Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Polemik Peranan Bin (Badan Intelijen Negara) dalam Menangani Pandemi Covid-19 Puji Sari Mardalena; Gili Argenti; Moch. Faizal Rizki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 4 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.009 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.6358161

Abstract

The State Intelligence Agency (BIN) as one of the organizers of public safety is considered not to have the power to be involved in handling the Covid-19 pandemic. The various exercises carried out are considered to have the potential to abuse their authority and are counter-beneficial for inter-agency cooperation in limiting the spread of Covid-19. Through an illustrative subjective methodology, this exploration will describe the oddities through disclosing and describing accounts of suspicious information and exercises carried out by BIN in dealing with Covid-19. Given the four main components provided by Law no. 17/2011, in particular (1) the existence of insight data; (2) important investigations; (3) the existence of an expected hazard; and (4) there is a shield against the public interest and security, the assumption that BIN's contribution will be dissected and thoroughly examined. The consequence of this research shows that there are complexities and changes in hazards that place more emphasis on human security, thus enabling BIN to control the dangers that interfere with the welfare of citizens.
Pengalaman Aktor-Aktor Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karawang Aura Mustika Trinanda Putri; Hanny Purnamasari; Moch. Faizal Rizki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2198

Abstract

Hak atas informasi dijamin secara konstitusional dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Karawang merespons mandat tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelaksana utama kebijakan keterbukaan informasi publik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta rendahnya literasi informasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman aktor-aktor pemerintah dalam mengelola keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi adaptif yang dijalankan dalam konteks lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif, melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur terhadap lima partisipan kunci dari unsur PPID utama dan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan internal, komitmen pelaksana, efektivitas komunikasi antarorganisasi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial-politik