Garuda - Garba Rujukan Digital

Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua Nurmasari, Nurmasari; Al Hafis, Raden Imam
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v5i2.2953

The main purpose of implementing asymmetric decentralization is to realize the Distribution of Power and Authority. So that each region has the opportunity to develop the existing potential and carry out governance independently and be able to realize social justice and equitable prosperity for all levels of society. However, in practice, there is often a mismatch between expectations and reality. As in Papua, which becomes an irony amid the abundance of special autonomy but poverty is a major problem. The purpose of writing this problem is to look at the problem of poverty that ensnared Papua in the midst of an abundance of special autonomy to be proud of. The method used in this paper is a literature study. The results of the analysis carried out on this problem namely as empirical evidence as we have seen together based on poverty statistics are still very concerning. This means that even though the Special Autonomy Law has stipulated systemic designs as formulated in the Act, in reality, the Act in hypothetical implementation has not been able to fulfil the objectives of the Papua Land Special Autonomy Law. For this reason, it is necessary to implement a 1. strict control mechanism for the use of the special autonomy budget; 2. Eradicating massive corruption and allocating funds for public welfare; and 3. The government's political will is needed to change budget management.Keywords: Asymmetric Decentralization, Poverty, Special Autonomy.

Dampak Pembangunan Pasar Modern (Alfamart dan Indomaret) Terhadap Pasar Tradisional (Warung Serba Ada) Kota Pekanbaru Nurmasari, Nurmasari; Al Hafis, Raden Imam; Butarbutar, Josua
Asketik : Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Pusat penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3M) IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/ask.v3i2.1599

This research is a study related to the impact of modern market growth (Alfamart and Indomaret) on traditional markets (department stores) in the city of Pekanbaru. The theories and framework used in this research are the concept of development while the research method used is qualitative approach delivered by Jhon W. Creswell. Because of it, the expected results will be more comprehensive in relation to the impact of the existence of the modern market on traditional ones (waserda). Meanwhile, the objectives of this study are 1. Consistency of the government of Pekanbaru City on the Implementation of Regulation Number 9, 2014. 2. Perception of traditional market traders on the existence of modern markets. 3. The impact of the existence of a modern retail market (Alfamart and Indomaret) on the business of traditional traders of all-round stalls (waserda). 4. Efforts made by traditional market traders (waserda) to maintain the existence of their businesses. From the results obtained in this research, it is expected to be able to provide input and advice to the community, government and private sector on the impact of the existence of modern markets on traditional ones, and to make appropriate formulations in dealing with problems that occur. So that at the end between modern markets and traditional ones can grow and develope together and complement each other in Pekanbaru City.

Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru) Raden Imam Al Hafis; Abdul Hakim; Bambang Santoso Haryono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.729 KB)

Modernisasi dalam bidang transportasi merupakan suatu terobosan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan dalam bidang angkutan umum. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. Agar hal tersebut bisa terwujud, maka dalam pengelolaannya diperlukan aktor lain diluar pemerintah agar pelaksanaan kebijakan dapat disinergikan sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan dari kebijakan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau kejadian secara apa adanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa aktor utama dalam kegiatan pengelolaan transportasi publik perkotaan yaitu pemerintah (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru). Diperlukan keterlibatan aktor diluar pemerintah dalam melakukan kegiatan pengelolaan transportasi publik perkotaan (Bus Trans Metro Pekanbaru) agar hasil yang dicapai terlaksana secara optimal. Kata Kunci : Angkutan Perkotaan, Aktor pelaksana, pengelolaan transportasi publik perkotaan.

PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN YANG TERABAIKAN: KAJIAN PERBATASAN KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS – SELAT MALAKA Raden Imam Al Hafis
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Dengan bergulirnya pemerintahan dari yang awalnya sentralistik bertransformasi menjadi desentralisasi merupakan suatu keuntungan bagi daerah, terutama bagi kabupaten yang jauh dari jangkauan pemerintahan pusat. Harapan terbesar bagi daerah dengan adanya desentralisasi ini terutama bagi daerah perbatasan adalah pembangunan yang adil serta merata, terciptanya kesejahteraan tanpa ada keberpihakan pembangunan bagi setiap daerah yang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Namun harapan dan keinginan masyarakat tersebut tidak terjadi disebagian daerah, khususnya di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis yang notabennya adalah salah satu kabupaten terkaya di Indonesia yang menghasilkan minyak bumi dan sebagian besar Pendapatan Asli Daerahnya disumbangkan bagi pembangunan Negara Republik Indonesia. Untuk itu, kajian dalam tulisan ini membahas bagaimana hal tersebut terjadi di tengah negeri yang mempunyai kebijakan desentralisasi. Penyelesaian permasalahan daerah perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis akan bisa dipecahkan apabila: 1. Adanya “political will” dari pemerintah itu sendiri; 2. Mengenali dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi wilayah dan local wisdom yang ada; 3. Memahami sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat; 4. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat setempat; dan 5. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan serta perumusan strategi pengembangan yang sesuai dan lokalita serta berkoordinasi dan bersinergi dengan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pada akhirnya dapat menjadi sebab terhambat dan lambannya pembangunan.

Dampak Pembangunan Pasar Modern (Alfamart dan Indomaret) Terhadap Pasar Tradisional (Warung Serba Ada) Kota Pekanbaru Nurmasari Nurmasari; Raden Imam Al Hafis; Josua Butarbutar
Asketik : Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Lembaga penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/ask.v3i2.1599

This research is a study related to the impact of modern market growth (Alfamart and Indomaret) on traditional markets (department stores) in the city of Pekanbaru. The theories and framework used in this research are the concept of development while the research method used is qualitative approach delivered by Jhon W. Creswell. Because of it, the expected results will be more comprehensive in relation to the impact of the existence of the modern market on traditional ones (waserda). Meanwhile, the objectives of this study are 1. Consistency of the government of Pekanbaru City on the Implementation of Regulation Number 9, 2014. 2. Perception of traditional market traders on the existence of modern markets. 3. The impact of the existence of a modern retail market (Alfamart and Indomaret) on the business of traditional traders of all-round stalls (waserda). 4. Efforts made by traditional market traders (waserda) to maintain the existence of their businesses. From the results obtained in this research, it is expected to be able to provide input and advice to the community, government and private sector on the impact of the existence of modern markets on traditional ones, and to make appropriate formulations in dealing with problems that occur. So that at the end between modern markets and traditional ones can grow and develope together and complement each other in Pekanbaru City.

SUMBER DAYA PENGELOLA TRANSPORTASI PUBLIK PERKOTAAN: STUDI BUS TRANS METRO PEKAN BARU Raden Imam Al Hafis; Abdul Hakim
REFORMASI Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Transportation is the lifeblood of the development of an area, if an area has a good transport system and can accommodate all mobility needs of the existing community, then the area will be developed and grew rapidly both in the field of economic, social, political and territorial. It takes a good resource, be it human resources, budget resources, and facilities to support resource management in the implementation of urban public transportation. Many inadequate resources management in the implementation of urban public transport such as bus stops where the facilities are minimal. Difficulties in recruiting and retaining competent administrators, salaries, prestige and job security is low. Availability of good human resources, budget and facilities is a requirement of successful implementation and management will produce an output that is in line with expectations. For the necessary cooperation from the government to the private sector to undertake the management of urban public transport (bus of trans metro pekanbaru).

ANALISIS SISTEM REMUNERASI PEGAWAI TRANS METRO DALAM PELAYANAN ANGKUTAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU Raden Imam Al Hafis
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2015): Jurnal Publika
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.875 KB)

This study aims to determine the extent to which the management of Trans Metro Pekanabaru do Remuneration System (payroll) in Trans Metro Pekanbaru and the factors that cause delays in payment of salaries, then refers to the study of literature that made indiktor research that essentially is expected to provide a clear picture the system of remuneration Trans Metro Pekanbaru. In this study the data and information collected using a questionnaire and the data information is used as a basis to explain the variables of the study This study is survey descriptive, which aims to explain in a systematic, factual and accurate information on the facts and the relationship between the phenomena encountered in system Trans Metro employee remuneration in Pekanbaru. The study population was Head of Lent, Managing Director of Trans Metro, Head of Human Resources & General and the Chief Financial Officer and Driver, Kernet and Pejaga stop. While the sample set is Head of Lent, Managing Director of Trans Metro, Head of Human Resources & General and Chief Financial Officer (Key Informant) and 10 Drivers, 10 Kernet and 35 Guard stops. Sampling technique using purposive sampling method. This type of data is primary data obtained through questionnaires and interviews and secondary data in the form of profiles Trans Metro Pekanbaru, MOU, Pekanbaru Mayor's decision, as well as other relevant data, obtained in place of the study. As for the results of research conducted by researchers with the title "Analysis of Trans Metro Employee Remuneration System In The Public Transport Service Pekanbaru City" with the indicator variable salary standards, fairness, Timely, and Attractive & Competitive categorized as Less Effective. Thus the remuneration system in PT. Trans Metro Pekanbaru is not implemented effectively, with no hope of future improvement in the remuneration that the motivation for employees to work so he could donate services in public transport in the city of Pekanbaru.

Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia Raden Imam Al Hafis; Moris Adidi Yogia
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2017): Jurnal Publika
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.422 KB)

Having power means having the ability to change the behavior or attitudes of others in accordance with what is desired by the authority. By holding power, automatically the bersangkuatan has an influence, and this is what is dreamed by some people who want to get legitimacy so that later he has the influence of the power possessed. the cause of abuse of power can have an impact on rampant corruption. Among the causes: a. That punishment perceived from the results of abuse of power is relatively lighter compared to the benefits it feels. b. Abuse of power can be tricked and engineered in the form of physical accountability. c. To get power requires substantial material capital, so that when the power is granted to him, of course the person concerned is trying to return the initial capital plus a large profit. d. It is not good for a check and balance system in the government system.

PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK (STUDI PENGURUSAN e-KTP) Dwi Pratiwi Putri; Raden Imam Al Hafis
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2018): Jurnal Publika
Publisher : UIR Press

Integrated Subdistrict Administrative Services have a role in providing servants in the District wilaya, among others, the service for handling e-KTP. Therefore, the implementation of e-KTP management services must optimize the form of service provided through Requirements, Procedures, Time, Products, Complaints. Public services are expected to be carried out in all matters including services in the management of e-ID cards at the Tualang Sub-District Office, Siak Regency. The purpose of this study was to analyze the service of administering the e-KTP at the Tualang Sub-District Office in Siak Regency and find out the obstacles in the service of the e-KTP Management at the Tualang Sub-District Office in Siak Regency. The results of this study are expected to provide the following benefits: contribution of the mind in order to develop science, especially in the field of social and political sciences as well as references to improve services, especially in the Management of e-KTP at the Tualang Sub-District Office, Siak Regency. The results of the research conducted at the Tualang Sub-District Head Office in Siak Regency through five indicators were in the category "Good Enough" with a value of 26 or a percentage of 57%. However, the author recommends to the employees of the Tualang Sub-District Office of Siak Regency in providing e-KTP Management services in order to improve the quality and quality of services in order to achieve better service.

PELAKSANAAN PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN TEMBILAHAN Putri Wahyuli; Raden Imam Al Hafis
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2018): Jurnal Publika
Publisher : UIR Press

In order to realize the vision of Indragiri Hilir regency, namely: "New Spirit Indragiri Hilir Towards a Prominent, Dignity and Bermarwah Regency" and to make the Indragiri Hilir Regency as Qori and Qoriah hull then Regent Indragiri Hilir issued Local Regulation No. 2 Year 2016 on Magrhib Community Movement . This effort was made to invite the Muslim community to re-fill the prosperous mushola, surau, langgar and mosque, especially for children, youth, youth, fathers and mothers in all walks of the Muslim community. The concept of theory that the author uses is Oversight. And the theory used is the theory of Manullang with a Variable of Supervision This research aims to determine the level of Implementation Supervision Satpol PP Unit Against Local Regulation Indragiri Hilir Regarding Maghrib People Movement Mengaji Indragiri Hilir regency, where the program Movement Maghrib Mengaji Society measured by 3 indicators are: Standard, Assessment, Improvement. The type of research located in the Office of Satuan Pamong Praja Police Unit of Indragiri Hilir Regency is a descriptive survey with qualitative research method, which is collecting data by way of direct meeting and interacting with people in the research area. The Key Informant namely Section Head of Supervision and Observation Satpol PP, religious leaders, and teachers of Ngaji, and Informants namely Community Leaders. Data analysis in this research is to search and arrange systematically data obtained from interviews, observation, and documentation, by organizing data into categories, describing into units, synthesizing, arranging into patterns, choosing which is important and which will be studied, and made conclusions. Based on this technical analysis the researchers assessed and concluded that the implementation of supervision of civil service police unit (Satpol PP) in Tembilahan sub-district should be optimized and more effective.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search