firmanda taufiq
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital firmanda taufiq; ayu maulida alkholid
Jurnal Ilmu Dakwah Vol 41, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Dakwah and Communication, Walisongo State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jid.v41.2.9364

Abstract

Religious moderation is an important key in the religious diversity landscape. This concept is one of the alternatives and solutions amid various conflicts and problems in the name of the division in the name of religion, especially in Indonesia. These problems must be responded to and find solutions so that religious problems in Indonesia can be unraveled. Especially during the digital era like today, promoting and actualizing religious moderation in the context of religion in Indonesia is an absolute must. This study seeks to explore and examine the role of the Ministry of Religion as one of the government institutions that functions as a policymaker in religious activities, especially in the issue of implementing religious moderation in Indonesia, especially in the context of the current digital era. This study uses a descriptive-analytical approach by taking some data and references sourced from several journal articles, books, and the Ministry of Religion website, as well as various kinds of literature that support the topic in the discussion of this research. Researchers found that the Ministry of Religion seeks to encourage religious moderation in its policies and programs, especially in dealing with religious conflicts in Indonesia, especially conflicts between religious believers, strengthening radicalism, and the emergence of transnational religious ideas that have begun to develop and enter Indonesia, as well as spreading understanding in a structured and massive manner. This is done to muffle and reduce the occurrence of various acts and acts of radicalism and extremism in Indonesia. ***Moderasi beragama merupakan kunci penting dalam lanskap keragaman agama. Konsep ini menjadi salah satu alternatif dan solusi di tengah berbagai konflik dan permasalahan yang mengatasnamakan pemecahbelahan atas nama agama, khususnya di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut harus direspon dan dicarikan solusi agar permasalahan keagamaan di Indonesia dapat terurai. Apalagi di tengah era digital seperti sekarang ini, menggalakkan dan mengaktualisasikan moderasi beragama dalam konteks beragama di Indonesia menjadi hal yang mutlak. Kajian ini berupaya menelusuri dan mengkaji peran Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan dalam kegiatan keagamaan, terutama dalam persoalan implementasi moderasi beragama di Indonesia, terutama dalam konteks era digital saat ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analisis dengan mengambil beberapa data dan referensi yang bersumber dari beberapa artikel jurnal, buku, dan website Kementerian Agama, serta berbagai literatur yang mendukung topik dalam pembahasan penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa Kementerian Agama berupaya untuk mendorong moderasi beragama dalam kebijakan dan programnya, terutama dalam menangani konflik agama di Indonesia, khususnya konflik antarumat beragama, menguatnya paham radikalisme, dan munculnya ide-ide keagamaan transnasional yang sudah mulai berkembang dan masuk ke Indonesia, serta menyebarkan pemahamannya secara terstruktur dan masif. Hal ini dilakukan untuk meredam dan mengurangi terjadinya berbagai aksi dan tindakan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia.
TEKS DAN DISKURSUS OTORITAS MENURUT KHALED M. ABOU EL-FADL Muhammad Fahmi Hidayatullah; Firmanda Taufiq
Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/jurnal_risalah.v7i1.170

Abstract

In it contains authoritative references in religious matters. Meanwhile, in Khaled's view, Islamic jurists are a source of legitimacy in interpreting religious texts. Khaled tried to criticize the construction of authoritarianism in Islamic law, especially regarding the criticism of the misogynistic fatwas issued by the Council for Scientific Research and Legal Opinion (CRLO) and The Society for Adherence to the Sunnah (SAS). In this article, this article analyzes and examines how Khaled M. Abou El-Fadl's ideas offer in matters of text and discourse of authority in Islamic studies, especially those related to the interpretation of religious texts, namely the Al-Quran and hadith. While the method used in this research is a qualitative method using a descriptive-analysis approach. From various facts and data obtained, then analyzed and narrated descriptively with reference to the focus of this study. Based on the research findings, it was found that religious texts should be able to be translated and read properly according to their context, especially the authority and authoritarianism inherent in Islamic studies.
Otoritas Keagamaan Baru Firmanda Taufiq; Ayu Maulida Alkholid
Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Vol 8 No 1 (2024): AnCoMS, Oktober 2024
Publisher : Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/ancoms.v8i1.582

Abstract

Arus digitalisasi dalam dunia teknologi telah masuk ke dalam praktik dan wacana keagamaan Islam. Hal ini pula yang melahirkan berbagai platform di media sosial yang membawa isu dan wacana perempuan Muslim dan gender. Atas dasar tersebut, media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan wacana tersebut dalam ruang publik. Berbagai platform berbasis perempuan Muslim dan gender menjadi bagian dari otoritas baru dalam Islam. Artikel ini berupaya mengeksplorasi dan mengkaji wacana aktivisme perempuan dan gender di media sosial. Beberapa media sosial tersebut diantaranya, yakni Rahma.id, Bincang Syariah, Neswa.id, dan Bincang Muslimah. Platform tersebut menyuarakan wacana perempuan dan diskursus gender dalam ruang publik. Melalui teori critical discourse analysis dan fenomenologi, peneliti berupaya meneliti, mengkaji dan menelaah postingan di beberapa platform tersebut di media sosial sejak tahun 2021-2023, terutama mengenai suatu permasalahan keagamaan tertentu, khususnya terkait isu perempuan, gender, dan persoalan keagamaan Islam di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai platform perempuan Muslim tersebut, di mana mereka menyuarakan diskursus keseteraan gender dan menjadi otoritas keagamaan baru dalam konteks keagamaan di Indonesia. Mereka telah menjadi alternatif baru dalam mengakses dan mencari jawaban atas persoalan keagamaan kontemporer, yang mana selama ini untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas problematika keagamaan harus ke kiai, ustadz, ustadzah atau tokoh agama secara langsung.