Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Indis Ferizal
Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
REORIENTASI KEDUDUKAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN BARAT Ferizal, Indis
LEGALITE Vol 1 No 2 (2016): Volume I No. 02 Tahun 2016
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of Qanun Jinayat No. 6 Year 2014 in Aceh as a form of special autonomy related to the concept of international human rights should adapt to International Human Rights implementation, because Aceh?s Qanun Jinayat belongs to the legal order of Indonesia even though it applies spesifically and it  must adjust with National law enforcement, and Indonesia is one of  the state in the world that agrees to The International Human Rights law implementation.
MEKANISME PENGUJIAN HUKUM OLEH ULAMA DALAM MENETAPKAN FATWA HARAM TERHADAP ROKOK Indis Ferizal
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.073 KB)

Abstract

Fungsi MUI adalah memberi nasihat, karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa Majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. Ragam fatwa yang dikeluarkan di atas tidak semuanya diterima masyarakat. Tidak semua fatwa MUI selaras dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah, terkadang juga yang menimbulkan polemik di masyarakat bahkan dalam tubuh MUI sendiri. Adapun kajian ini lebih menfokuskan pada fatwa MUI dalam mengharamkan merokok dengan mengkaji penetapan hukumnya serta efektifitas fatwa tersebut.
HUKUMAN CAMBUK DAN RELEVANSINYA TERHADAP KESADARAN HUKUM DI ACEH Indis Ferizal
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 8 No. 2 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul hukuman cambuk dan relevansinya terhadapkesadaran hukum di Aceh. Penelitian ini bersifat kualitatif dan denganlandasan teori filosofis dan fenomenologi, yaitu teori yang berorientasiuntuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambukdalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat hingga kini masihdinilai belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa refleksi kehidupanmasyarakat Aceh saat ini telah membudaya sifat acuh tidak acuh.Sejatinya pemerintah dan penegak hukum harus mempunyai komitmendalam pelaksanaan hukuman cambuk dengan visi menegakkan syariatIslam secara kaffah. Hakim dalam harus memberikan uqubat tambahanuntuk pembinaan spritual dengan waktu yang ditetapkan agar terpidanatidak mengulangi kejahatannya. Ketidak pedulian masyarakat sendiridalam hal pelaksanaan hukuman cambuk sudah berkurang dapat dilihatdalam sesi pelaksanaan hukuman cambuk yang sudah jarang dihadirioleh masyarakat ramai. Persepsi ini muncul akibat secara keseluruhanpenegakan syariat Islam di Aceh hanya ditegaskan kepada masyarakatkelas menengah ke bawah belaka.hal ini dikhawatirkan dapat menuiasikap ketidak percayaan masyarakat pada penegak hukum, dan ini bisamengakibatkan masyarakat main hakim sendiri. Sementara itu, pelakujinayah yang dinilai memiliki kekuaan tidak pernah diselenggarakanhukuman cambuk. Hal inilah yang menyebabkan persepsi masyarakatberubah sehingga orientasi peningkatan kesadaran masyarakat tidaktercapai.
Fiqh dan Negara: Dinamika Penerapan Sanksi Hukuman Zina di Aceh Nairazi, Nairazi; Akmal, Akmal; Ferizal, Indis; Manoppo, Feni Riana
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 1 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i1.8929

Abstract

The formalization of Islamic criminal law in Aceh until now is still reaping debates, one of the debates that arises regarding the proposed stoning penalty for adultery offenders. The debate arises because the Qanun Jinayat that regulates adultery is not like what is regulated in Islamic law. This led to various arguments that the qanun was made not serious and full of ruling interests. This research departs from the important question of why the specific legal sanctions for adultery offenders in Qanun Jinayat do not differentiate between muhsan and ghairu muhsan adulterers. Doctrinal method is used in this research to see the legal aspects of adultery regulated in Qanun Jinayat, the approach used is legislation and legal politics. This paper argues that the application of stoning law for muhsan adulterers can be enforced depending on the government agreement. When viewed from a legal aspect, stoning punishment cannot be applied in Aceh, because Aceh is part of the Indonesian government which has legal norms and values in law enforcement. Stoning is a form of death penalty that involves pain for the perpetrator which is considered by human rights as torture. In the Indonesian criminal law context, the death penalty is a severe criminal legal sanction that can be applied to the perpetrator if his actions are classified as serious crimes. In Islam, the death penalty can be applied to those who take the lives of others. This shows that legally and politically, stoning is difficult to enforce in Aceh. However, stoning punishment can be enforced by being equated to castration punishment as a form of law enforcement or exiled in a remote place as a form of providing a deterrent effect for the perpetrator.
Co-Authors Akmal Akmal Manoppo, Feni Riana Nairazi, Nairazi