Articles
<![CDATA[Pengaturan Ritel di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Economic Analysys of Law ]]>
<![CDATA[Trinas Dewi Hariyana]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v1i2.1363
<![CDATA[Perkembangan ritel modern ini menunjukkan begitu banyak dampak yang dtimbulkan sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan antara ritel modern dan ritel tradisional. kebijakan pemerintah tentunya harus dapat memberi keadilan bagi ritel modern maupun ritel tradisional sehingga efisiensi keadilan tercapai atau wealth maximizatiton. Bagaimana pengaturan ritel di Indonesia ditinjau dari prespektif economic analysis of law. apakah penganturan tersebut sudah menciptakan keadilan bagi ritel modern maupun ritel tradisional, dengan menggunakan sudut pandang dari teori economy analysys of law. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakanpendekatan konseptual (conseptual approach) pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan konseptual (conseptual approach). pengaturan ritel saat ini tidak mencerminkan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pokok permasalahan yang utama dalam hal ini adalah tidak adanya equal playing field sehingga tidak sebanding jika ritel modern disandingkan dengan ritel tradisional. dalam hal ini kebijakan ekonomi pemerrintah untuk mengembalikan posisi keberadaan ritel sesuai konstitusi ekonomi yang mengarah pada keadilan social bagi seluruh pihak, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan tentang ritel yang tidak hanya mengatur mengenai zonasi tetapi juga membuat suatu kebijakan untk memberdayakan ritel tradisional]]>
<![CDATA[Eksistensi Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery ]]>
<![CDATA[Trinas Dewi Hariyana]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 2 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i2.2287
<![CDATA[Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan sekarang yang membuat kehidupan semakin instan atau lebih mudah. Salah satu aspek yang terpengaruh dari teknologi ini adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan media internet atau disebut dengan E-Commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Tetapi bukan berarti perkembangan ini tidak menimbulkan dampak negative disamping dampak positifnya. Begitu pula dengan eksistensi asas itikad baik yang memiliki peranan penting dalam suatu perjanjian. Sehingga bagiaman eksistensi asas itikad baik dalam perjanjian jual beli melalui internet dengan system pembayaran Cash on Delivery serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihaknhya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh E-Commerce ini telah merubah cara seseorang untuk bertransaksi di media elektonik yang membawa dampak positif bagi kedua pihaknya. Bila terdapat dampak positif maka tentunya terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, dampak negatifnya para pelaku usaha sering kali melakukan penipuan dalam transaksi karena mereka tidak bertemu secara langsung hanya bertemu di dunia maya saja. Maka dalam dunia E-Commerce pentingnya penerapan itikad baik sangat mempengarui jalannya suatu usaha karena bila telah mempergunakan itikad baik kedua belah pihak akan tidak melakukan penipuan satu sama lainya.]]>
<![CDATA[Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015) ]]>
<![CDATA[Ramma Hadi Saputra]]>;
<![CDATA[Trinas Dewi Hariyana]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.58 KB)
|
DOI: 10.32503/diversi.v3i1.155
<![CDATA[Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat. Penerapan hukuman pencabutan hak politik kepada pelaku korupsi oleh hakim memberikan pro dan kontra pada kalangan aktifis hukum. Karena penerapannya tidak sesuai dengan Undang-Undang, serta adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Ratu Atut Cosiyah adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena dalam putusannya, penerapan pencabutan hak politik tidak berdasarkan Undang-Undang. yaitu tidak mencantumkan berapa jangka/batasan waktu dalam pencabutan hak politik. Adapan rumusan masalah dalam penelitian ini, apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015. Dan bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia dalam pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015 Sedangkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam mencabut hak politik pelaku korupsi, serta bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia dalam mencabut hak politik pelaku korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang mengkaji putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan Non-Hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Analisis yang dilakukan adalah analisis secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.]]>
<![CDATA[Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E Commerce ]]>
<![CDATA[Trinas Dewi Hariyana]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.517 KB)
|
DOI: 10.32503/diversi.v2i1.142
<![CDATA[E commerce memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan perdagangan. Media internet yang tidak memiliki batasan geografis dalam melakukan transaksi tidak menutup kemungkinan menimbulkan beberapa kendala apabila terjadi suatu sengketa. Hukum dalam hal ini memiliki peranan penting untuk mengawal jalannya perdagangan melalui E Commerce. Hadirnya arbitrase online merupakan terobosan dalam pilihan penyelesaian sengketa E commerce. Arbitrase online bisa menjadi alternative dalam memilih penyelesaian sengketa e commerce karena e commerce yang sifatnya lintas batas. Penerapan arbitrase online di Indonesia masih memiliki banyak kendala baik dari segi regulasi maupun infrastrukstur jaringan internet yang memadai agar proses arbitrase secara online bisa berjalan lancar dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kediri ]]>
<![CDATA[Zainal Arifin]]>;
<![CDATA[Trinas Dewi Hariyana]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.316 KB)
|
DOI: 10.32503/diversi.v1i2.133
<![CDATA[Pasal 59 Undang-Undang Tahun 2008 mengatur tentang calon pimpinan daerah dari calon perseorangan. Pasal ini sebenarnya mengadopsi perkembangan sosiologis dan desakan dari masyarakat Indonesia yang menginginkan demokrasi. Yakni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Keinginan itu sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni meneliti semua aturan yang terkait dengan Pemilu. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa verivikasi Paslon Walikota Partai Politik dan Perseorangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Undang-Undangmu Kota Kediri sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.]]>
<![CDATA[Legal protection for Provider in Peer to Peer Lending: an Example from Indonesian Regulation ]]>
<![CDATA[Trinas Dewi Hariyana]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 2 No 2 (2019): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.895 KB)
|
DOI: 10.21070/ijler.2019.V2.17
<![CDATA[The Financial Technology peer to peer (P2P) lending concept still finds many weaknesses, especially in terms of legal protection for parties and risk management from Fintech itself. P2P Lending Regulation in Indonesia currently uses POJK No. 77 / POJK / 2016 concerning technology-based money lending and borrowing services. The position of Fintech P2P lending is similar to a bank, but the concept is a different agreement. Fintech P2P lending funds can come from investors or funders or cooperate with legal entities or banks. Considering that the risk posed by Fintech P2P lending is very large, Fintech must also implement consumer protection, risk management and prudential principles like a bank credit agreement so as to cover the risk of bad credit, the Fintech platform uses other means to protect funds from investors or investors. the other is with the protection fund as done by the Coin works platform. The protection fund does not cover the entire fund invested by the funder, depending on the availability of protection funds and the amount of credit that is experiencing congestion. The POJK regulation in article 19 describes the agreement clause which must contain the dispute resolution mechanism and the settlement mechanism if the implementation of lending and borrowing services is not able to continue operations, so that with the rules related to the clause it is expected that the funder will still get legal certainty and protection for funds.]]>
<![CDATA[Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram ]]>
<![CDATA[Wulan Oktava Rini]]>;
<![CDATA[Trinas Dewi Hariyana]]>;
<![CDATA[Imam Makhali]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.495
<![CDATA[Studi ini membahas tentang penerapan hukum mengenai kasus pelaku pengunggahan ulang video perfilman Indonesia secara illegal pada fitur Public Channel Telegram yang marak terjadi di masa pandemi, dimana Film merupakan suatu karya Hak Cipta berupa karya sinematografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah penyebaran melalui Public Channel Telegram dalam kasus tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta dalam Public Channel Telegram. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk menganalisa apa kasus tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementrian Komunikasi dan Informatika) dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi pada Public Channel Telegram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa kasus tersebut pada Public Channel telah memenuhi unsur pada Pasal 113 ayat (3) sehingga dapat dikategorikan tindakan pembajakan pada Pasal 113 ayat (4), serta upaya Pemerintah dalam penanggulangan penyebaran video pada Public Channel Telegram adalah pemblokiran serta penutupan akses Public Channel.]]>
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi Hak Atas Tanah Oleh Proyek Strategis Nasional (Study Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Gsk) ]]>
<![CDATA[Marga Adi Santosa]]>;
<![CDATA[Suharto Suharto]]>;
<![CDATA[Trinas Dewi Hariyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 2 September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30812/fundamental.v3i2.2376
<![CDATA[Proyek strategis nasional memberian dampak cukup signifikan untuk kehidupan di masyarakat, halayak akan memberikan berbagai tanggapan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tentang pengadaan tanah. Proyek strategis nasional mampu memberikan dampak positif maupun negatif, ketika kebijakan diambil oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembagunan program nasional terus berlanjut seiring berjalannya waktu, pembagunan harus seiring dengan pertumbuhan sumber daya manusia yang mempuni dan berkopeten, maka perlu adanya sistem yang menjadikan masyarakat kita sadar akan pembagunan jangka panjang. Permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih menjadi persolan panjang ketika hak mereka tidak diberikan seutuhnya oleh pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Bagaimana kebijakan proses pengalihan tanah ditinjau dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Peyelesaian mekanisme ganti rugi terhadap dampak proyek strategis nasional berdasarkan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN. Gsk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penerapan ganti rugi terhadap pengadaan tanah haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku dan putusan yang dilakukan Mahkamah Agung atas putusan yang melawan hukum untuk dapat dijadikan petunjuk baru dalam menyelesaikan masalah pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.]]>
<![CDATA[Credit Agreement with Guaranteed Certificate of Ownership of Land Made with A Fake Sale and Purchase Deed ]]>
<![CDATA[Zein, D’ Adellia Dinnary]]>;
<![CDATA[Manfaluthi, Agus]]>;
<![CDATA[Hariyana, Trinas Dewi]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 4 No 2 (2023): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v4i2.4902
<![CDATA[Banks always use a certificate of ownership as collateral that accompanies the credit agreement, especially for mortgage credit agreements. Certificates of ownership that are obtained from the selling and buying process need sale and purchase deeds to make the certificates of ownership. The problem is when a fake sale and purchase deed is used to create a certificate of ownership and the certificate is used as collateral in a credit agreement. So the question is the legal status and implications of credit agreements that use title certificates made with fake sale and purchase deeds. To answer this question, this study uses normative research methods with a legal approach and a case approach. The result of his research is that in making a credit agreement, banks have their own rules and principles that must be followed before agreeing to the credit agreement included in the assessment of collateral. Based on the case related to this matter contained in decision number 65/Pdt. G/2018/PN.Gpr., the panel of judges of the Kediri Regency District Court ruled that credit agreements using title certificates made using fake sale and purchase deeds were valid. The ratio decidendi of the judges is because the bank has carried out procedures according to the law when making credit agreements. and the transfer of title certificates is considered non-existent because there is a legal defect in the transition process, namely by the existence of a fake sale and purchase agreement Deed.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Tinjau dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ]]>
<![CDATA[Yunita, Eva]]>;
<![CDATA[Handayani, Emi Puasa]]>;
<![CDATA[Hariyana, Trinas Dewi]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i2.2785
<![CDATA[Studi ini membahas tentang pertanggung jawaban dan pertimbangan hakim di dalam putusan terhadap terdakwa tindak pidana penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Hakim dalam pertimbangan dan putusannya di dalam belum memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tanpa memenuhu Standar Nasional Indonesia menurut putusan 200/Pid.B/2018/PNBek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menganalisa putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha yang dikenai sanksi bagi yang melanggar regulasi Standar Nasional Indonesia secara wajib, pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi adsminitratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi siapapun yang menyalahgunakan aturan Standar Nasional Indonesia wajib bisa diancam dengan pidana penjara atau denda ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap Abdul Hadi sebagai terdakwa tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar SNI dirasa terlalu ringan. Berdasarkan fakta yang ada, terdakwa Abdul Hadi terbukti bersalah membawa barang-barang ilegal dari Malaysia. Tindakan yang dilakukan terdakwa merugikan negara dan masyarakat karena akan berdampak pada promosi produk bermutu dan daya saing produk Indonesia dipasar global. Kata Kunci : Pelaku Usaha, Pertimbangan Hakim, Standar Nasional Indonesia]]>
