahmarini, Giska Mala Riady Ibnu Khaldun RIADY RIADY S, Ariski Warih, Wido Cepaka Widana, Alifa Raema Wido Cepaka Warih Yulizar Pramudika Tawil