Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustitiabelen Transparansi Hukum MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law
Imam Makhali
Universitas Islam Kadiri
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram Wulan Oktava Rini; Trinas Dewi Hariyana; Imam Makhali
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.495

Abstract

Studi ini membahas tentang penerapan hukum mengenai kasus pelaku pengunggahan ulang video perfilman Indonesia secara illegal pada fitur Public Channel Telegram yang marak terjadi di masa pandemi, dimana Film merupakan suatu karya Hak Cipta berupa karya sinematografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah penyebaran melalui Public Channel Telegram dalam kasus tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta dalam Public Channel Telegram. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk menganalisa apa kasus tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementrian Komunikasi dan Informatika) dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi pada Public Channel Telegram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa kasus tersebut pada Public Channel telah memenuhi unsur pada Pasal 113 ayat (3) sehingga dapat dikategorikan tindakan pembajakan pada Pasal 113 ayat (4), serta upaya Pemerintah dalam penanggulangan penyebaran video pada Public Channel Telegram adalah pemblokiran serta penutupan akses Public Channel.
BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MAYANTARA Imam Makhali
Transparansi Hukum Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4226

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan dengan banyaknya pengguna internet, bersamaan dengan majunya teknologi informasi di media komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat pada peradaban global. Teknologi ini menyebabkan hubungan dunia menjadi dekat tanpa sekat dan tanpa batas (borderless). Seiring dengan perkembangan hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, bagi pelaku tindak pidana mayantara dibebani pertanggung jawaban pidana layaknya perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam hukum pidana khususnya tidak pidana mayantara telah diatur oleh Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 adalah “ajaran identifikasi” (doctrine of identification). Hal yang demikian ini dapat dibuktikkan dengan diterimanya bentuk pertanggungjawaban pidana termasuk korporasi (corporate criminal liability) dalam hal pelaku tindak pidana mayantara. Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, tindak pidana mayantara
Persepsi Kafa’ah dalam Perkawinan menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Hukum Islam Huzaimah Al-Anshori; Sholahudin Fathurrahman; Imam Makhali
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 4 No 2 (2020): July 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.191 KB) | DOI: 10.30762/mahakim.v4i2.96

Abstract

One of the steps to form compatibility in the family is mutual harmony or kafa’ah, a certain step to form a sakinah mawaddah wa rahmah family. The results of this study explain in the community of Petok Village, located in Mojo Subdistrict Kediri Regency, most of them really paying attention to and carry out kafa’ah in a marriage. In practice, there are those who prioritize kafa’ah in religion, however some people consider the concept of kafa’ah to be irrelevant, who rely on consensual elements as the basis for the marriages of their sons and daughters. A few of them put forward kafa’ah in terms of materials or prosperity. Most of the population of the Petok Village practice kafa’ah with one kufu in terms of religion, according to the madzabs of Malikiyah, Hanaafiyah, Shafi’iyah and Hanbaliyah, who agree that the implementation of kafa’ah is good. Meanwhile, the practice of kafa’ah in a small part of Petok villagers who emphasizes kufu in material / financial terms, according to the Malikiyah and Syafi’iyah, is not justified, while according to others, Hanafiyah and Hanbaliyah, it does not fulfill other kafa’ah elements. Thus, the implementing part of consensual is not found in the concept of kafa’ah in Islamic law.
BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MAYANTARA Imam Makhali
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4226

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan dengan banyaknya pengguna internet, bersamaan dengan majunya teknologi informasi di media komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat pada peradaban global. Teknologi ini menyebabkan hubungan dunia menjadi dekat tanpa sekat dan tanpa batas (borderless). Seiring dengan perkembangan hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, bagi pelaku tindak pidana mayantara dibebani pertanggung jawaban pidana layaknya perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam hukum pidana khususnya tidak pidana mayantara telah diatur oleh Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 adalah “ajaran identifikasi” (doctrine of identification). Hal yang demikian ini dapat dibuktikkan dengan diterimanya bentuk pertanggungjawaban pidana termasuk korporasi (corporate criminal liability) dalam hal pelaku tindak pidana mayantara. Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, tindak pidana mayantara
Co-Authors Huzaimah Al Anshori Huzaimah Al-Anshori Sholahudin Fathurrahman Trinas Dewi Hariyana Wulan Oktava Rini