This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS KISI HUKUM
Sarwo, Yohanes Budi
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECURANGAN (FRAUDS) DALAM INDUSTRI ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA Sarwo, Yohanes Budi
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangann yang pesat bidang ekonomi di Indonesia, dapat memicu bagi pertumbuhan industri asuransi kesehatan. Pertumbuhan industri asuransi berdampak pada persaingan untuk memperebutkan pasar guna ekspansi atau memanjukan usaha serta permodalannya. Hal ini dikarena tanggung jawab yang besar bagi Penanggung dalam menanggung risiko yang dilimpahkan oleh para Tertanggung. Disisi lain terdapat perkembangan yang negatif dalam pengajuan klaim asuransi.  Para Tertanggung semakin pintar dengan memanfaatkan  perkembangan teknologi dalam idustri asuransi yaitu sering terjadinya kecurangan (frauds). Dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah “Insurance fraud”  yaitu,  suatu tindak pidana yang melanggar hukum terhadap perusahaan asuransi dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah dari penutupan suatu risiko. Fraud dalam industri asuransi kesehatan dapat dikategorikan tindak pidana kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penipuan Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian joct. Pasal 263 KUHP
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECURANGAN (FRAUDS) DALAM INDUSTRI ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA Sarwo, Yohanes Budi
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangann yang pesat bidang ekonomi di Indonesia, dapat memicu bagi pertumbuhan industri asuransi kesehatan. Pertumbuhan industri asuransi berdampak pada persaingan untuk memperebutkan pasar guna ekspansi atau memanjukan usaha serta permodalannya. Hal ini dikarena tanggung jawab yang besar bagi Penanggung dalam menanggung risiko yang dilimpahkan oleh para Tertanggung. Disisi lain terdapat perkembangan yang negatif dalam pengajuan klaim asuransi. Para Tertanggung semakin pintar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam idustri asuransi yaitu sering terjadinya kecurangan (frauds). Dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah Insurance fraud yaitu, suatu tindak pidana yang melanggar hukum terhadap perusahaan asuransi dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah dari penutupan suatu risiko. Frauddalam industri asuransi kesehatan dapat dikategorikan tindak pidana kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penipuan Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian joct. Pasal 263 KUHP
Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak Grazetta, Vicko Vanessa; Aminah, Aminah; Sarwo, Yohanes Budi
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.80788

Abstract

ABSTRACTNotaries, as a nobile officium, are obliged to read and sign deeds in the presence of the parties, as violations of this obligation affect the validity and evidentiary value of the deed. This study examines notarial liability and the legal consequences of executing deeds without the presence of one party. Using normative legal research with a statutory approach, the study applies qualitative analysis through a literature review. The findings reveal that such practice violates Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Office Act, resulting in formal and procedural defects that cause the loss of authenticity or a reduction in evidentiary strength, and lead to administrative, civil, and criminal liability, thereby undermining legal certainty and public trust.Keywords: Notary Liability; Authentic Deed; Absence of the PartiesABSTRAK Notaris sebagai nobile officium wajib memenuhi kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para pihak, karena pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berimplikasi pada penurunan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab Notaris serta akibat hukum yang timbul dari pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan akta autentik oleh Notaris tanpa kehadiran salah satu pihak melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris, menimbulkan cacat formil dan prosedural yang mengakibatkan hilangnya keautentikan atau degradasi kekuatan pembuktian akta, serta berimplikasi pada pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana yang berdampak pada kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.Kata Kunci: Pertanggugjawaban Notaris; Akta Autentik; Ketidakhadiran Para Pihak