Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner) JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Jamaluddin Jamaluddin
IAI DDI Polewali Mandar
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Jamaluddin Jamaluddin; Salma Saharuddin
JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner) Vol 5 No 1 (2021): JPPI Volume 5 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : IAI DDI Polewali Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jpi.v5i1.95

Abstract

The Birth of Law No. 23/2011 marks a new era of transformation of the national charity which has given rise to a new paradigm of charity management in our country. Some rules are the result of constitutive ijtihadin the field of charity gets a reaction from some quarters, especially related to the management of charity by the state authority. Regardless of the debate which led to the material and formal lawsuit, there are several key issues to be further analyzed in relation to the reconstruction of fiqh paradigm evaluated from the perspective of contemporary Islamic law. First, the authorities and the involvement of the state as charities through the agency or institution that is officially established or recognized by the state, so that the management of charity can be done effectively, guaranteed. And have legal certainty. Secondly, the absence of sanctions for muzaki who shirk the obligation of charity in Law No.23 / 2011 shows that the payment of charity is voluntary, therefore charity regulations in Indonesia are still considered weak in the legal framework that can bind to the individual or business entity that is exposed to the taxpayer , Third, the reform paradigm of subject, object and charity tas{arruf field have already accommodated in Law No.23 / 2011 in accordance with the principle of mas}lah}atand justice. Fourth, the relationship of charity and tax reaffirmed in the amendment of new Law charity as fiscal incentives for charity payers to make charity as a reduction of PKP (tax deduction), although this provision has not been able to realize the position of charitywhich is more significant as a tax deduction (tax credit).
ANALISIS HUBUNGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PASAL 23 DAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Jamaluddin Jamaluddin; Salma Saharuddin; Hajrah Dahlan
JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner) Vol 6 No 1 (2022): JPPI Volume 6 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : IAI DDI Polewali Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jppi.v6i1.96

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1 Bagaimana hubungan antara BPD dengan Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2) Bagaimana peran BPD (BPD) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa menurut pasal 23 dan 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan kinerja BPD dengan peran serta Pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka dengan tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti yang terdapat dalam buku-buku, teks yang ditulis oleh para ahli hukum, beberapa jurnal hukum, artikel, serta para pendapat para sarjana hukum. Mmenurut pasal 23 dan 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa antara Pemerintah Desa dengan BPD memiliki hubungan yang penting dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahn. BPD merupakan mitra pengontrol kinerja sekaligus sebagai mitra kerja Pemerintah Desa memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Hajrawati Hajrawati; Muhammad Adam HR; Jamaluddin Jamaluddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.335

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pencatatan perkawinan masyarakat Aralle di Kantor Urusan Agama Aralle, (2) Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Aralle. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) praktik pencatatan perkawinan masyarakat Aralle di Kantor Urusan Agama Aralle, (2) faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Aralle. Hasil pengamatan dari praktik pencatatan perkawinan pada masyarakat Aralle bahwa praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle dapat dikatakan belum maksimal dalam efektifitasnya karena dari hasil penelitian masih terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal tersebut disebabkan instansi terkait yang bersifat pasif terhadap perkawinannya tidak dicatat. Terdapat sedikitnya 134 5 peristiwa perkawinannya telah dicatatkan sehingga setidaknya terdapat 37 % perkawinan atau 785 perkawinan yang belum dicatat dari jumlah keseluruhan perkawinan yang ada sampai Agustus 2022. Dan terdapat beberapa faktor penghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle : kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle.
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 pasal 1 ayat 15 Tisong Tisong; Kahar Kahar; Jamaluddin Jamaluddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.344

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 tentang pedagang kaki lima dan kendala kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study) dimana jenis penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif mengenai unsur sosial tetentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana permsalahan ini berkaitan dengan pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataanndi Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah masalahnya terjadi saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Tindakan Preventif, Tindakan Represif, dan Tindakan Setelah Pedagang Kaki Lima Direlokasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh Satpol PP adalah berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.
Co-Authors Hajrah Dahlan Hajrawati Hajrawati Kahar kahar Muhammad Adam HR Salma Saharuddin Tisong Tisong