Farida Ariany
Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pendidikan Mandalika

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS PASIEN COVID 19 Farida Ariany; Murtiana Ningsih
JURNAL SANGKAREANG MATARAM Vol. 6 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : SANGKAREANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. Penyediaan fasilitas rekam medis merupakan alat bukti dalam proses pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan milik rumah sakit yang harus dipelihara karena sangat besar manfaatnya bagi pasien, bagi dokter, dan bagi rumah sakit. Dengan metode normatif jurnal ini akan membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab rumah sakit terhadap kerahasiaan rekam medis yang diketahui oleh umum, serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap rahasia rekam medis. Rumah sakit bertanggung jawab menjaga dan melindungi segala informasi terkait kerahasiaan rekam medis pasien. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh rumah sakit berupa tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum administrasi, serta tanggung jawab hukum pidana. untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap rahasia rekam medis. Rumah sakit bertanggung jawab menjaga dan melindungi segala informasi terkait kerahasiaan rekam medis pasien. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh rumah sakit berupa tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum administrasi, serta tanggung jawab hukum pidana. Unsur penting yang mempengaruhi dinamika hukum bidang kesehatan salah satunya adalah informed consent. Meskipun tindakan dokter dilindungi, tetapi dalam praktik masih banyak terjadi penyimpangan terhadap hak-hak pasien. Penelitian ini fokus pada perlindungan terhadap identitas pasien.
HUBUNGAN KARAKTERISTIK PENYULUH KELUARGA BERENCANA DENGAN AKTIFITAS PEMBINAAN KELOMPOK KB Farida Ariany; Erni
JURNAL SANGKAREANG MATARAM Vol. 8 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : SANGKAREANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keluarga Berencana ( KB) merupakan salah satu program pemerintah yang memiliki dua komponen penting yaitu selain pengendalian kelahiran bila dilihat dari aspek demografi, juga mencakup pembinaan kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga bila dilihat dari aspek pembangunan sumber daya manusia yang merupakan keduanya tidak dapat dipisahkan, saling memberi kontribusi sekaligus menjadi pintu gerbang bagi terwujudnya sumber daya yang berkualitas. Keluarga Berencana akan memberi kontribusi yang bermakna terhadap pembangunan sumber daya manusia; tidak hanya melalui penurunan kelahiran dan kelahiran yang dapat dicegah akan tetapi juga melalui program-program pendukungnya yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan pembangunan. Kapasitas kelembagaan program KB di tingkat lini lapangan berkurang,kelompok –kelompok KB yang ada juga mengalami penurunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan karakteristik penyuluh KB dengan aktifitas pembinaan kelompok KB di Kabupaten Lombok Barat tahun 2011.Penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner,desain penelitian termasuk penelitian cross sectional .Populasi pada penelitian adalah seluruh petugas penyuluh KB yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Pengambilan sampel secara purposive sampling dengan jumlah 23 orang.Analisis data menggunakan uji korelasi Spearman rho. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik umur responden terbanyak yakni yang tergolong di atas >45 thn sebanyak 20 orang (53,1% ),responden dengan karakteristik tingkat pendidikan terbanyak ada pada perguruan tinggi yaitu sebanyak 15 orang ( 37,5% ),karakteristik masa kerja sebagai penyuluh KB terbanyak yaitu >15 tahun sebanyak 19 orang (59,4% ),karakteristik masa kerja sebagai PNS terbanyak yaitu yang tergolong > 15 tahun sebanyak 23 orang (71,9% ),dan karakteristik tingkat pengetahuan terbanyak yaitu pengetahuan baik sebanyak 18 orang (56,3% ). Dari hasil penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa dari karakteristik umur dan pendidikan responden tidak ada hubungan yang bermakna dengan aktifitas pembinaan kelompok KB,sedangka dari karakteristi masa kerja sebagai penyuluh KB,masa kerja sebagai PNS dan karakteristik tingkat pengetahuan hasil penelitiannya menunjukkan ada hubungan yang signifikan dengan aktifitas pembinaan kelompok KB.
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DISABILITAS DI YAYASAN PENDIDIKAN ANAK INKLUSIF MATARAM Farida Ariany; Erna Fitriatun
JURNAL SANGKAREANG MATARAM Vol. 8 No. 3 (2021): September 2021
Publisher : SANGKAREANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin modernnya suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkemang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya ekploitasi serta ekonomi maupun seksual terhadap anak. Dengan demikian, peraturan perundangundangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungan kehidupannya. Semua manusia berhak mendapatkan kesempatan dalam menikmati penyediaan fasilitas publik. Keberadaan fasilitas publik. Keberadaan fasilitas publik juga bukan semata-mata hanya untuk dinikmati oleh mereka yang memiliki tubuh normal saja, tetapi juga kaum penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Keberadaan penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah spantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Penelitian ini dikatagorikan sebagai penelitian lapangan (field research), dan merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini di sebut penelitian kualitatif apabila jenis dan data analisis data yang digunakan yang bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Kemudian peneliti ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu penelitian non doctrinal yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.