Titi Mahira A’dawiyah
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19 Yanuar Ramadhana Fadhila; Sri Bintang Ayu Ningrat; Titi Mahira A’dawiyah; Nur Azizah Hidayat; Anang Dony Irawan; Al Qadar Purwo Sulistyo
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.67 KB) | DOI: 10.18196/mls.v3i1.13151

Abstract

Wabah Covid-19 terjadi hampir di seluruh penjuru dunia yang kemudian muncul kebijakan tentang karantina wilayah  yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang menerapkan kebijakan karantina wilayah tersebut. Tentu hal ini berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat yang salah satunya pada sektor ekonomi. Dengan melihat kondisi seperti itu, kami mencoba untuk melakukan studi kasus untuk mengetahui dampak dan solusi serta dasar hukum yang ada untuk menyelesaikan dampak ekonomi, termasuk efektivitas kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak yang disebabkan penyebaran wabah Covid-19 ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok penelitian ini. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan regulasi dari kebijakan Pemerintah atas penanggulangan dampak Covid-19 agar tidak semakin meluas dengan salah satunya menerapkan karantina wilayah, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa taraf efektivitas karantina wilayah membaik seiring berjalannya waktu. Namun tidak akan turun hingga ke titik nol dengan cepat dan masih memerlukan proses yang relatif panjang.
The Dynamics of the Opposition and Coalition Parties within the Indonesian Pancasila Democratic System Titi Mahira A’dawiyah; Anang Dony Irawan
Media of Law and Sharia Vol. 4 No. 3: June 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v4i3.28

Abstract

Pancasila democracy places the people at the center, focusing on the ideology of democracy and Pancasila as the state's guiding principle. In the current era of political openness and transparency, various dynamics have emerged, including changes in the democratic system over time in Indonesia and conflicts experienced by political parties, ranging from opposition as government watchdogs to coalitions as policy-makers. These dynamics have given rise to numerous theories regarding the function of state institutions. One of the most prominent theories is Montesquieu's trias politica, which divides power into the Executive, Legislative, and Judiciary, serving as a balancing mechanism for democracy and the dynamics within the Indonesia. This study utilizes normative legal materials, namely books, legal journals, and online sources, to examine the background of the problem. Within this research, it was discovered that the dynamics of democracy in Indonesia are influenced by historical factors deeply ingrained in its fabric. Furthermore, the state ideology has undergone several transformations, starting from the shift from guided democracy to Pancasila and subsequently the reformation era, ultimately culminating in the present. There have been numerous disputes in the pursuit of becoming a sovereign democratic nation in accordance with the 1945 Constitution and Pancasila.