Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Seling: Journal of PGRA Study Program The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Jurnal Legisia Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Haniyah Haniyah
Universitas Sunan Giri Surabaya
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Menggapai Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Anak (Tinjauan Yuridis Undang-undang Perlindungan Anak) Haniyah Haniyah
SELING: Jurnal Program Studi PGRA Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Program Studi PGRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (888.616 KB) | DOI: 10.29062/seling.v3i1.197

Abstract

Problematika seputar anak memang sangat menarik dan beragam, serta harus mendapat perhatian lebih. Permasalahan yang terjadi di seputar anak pun tidak lepas dari perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Dimana ada masyarakat maka didalamnya pasti ada kejahatan karena suatu kejahatan timbul dari berbagai gesekan dan benturan yang ada, sebagai bagaian yang menyatu dalam masyarakat. Demikian pula dengan kejahatan seksual anak yang terjadi, yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini membuat kita sanagat prihatin, karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi karena sifat lemahnya, merupakan harapan orang tua,harapan bangsa dan negara untuk melanjutkan cita-cita suatu bangsa. Negara bertanggungjawab penuh terdahap tumbuh kembang anak secara utuh, sebagaimana amanat undang-undang dasar 1945 dan undang undang perlindungan anak . Perkembangan dan pertumbuhan anak yang tidak wajar jauh dari harapan pada umumnya, tentu berimbas pada pada masa depan anak secara keseluruhan untuk menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing dalam meneruskan cita-cita dan harapan bangsa. Penegakan hukum selama ini terhadap korban kejahatan seksual selama ini kurang atau belum mampu menunjukkan rasa keadilan khususnya keadilan bagi anak dan keadilan pada masyarakat pada umumnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan bagi korban kejahatan seksual anak diantaranya adalah undang-undang itu sendiri dan penegak hukumnya. keadilan substansif adalah suatu keadilan yang hakiki. Suatu keadilan yang di berikan sesuai dengan hukum substansif tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substansif anak dengan substansi kasus yang terjadi meskipun tidak dituliskan dalam undang-undang. Kaadilan yang bisa bersifat abstrak yang bisa dirasakan oleh korban khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selama ini undang-undang atau aturan yang ada lebih fokus pada perlindungan hukum pada pelaku kejahatan daripada korban kejahatan, seperti yang diatur dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya pada pasal 81 dan 82, nampak jelas dalam undang-undang perlindugan anak pun belum ada bahasan yang membahas tentang perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Kata kunci : keadilan, kejahatan seksual, korban anak.
STATUS HUKUM BAYI TABUNG (Kajian Hukum dan Status Keperdataanya) Haniyah Haniyah; Uji Santoso
JURNAL LEGISIA Vol 14 No 1 (2022): Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.495 KB) | DOI: 10.58350/leg.v14i1.141

Abstract

The fact that not all couples can reproduce normally, some of them have various obstacles that do not denythem to have children, thisis why when the baby is not present, various efforts will be made by the married couple. Pesatnya in the field oftheologyof theology of married couples seeks to have offspring in one way, namely using technology fertilisasi in virto (IVF). This article discusses the legal status of IVF in its civil and legal perspective in Islam. IVF / artificial insemination if done with the wife's own sperm and ovum cells and is not transferred in the womb of other women including her own other wives (for polygamous husbands), both making is done in the Womb and outside the womb, then civil law and Islamic law are allowed, and regarding the child she gives birth to both civilly and Islamic shari'a is a legal child. IVF / artificial insemination is carried out with the help of sperm and egg donors, so islamic sharia is forbidden and the law is the same as adultery because there will be a mixture of nasab, while civilly Indonesia is also not allowed because it violates the norms of law, religion, decency and also decency. Artificial insemination is carried out with donors, be it from sperm cells or eggs, then to know the nasab of the child is determined from Islamic law, that the child's nasab comes from the mother / father who owns the seed, while in Indonesian civil the child is legally the mother who gave birth to the child and the father is the husband of the wife who gave birth to the child
PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sda) Wanda Meidina Akhmad; Haniyah Haniyah
JURNAL LEGISIA Vol 15 No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/leg.v15i1.258

Abstract

Prosecutors are Functional officials who are authorized by the Act to conduct prosecutions. In the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, that at every level of diversion is sought for diversion, the concept of diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to processes outside the criminal justice system. The application of the concept of diversion has an influence on the role of the prosecutor in performing and carrying out his duties. Attorney General Regulation No. 006/A/J.A/2015 on diversion guidelines at the prosecution level requires law enforcement officials, especially the Public Prosecutor, to handle children's cases using a restorative justice approach and seeking d iversion. Similarly  kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Natural resources need to carry out a  diversion process, the purpose of this study is to make the public understand more, about diversion of cases of children facing the law, because so far there are many cases of children facing the law, who do not use diversion in solving children's cases.   The research methods used by normative juridical and empirical approaches,  based on the results of research at the Sidoarjo District Attorney's Office regarding the diversion process are not fully in accordance with the provisions of the law, but have attached importance to the principle of best interests for children.
Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia Haniyah Haniyah
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i2.537

Abstract

Fenomena anak yang menjadi pekerja di Indonesia, cukup memprihatinkan. Anak sebagai aset bangsa dan negara tidak mendapatkan hak mereka. Penelitian ini hendak mengupas hak dan perlindungan yang seharusnya di dapatkan oleh setiap anak di Indonesia, serta bagaimana sanksi pidana terhadap pemberi kerja terhadap anak yang tidak memperhatikan hak pekerja anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (statue aprroach), hasil penelitian menunjukan bahwa sebagaian anak di Indonesia tidak merasakan kesejahteraan sebagaimana hak anak secara mutlak, khususnya anak yang berprofesi sebagai pekerja anak, yang di lindungi oleh undang-undang, anak sebagai sosok lemah yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara juga terabaikan, banyak kasus pekerja anak yang di eksploitasi oleh pemberi kerja, padahal undang-undang ketenagakerjaaan dan undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 jelas mengatur tentang Batasan pekerja anak dan perlindungan anak dari segala eksploitasi maupun diskriminasi. Ini merupakan salah satu bentuk kelalaian pemerintah dan pemerintad daerah khususnya terhadap pengawasan dan pembinaan oleh kementrian ketenagakerjaan, terhadap sistem perlindungan pekerja anak di Indonesia.
PENYADARAN HUKUM ORANG TUA SISWA DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD): Studi Tentang Kesadaran Hukum Orang Tua Siswa Terhadap Program Pembelajaran PAUD Haniyah Haniyah; M Sifa Fauzi Yulianis; Rachmat Ihya'
Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education Vol. 10 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Legal awareness is a form of behavior about what should be done based on applicable rules, so far many behaviors of parents of students who lack even show legal awareness of mulai from acts of violence both physical and pskis in early childhood, including support for all rules of child education both inside and outside the classroom . The research method used in this study is a descriptive research method to provide an overview of the problem that is happening, as well as describing what happened at the time of the research, the results of the study showed that the level of legal awareness of parents of early childhood education students, greatly influenced the understanding and mindset of children towards laws or other rules as well as the level of discipline of children at an early age, in the best times of physical and psychic growth and brain development of the child. a form of legal awareness of the parents of students through legal counseling activities for parents of students in an ongoing manner. Dby participating in the Early Childhood Education (PAUD) program together with full parental support for children's learning activities both in the classroom and outside the classroom, as an implementation of legal awareness of parents of early childhood education (PAUD) students in welcoming the future of children to become a generation that has high competitiveness, faith and devotion to God. Keywords : Legal Awareness, Parents, ECCE Students
ANALISIS IMPLEMENTASI PERMOHONAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG MASIH BERSTATUS LETTER C : (Studi Kasus Di Kantor Notaris Ismaryani, S.H., M.Kn. Notaris Di Kabupaten Sidoarjo) Hadi Saputro; Haniyah Haniyah
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1701

Abstract

Permohonan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah masih berstatus Letter C diperlukan waktu sangat lama karena terkendala oleh faktor antaranya datang dari masyarakat, contoh, Pemilik tanah seringkali tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas garis properti mereka sebelum kunjungan petugas pengukur dari BPN, sehingga petugas tidak dapat secara akurat menentukan batas-batas tanah yang bersangkutan. Potensi batu sandungan lainnya adalah ketidaklengkapan informasi yang diberikan dalam permohonan, baik karakteristik fisik tanah maupun karakteristik hukumnya. Belum selesainya pungutan pungutan kas negara merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan, yang berdampak tidak langsung pada rakyat biasa. Waktu dan uang yang diperlukan untuk mendaftarkan hak milik juga dianggap besar. Karena itu, hanya sedikit orang yang pergi ke Kantor Pertanahan untuk meminta sertipikat. Beberapa orang juga percaya bahwa sertifikat memiliki bobot yang sama dengan alat bukti lainnya, termasuk struk pajak, SPPT, struk jual beli, dan sebagainya. Adanya perselisihan sehingga menyebabkan terjadinya sengketa dari tanah yang dimohon.
Co-Authors Hadi Saputro M Sifa Fauzi Yulianis Rachmat Ihya' Uji Santoso Wanda Meidina Akhmad