<![CDATA[Tulisan ini melakukan analisis kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan. Mengacu kepada pengalaman Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan dengan mengandalkan data primer dan sekunder, tulisan ini menunjukkan masih lemahnya kerangka kelembagaan untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan. Akibatnya,Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga formal di bidang pembangunan ketahanan pangan gagal menjalankan perannya dalam menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan. DKP juga memiliki kapasitas yang tidak terlalu baik untuk mengoordinasikan, mengevaluasi, danmemberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan. Kelemahan-kelemahan dalam kerangka kelembagaan itu menghambat Klaten mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangannya. Berdasarkan temuan itu, tulisan ini memberikan beberapa rekomendasi penting sebagai berikut. Pertama, DKP perlu dilengkapi dengan institutional framework yang jelas dan tegas sehinggabisa mengatur mekanisme peran dan tanggungjawab tiap institusi yang terlibat. Kedua, DKP juga perlu dibangun dengan konsensus yangjelas agar bisa mengembangkan sistem koordinasi berdasarkan blue print yang memuat perencanaan jangka pendek, jangkamenengah, maupun jangka panjang dalam pembangunan ketahanan pangan. Ketiga, DKP perlu memiliki kelompok kerja yang bisa meningkatkan mekanisme sinkronisasi dan sinergi program pembangunan ketahanan pangan.]]>
