Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Critical Discourse Analysis of Technology-Based Village Government System in Bengkalis Riau Rijalul Fikri; Muhammad Faisal Amrillah; Budi Mulianto
Journal of Local Government Issues (LOGOS) Vol. 3 No. 1 (2020): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/logos.v3i1.10929

Abstract

This study aims to comprehend on how the discourse of e-government system in villages of Bengkalis Regency, Riau Province, by using the method of Foucauldian discourse analysis. Thus, discourse of this paper is the implementation of e-governance system forming the relation between power and society through the process of definition, isolation and justification. In the e-government system’s operation in Bengkalis, there are two remarkable interpretation as follows: firstly, for villages that adopted the e-government system, those involve in the interpretation of dominant discourse which define and justify the discourse of e-government system; and secondly, for villages that have still been in loyal of the local wisdom – “committing to the government system and society life order based on traditional, well known as self-governing community” -, those include in the interpretation of the marginalized discourse that means in the wider discursive context it is the discursive implementation of e-government system. As a logical conclusion, the existing discourse has expressed the state power represented by the effort of e-government system’s employment in which there are the major interpretation of village government categorized in the dominant discourse and the marginalized discourse.  
Kapasitas Adaptif Lokal Pemerintah Desa Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bengkalis Rijalul Fikri; Muhammad Faisal Amrillah; Hendi Selwa
INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science Vol 3 No 2 (2020): INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/intecoms.v3i2.1820

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah pekerjaan dan aktivitas manusia. Teknologi dan Informasi menjadikan kehidupan manusia jauh lebih efesien. Termasuk dalam pengelolaan organisasi pemerintahan, mulai banyak penerapan teknologi dan informasi guna menunjang jalannya pemerintahan. Banyak aplikasi sistem pemerintahan desa, yang mencangkup ePerforma Base Budgeting (ePlanning, eBudgeting, eProcurement, eMoney, eKinerja, eAudit). Kemudian yang menjadi menarik adalah pertanyaan apakah desa paham teknologi? Apakah desa mampu melaksanakan sistem pemerintahan berbasis teknologi?.Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kapasitas adaptif lokal dalam penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi (SPBE) di desa. Salah satu daerah yang gencar melakukan ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Hampir seluruh desa di Kabupaten Bengkalis minimal telah memiliki website desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk menggambarkan kaspasitas adaptif lokal dalam penerapan SPBE di desa, akan digunakan local adaptive capacity (LCA) framework. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kepada informan atau narasumber yang telah ditetapkan dengan teknik cluster, purposive, dan random sampling. Penentuan desa yang akan diteliti berdasarkan status desa yang terdiri dari desa tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Rijalul Fikri; Muhammad Faisal Amrillah; Hendi Selwa; Digo Anugrah Rivai
INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science Vol 4 No 2 (2021): INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/intecoms.v4i2.3154

Abstract

Sistem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.Aplikasi Sistem Teknologi Informasi Desa pada perkembangannya bukan hanya alat untuk memantau pembangunan desa sebagaimana namanya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, namun juga sebagai pustaka desa yang berisi data untuk merencanakan pembangunan desa, dan kawasan perdesaan tentunya. Seperti halnya yang penulis temukan dalam observasi di Desa Pedekik dalam penerapan Sistem Informasi Desa berbasis Website terdapat beberapa Fenomena seperti Terindikasi Akses Internet Yang Belum Merata di Desa Pedekik, hal tersebut dilihat dari sulitnya masyarakat untuk mengakses Website Desa Pedekik dan Terindikasi Kualitas SDM Yang Belum Memadai di Desa Pedekik, hal tersebut dilihat dari tidak adanya aparatur Desa Pedekik yang khusus dapat pengelola Website Desa Pedekik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan tipe Deskriptif Analitif, dengan metode pengumpulan data Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.
Kesiapan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa: Studi Kasus Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Balkis Ananta; Rijalul Fikri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4728

Abstract

Penyusunan Buku Profil Desa merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan berbasis data di tingkat desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007, Buku Profil Desa berfungsi sebagai sumber informasi yang menggambarkan kondisi demografis, sosial, ekonomi, dan potensi wilayah secara menyeluruh. Penelitian atau kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, dengan tujuan menilai kesesuaian penyusunan dan pendayagunaan Buku Profil Desa terhadap ketentuan yang tercantum dalam Permendagri tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui telaah isi dokumen dan observasi lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Desa Sungai Buluh telah melaksanakan sebagian besar ketentuan yang diatur, baik dalam hal struktur dan sistematika penyusunan, kelengkapan data, maupun mekanisme pendayagunaan informasi desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti pembaruan data sektoral, penyelarasan format laporan dengan pedoman terbaru, dan peningkatan pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. Secara umum, penerapan pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil di Desa Sungai Buluh sudah berjalan cukup baik, meskipun diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan optimalisasi koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas data dan efektivitas penggunaannya dalam perencanaan pembangunan.
Model Pengawasan Berbasis Risiko dalam Menjamin Keselamatan Penumpang AKDP oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau Winda Oktavia; Rijalul Fikri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5120

Abstract

Jaminan keselamatan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta menjamin kondisi bagi penumpang. Namun di Indonesia sistem pengawasan angkutan jalan masih bersifat konvensional,terutama di Provinsi Riau dengan tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya. kurangnya pengawasan terhadap para pengguna jasa, dimana masih banyak ditemukan para pengendara yang tidak memenuhi standart keselamatan yang berlaku serta kurangnya pemantauan terhadap kelayakan kendaraan yang di gunakan para pengguna jasa angkutan umum. Sumber daya pengawasan yang tidak efesien dengan melakukan pemeriksaan merata tanpa memprioritaskan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam menangani risiko jaminan keselamatan penumpang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan konvensional saat ini masih bersifat seragam dan belum memperhitungkan tingkat risiko yang berbeda pada setiap operator atau trayek. Model pengawasan berbasis risiko yang diusulkan mencakup tahap identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko, komunikasi risiko, serta penerapan mekanisme pengendalian yang terstruktur sesuai dengan prinsip risk governance framework yang dikemukkan oleh Ren (2008). Penerapan model ini diharapkan dapat membuat penggunaan sumber daya pengawasan lebih efisien, memusatkan perhatian pada armada dan operator yang memiliki risiko tinggi, serta secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan maupun pelanggaran operasional. Temuan penelitian ini mendukung penerapan strategi pengawasan transportasi darat yang lebih adaptif, berbasis data, dan berfokus pada keselamatan penumpang.
Difusi Inovasi Layanan “Lapak Ocu” Dalam Penerbitan Nib: Studi Tentang Proses Adopsi Inovasi Di DPMPTSP Kabupaten Kampar Habibul Fijar Dirgantara; Rijalul Fikri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5148

Abstract

Pelayanan publik merupakan cerminan utama dari kinerja birokrasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek strategisnya adalah pelayanan perizinan usaha yang menjadi pintu legalitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks pemerataan pelayanan di daerah pedesaan, Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan inovasi Layanan Perizinan Keliling Online Cepat untuk Semua (LAPAK OCU) sebagai bentuk transformasi pelayanan berbasis digital dengan pendekatan jemput bola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi LAPAK OCU dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta menilai efektivitasnya melalui teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers (2003) dengan lima indikator utama: relative advantage, compatibility, complexity, trialability dan observability. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPAK OCU berhasil meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan perizinan di wilayah rural Kabupaten Kampar. Program ini memberikan keuntungan relatif melalui efisiensi waktu dan biaya, memiliki kesesuaian sosial dengan budaya masyarakat, menurunkan kompleksitas sistem digital, serta mempercepat adopsi inovasi melalui keterlibatan langsung masyarakat. Secara konseptual, inovasi ini memperkuat teori Rogers bahwa adopsi inovasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh interaksi sosial dan konteks budaya lokal. Inovasi LAPAK OCU menjadi model pelayanan publik inklusif yang mampu menjembatani kesenjangan digital serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi daerah.